BONE, KABARBONE.COM – Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam CIPAYUNG PLUS dan BEM Kabupaten Bone secara resmi menyampaikan pernyataan sikap terhadap sejumlah persoalan krusial yang dinilai tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Bone saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bone, Jalan Reformasi, Watampone, Rabu (17/6).
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian akademik terhadap berbagai isu strategis, di antaranya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), transparansi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), realisasi Universal Health Coverage (UHC), dugaan aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan BBM subsidi, hingga polemik pengangkatan 17 tenaga ahli dan keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM).
Dalam pernyataannya, aliansi mahasiswa menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut merupakan isu publik yang harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum.
“Kami menilai masih lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bone, sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat,” demikian pernyataan sikap yang disampaikan Fahri Bibi salah satu orator mahasiswa.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional, mahasiswa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Adapun sejumlah tuntutan yang disampaikan antara lain mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, membuka transparansi anggaran KDMP, mempercepat realisasi UHC, serta melakukan penindakan tegas terhadap dugaan tambang ilegal dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya keterbukaan terkait pengangkatan 17 tenaga ahli di lingkup Pemerintah Kabupaten Bone serta mendesak adanya audit dan penertiban terhadap seluruh Tempat Hiburan Malam yang beroperasi.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, mahasiswa juga meminta DPRD Kabupaten Bone untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Aliansi CIPAYUNG PLUS dan BEM Bone juga memberikan peringatan tegas.
Mereka menyatakan, apabila dalam jangka waktu satu bulan tidak ada langkah konkret maupun pernyataan resmi dari pihak terkait, maka aksi massa dalam skala lebih besar akan digelar dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, mereka juga berencana memperluas pengawalan isu ini melalui media massa dan jaringan organisasi hingga tingkat provinsi dan nasional, serta mendesak evaluasi menyeluruh oleh pihak kepolisian di tingkat daerah.
Bahkan, jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, mereka menegaskan akan mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
Aksi dan pernyataan sikap ini menjadi sinyal kuat meningkatnya kontrol sosial dari kalangan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Bone.
