BONE, KABARBONE.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone terkait Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berlangsung hangat di Gedung DPRD Bone, Jalan Perintis, Watampone, Jumat malam (25/7/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan dan Wakil Ketua I Muhammad Asrullah tersebut dihadiri oleh Forkopimda, para pimpinan OPD, dan Plt Sekretaris DPRD Bone Haji Faidah.
Sementara Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Ketua DPRD Andi Tenri Walinonong tidak hadir karena sedang menjalankan tugas dinas luar daerah.
Hadir mewakili eksekutif, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan legislatif dalam memperkuat transparansi serta akuntabilitas anggaran daerah.
Pada pandangan akhirnya, delapan fraksi DPRD Bone satu suara menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, masing-masing fraksi memberikan sejumlah catatan tajam terhadap kinerja anggaran Pemkab Bone.
Soroti Pembangunan Bola Soba
🔹 Fraksi Golkar
Melalui juru bicaranya Andi Idris Rahman, Fraksi Golkar menyuarakan kekhawatiran atas beban utang daerah sebesar Rp200 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini kata dia akibat kebobrokan Pemkab Bone pengelolaan keuangan daerah yang menyebabkan Bone defisit.
“Utang ini harus menjadi prioritas penyelesaian. Selain itu, proyek Bola Soba harus dievaluasi karena pembangunannya tidak jelas arah dan hasilnya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlambatan pembangunan jalan poros Jaling-Kajuara, Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone yang terputus akibat pembangunan Bandara Arung Palakka, sehingga warga di empat desa menjadi terisolasi.
🔹 Fraksi PKS
Juru bicara Zainal Takdir menekankan pentingnya melanjutkan layanan BPJS non cut-off, yang sebelumnya sangat membantu masyarakat kurang mampu.
“Kami juga meminta pembangunan Bola Soba diselesaikan, karena telah menghabiskan anggaran besar namun belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menggarisbawahi perlunya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui inovasi yang tidak membebani rakyat, serta pembenahan tata kelola aset daerah.
🔹 Fraksi NasDem
Lewat juru bicara Abul Haeri, Fraksi NasDem memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, namun mengingatkan agar sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) ditangani dengan lebih bijak.
🔹 Fraksi Demokrat
Juru bicara Seheruddin menyoroti perlunya perbaikan sarana TPA Passippo, serta mendesak kenaikan tunjangan TPP ASN dan dilanjutkannya program layanan BPJS gratis.
“Kami harap usulan-usulan dalam Musrenbang tidak hanya sekadar didengar, tapi benar-benar direalisasikan,” ujar Seheruddin.
🔹 Fraksi Gerindra
Melalui juru bicara Andi Yusuf Nuryawan, Fraksi Gerindra meminta agar APBD disusun dengan lebih efisien, tepat sasaran, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan proyek-proyek elitis.
Sedangkan Wakil Bupati Andi Akmal menegaskan bahwa catatan dan rekomendasi fraksi akan menjadi pertimbangan penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan Pemkab Bone.
Ia juga mengklarifikasi beban utang BPJS hingga akibat dana transfer provinsi melalui dana bagi hasil sebesar Rp 64 miliar lebih yang harusnya ditransfer pada tahun 2024 lalu, kini menjadi piutang, yang menyebabkan Pemkab Bone masih meninggalkan utang di BPJS Kesehatan.
Di akhir pidatonya, Wabup mengajak seluruh elemen legislatif dan eksekutif untuk terus menjaga sinergitas dan semangat kolaboratif, sebagai pondasi utama membangun Bone yang lebih transparan dan sejahtera
“Kami sangat menghargai masukan, catatan, dan kritik konstruktif dari semua fraksi DPRD Bone. Ini menjadi bagian dari evaluasi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pembangunan daerah. Kolaborasi ini penting dalam mewujudkan visi-misi Beramal,” ungkap Wabup Akmal saat menyampaikan pidato Bupati Bone. (*)
