KABARBONE.COM, BONE – Akhir periode masa jabatan Andi Fahsar Mahdin Padjalangi dan Ambo Dalle (Tafaddal) sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang tidak lama lagi akan lengser dinilai gagal merealisasikan sejumlah target pencapaian visi misi Bone Mabessa (Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera), sebagaimana janji politiknya saat maju periode keduanya pada Pilkada 2018 lalu.
Selain dinilai gagal, masa pemerintahan Tafaddal justru meninggalkan beban utang yang harus ditanggung Pemkab Bone atas utang Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di akhir periodenya sebesar Rp 298 Miliar pada tahun 2021 lalu dimana Pemkab Bone berkewajiban melakukan pembayaran pokok utang dengan bunga selama 8 tahun penganggaran melalui pemotongan dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU).
Hal ini dilontarkan Politisi NasDem yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam saat dihubungi kabarbone.com, Sabtu (26/8/2023).
“Saya sebagai anggota Fraksi NasDem DPRD Bone yang tidak berada pada keputusan peminjaman Dana PEN saat itu, tentu sangat prihatin atas beban keuangan warisan bupati sebelumnya, yang akan dirasakan oleh masyarakat ke depan. Kami menilai akhir masa pemerintahan ini gagal wujudkan visi misi Bone Mabessa,” tegasnya.
Ia melanjutkan, bahwa indikator keberhasilan pencapaian visi misi itu, masih jauh dari harapan masyarakat Bone, akan tetapi justru akan menimbulkan masalah baru akibat beban utang yang diwariskan.
“Keberhasilan yang paling tampak hanya soal BPJS yang sudah UHC, itupun usaha keras Komisi IV kala itu yang kami perjuangkan mulai tahun 2019, dan baru diakomodir oleh Pemkab Bone di awal tahun 2022. Ini pun belum maksimal, karena masih banyak keluhan masyarakat di bawah soal teknis pelayanan kesehatan yang masih administratif,” ungkapnya.
Lilo pun merasa, hari ini progres pencapaian program pemerintah untuk mensejahtrahkan rakyat masih jauh, disisi lain justru angka kemiskinan dan pengangguran terbuka justru semakin naik.
“Kita jujur saja, dana PEN ini programnya saja kurang terukur apa efeknya untuk pemulihan ekonomi masyarakat, bahkan ada yang bermasalah. Banyak ko, kita tahu dana PEN ini dialihkan ke program lain yang dititip pada program tertentu yang bukan pada perencanaan sebelumya. Ketika kita persentasekan pencapian visi misi bupati diakhir periodenya paling diangka 30-40 persen,” keluhnya.
Bahkan ia menilai, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bone kata politisi NasDem ini jauh tertinggal dari kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan.
“Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita urutan terakhir, kedua setelah Kabupaten Jeneponto dan itupun tidak ada kenaikan selama beberapa tahun terakhir. Jadi gimana masyarakat kita mau bersaing jika IPM kita rendah. Kita sebenarnya sudah sangat tertinggal jika dibandingkan dari kabupaten lain di Sulsel,” ujarnya.
Ia pun mengatakan, Pj Bupati Bone dan Bupati Bone terpilih ke depan mewarisi beban berat, sehingga tidak ada cara lain selain memaksimalkan potensi yang ada untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar penerimaan pendapatan diluar dana transfer dapat menutupi kekurangan pendapatan akibat warisan utang Bupati Bone sebelumnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Bone Ade Fariq Ashar yang dikonfrontir mengkalim jika indikator pencapaian RPJMD dalam mencapai visi misi Bone Mabessa sudah sesuai dengan target.
Ia menyebut sisa empat indikator yang masih belum tercapai yakni soal infrastruktur, penerimaan PAD, investasi modal asing untuk pengembangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
“Ketika ada asumsi publik atau pihak tertentu yang menilai pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bone jauh dari pencapaian itu haknya dia. Tapi tentu kita harus berbicara angka-angka. Dari 20 indikator ini kan, sisa empat yang belum terpenuhi. Kalau dipresentasekan sekitar 90 persen ketercapaian. Tapi angka-angka pastinya nanti kita bikinkan diskusi, untuk dipaparkan,”klaimnya.
Ia pun melanjutkan soal pencapaian IPM kata dia terus ada peningkatan dari tahun ke tahun meski posisinya berada di urutan kedua terakhir.
“Soal IPM ini tentu banyak indikator yang mempengaruhi, bukan hanya soal pendidikan, tapi juga ekonomi, dan variabel lainnya. Jadi selama beberapa tahun ini justru kenaikan poin kita di posisi 5 besar se Sulsel, meski sampai hari ini kita masih berada di posisi tertinggal urutan kedua terakhir setelah Kabupaten Jeneponto,” kilahnya.
Mantan Camat Barebbo ini pun menampik jika utang dana PEN ini tidak memberikan efek kepada masyarakat.
“Secara langsung efek dana PEN ini memang tidak langsung memberikan kontribusi peningkatan ekonomi kepada masyarakat, akan tetapi yang dibangun ini kan infrastruktur pendukung, tentu membutuhkan proses ketika ditanya soal efek kepada peningkatan masyarakat dan tidka bisa diukur satu dua tahun,” pungkasnya. (dy).
