BONE, KABARBONE.COM – Nama Haji Faidah kian populer menjadi perbincangan hangat masyarakat Bone, seiring gagalnya dilantik menjadi Sekretaris DPDR Kabupaten Bone, bukan karena prestasi tapi kontroversi.
Meski telah lolos mengikuti lelang jabatan terbuka untuk posisi Jabatan Tinggi Pratama (JPT) untuk posisi Sekwan DPRD Bone dan telah mendapat Restu Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, namun ia gagal dilantik, lantas tak mendapat persetujuan dari Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong.
Bahkan polemik penempatan jabatan Sekwan DPRD Bone semakin menarik. Ketua DPRD Bone kekeh agar Bupati Bone melalui BKPSDM Bone melelang ulang jabatan Posisi Sekwan DPRD dengan melayangkan surat resmi.
Bahkan konsultasi telah dilakukan oleh anggota Komisi I DPRD Bone bersama Ketua DPRD Bone Ke Badan Regional IV BKN Makassar meminta petunjuk soal lelang Jabatan Posisi Jabatan Sekwan.
Padahal, semua Ketua Fraksi di DPRD Bone dan tiga pimpinan DPRD Bone lainnya, yakni Muh Asrullah, Haerul Amran, Irwandi Burhan sudah bulat menyetujui Haji Faidah menempati posisi Sekwan DPRD.
Akan tetapi, Haji Faidah tak juga mendapat restu dan simpati dari Pimpinan Tertinggi DPRD Bone.
Pertanyaan publik kemudian, apa dosa Haji Faidah, hingga Andi Tenri Walinonong yang juga politisi Gerindra asal Dapil IV Bone hingga menganaktirikan ‘anak manis’ Bupati Bone Andi Asman ini ?
Bupati Bone Utus Kepala BKPSDM Temui BKN
Angin segar mulai nampak, Bupati Bone Andi Asman ngotot memagari Haji Faidah agar segera dilantik, dengan mengutus Kepala BKPSDM Edy Syaputra Syam bertolak ke Jakarta berkonsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), meski telah mengalami penolakan oleh Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong.
Hasilnya, Edy lewat pernyataan persnya mengatakan bahwa hasil konsultasinya dengan BKN memberikan lampu hijau pelantikan Haji Faidah.
“Tak ada dasar kita lakukan lelang ulang (Jabatan Sekwan),” tegas Edy
“Saya hanya berdasar hasil konsultasi kami di BKN. BKN meminta untuk melantik sebelum tanggal 14 Oktober, apalagi semua tahapan sudah memenuhi syarat,” sebutnya kepada awak media, Kamis (24/7/2025).
Profil Haji Faidah dan Kontroversinya
Diulas dari sejumlah sumber, Haji Faidah, S.STP adalah alumni sekolah kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinagor tahun 2005.
Ia salah satu senior pamong yang kini terganjal menduduki jabatan eselon II akibat mendapat penolakan dari Ketua DPRD Bone.
Haji Ipo tak lain adalah saudara kandung Mantan Anggota DPRD Bone Fraksi Gerindra Periode 2019-2024, Fahri Rusli.
Awal karirnya Haji Ipo sapaan akrab Haji Faidah pernah menduduki jabatan strategis di lingkup Pemkab Bone, mulai dari jabatan Lurah, Sekcam, Camat hingga menjabat Plt Sekwan DPRD Bone dimasa Andi Winarno Eka Putra menjabat Plt Bupati Bone.
Haji Faidah dilantik sebagai Plt Sekwan DPRD Bone oleh Winarno saat itu di Aula Lateya Riduni, 17 Februari 2025 lalu menggantikan Plt Sekwan DPRD Bone sebelumnya, Ihsan Samin.
Sejumlah Jabatan yang pernah diemban
1. Lurah Bajoe
2. Sekcam Awangpone
3. Camat Salomekko
4. Camat Barebbo
5. Sekretaris Bapenda Bone
6. Pelaksana Tugas Sekwan DPRD Bone
Gagal Dilantik Sekwan Defenitif
Pasca Andi Asman Sulaiman naik tahta, Haji Faidah dipercayakan menduduki jabatan Sekretaris Bapenda Bone menggantikan Andi Irfan Nur yang digeser sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM.
Pelantikan Haji Faidah berlangsung di Aula Lateya Riduni oleh Bupati Bone (16/5/2025) lalu bersama ratusan pejabat lainnya.
Selain sebagai Sekretaris Bapenda Bone, Haji Faidah juga merangkap sebagai Plt Sekwan DPRD Bone.
Bahkan jauh hari ia sudah disiapkan menjabat Sekwan DPRD Bone definitif, namun tergganjal rekomendasi Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong.
Terakhir, Haji Faidah telah mendapat persetujuan oleh BKN untuk ijin pelantikan, meski belum ada bahasa kesepakatan dari Ketua DPRD Bone.
Kontroversi Haji Faidah
– Kisruh dengah Lurah, Didemo Warga
Haji Faidah pernah tercatat pernah di demo oleh masyarakat Kelurahan Apala saat menjabat Camat Barebbo
Demo itu berlangsung di Kantor Camat Barebbo oleh ratusan warga Apala dan menuntut Haji Faidah di copot dari jabatannya , (6/1/2025).
Hal ini dipicu oleh perseteruan antara Lurah Apala dengan Haji Faidah, yang buntutnya anggaran kelurahan Apala tak ditandatangi pencairannya yang menyebabkan pembayaran gaji honorer di Kelurahan Apala sekira Rp. 19 juta yang terdiri dari tunjangan kepala lingkungan, insentif kader, pembayaran listrik dan wifi, pembayaran honor dan lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 belum dibayarkan.
Namun kasus ini bisa diredam, setelah dimediasi Kapolsek dan Danramil setempat bersama warga.
– Kisruh dengan Staf DPRD Bone dan di Demo Wartawan
Pasca dilantik 17 Februari 2025 oleh Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra, Haji Faidah juga tercatat pernah berkisruh dengan staf DPRD Bone Bidang Humas dengan sejumlah wartawan.
Haji Faidah saat itu menggantikan posisi Ihsan Samin Plt Sekwan DPRD Bone sebelumnya.
Masalahnya adalah anggaran media, yang juga berakhir demo oleh sejumlah wartawan.
Saat baru menjabat Plt Sekwan, saat itu Haji Faidah ogah menandatangani rekomendasi pencairan dan membongkar kebobrokan pengelolaan anggaran media di DPRD Bone.
Padahal permohonan pencairan anggaran media tersebut telah disusun oleh Andi Sukma Pegawai Bidang Humas DPRD Bone, namun ditolak permohonannya oleh Haji Faidah.
Akibat lambannya proses pencairan anggaran media saat itu, puluhan wartawan di Bone menggeruduk Kantor DPRD Bone, Senin (17/3/2025) lalu.
Haji Faidah saat itu berkilah, ogah mendatangani pencairan anggaran media, karena menurutnya banyak anggaran media yang tidak sesuai SPJ dengan DPA nya dan meminta Inspektorat melakukan audit.
Bahkan kasus anggaran media DPRD Bone ini berlabuh di meja Kejari Bone, namun hingga kini belum menemukan titik terang kejelasan apakah ada penyimpangan anggaran. (*)
