JAKARTA, KABARBONE.COM – Isu perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar sama-sama menyoroti opsi agar pilkada tidak lagi digelar langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD.
Gagasan ini ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam, di hadapan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang dilakukan melalui DPR kabupaten/kota,” ucap Bahlil dilansir dari laman kompas.com
Ia menilai pembahasan regulasi politik—termasuk kemungkinan revisi UU—bisa mulai dilakukan tahun depan, asalkan dikaji secara menyeluruh.
Namun Bahlil juga mengingatkan adanya potensi pembatalan di Mahkamah Konstitusi (MK). “Saya khawatir jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya.
Prabowo: Demokrasi Harus Efisien, Tidak Dikuasai Pemodal
Menanggapi usulan Golkar, Presiden Prabowo menyatakan terbuka untuk mempertimbangkannya. Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menjadi solusi agar proses politik tidak hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki modal besar.
“Demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo. Menurutnya, jika DPRD sudah dipilih langsung oleh rakyat, maka lembaga itu bisa diberikan mandat untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujarnya.
Prabowo juga menyebut sejumlah negara telah menerapkan model pemilihan yang tidak terlalu mahal, namun tetap demokratis. Contohnya Malaysia, India, Inggris, Kanada hingga Australia.
“Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” tegasnya.
Wacana ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu besar dalam agenda legislasi politik tahun mendatang, mengingat besarnya dampak terhadap sistem demokrasi Indonesia.
PDIP Buka Suara Soal Wacana Pilkada Tak Langsung
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.
“PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12) dilansir dari laman CNNINdonesia.com
Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.
Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.
“Tapi yang terpenting adalah pemimpin kepala-kepala daerah memang mampu menghasilkan keputusan politik di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan berbagai bentuk ketidakadilan,” tuturnya. (***)
