DAERAH

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Ketua DPRD Kabupaten Bone Irwandi Burhan, SE, MM menyambut dan menerima langsung rombongan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah, di Gedung DPRD Bone, Jalan Reformasi Watampone, Selasa (23/8/2022) Kunjungan kerja (Kungker) DPRD Morut dipimpin langsung ketua DPRD Morowali Utara Ibu

DAERAH

  KABABARBONE.COM, WATAMPONE – Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Bone dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sudah kucur. Total dana PEN yang sudah dikucurkan pihak rekanan sebesar Rp 75 Miliar untuk tahap pertama Januari 2022, untuk membiayai pembangunan jalan dan jembatan. Hal ini dibenarkan

HUKRIM

KABARBONE.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Adrian Noorvianto. Dia diperiksa untuk perkara dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/1/2022). “Yang bersangkutan hadir dan

DAERAH

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Adanya dugaan indikasi pengaturan pemenang tender pekerjaan konstruksi pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan PT Sarana Multi Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada Pemda Bone sebesar Rp298,77 Miliar di APBD Bone 2021 masih misteri. Endusan dugaan pengaturan pemenang tender proyek dana PEN yang awalnya dihembuskan oleh

DAERAH

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan pekerjaan proyek dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Rapat berlangsung di Ruang Rapat BMCKTR (dulu Kantor PU,red) yang dipimpin langsung oleh Kadis BMCKTR Bone H. Askar dihadiri Sekretaris Inspektorat Daerah H

NEWS

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Dari data BPKP yang dilansir disitus bpkp.go.id, 85 persen kasus korupsi yang melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian KPK 70 persen

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.