SOROT

Tumpukan Kendaraan di SPBU Kembali Terjadi di Bone Akibat Pasokan BBM Terlambat, Sopir Ngeluh !

1313
×

Tumpukan Kendaraan di SPBU Kembali Terjadi di Bone Akibat Pasokan BBM Terlambat, Sopir Ngeluh !

Sebarkan artikel ini

KABARBONE.COM, BONE – Tumpukan kendaraan kembali terjadi di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sejumlah titik di Kota Bone, Sulawesi Selatan.

Antrian kendaraan yang didominasi kendaraan roda empat, mulai dari kendaraan mini bus dan kendaraan bertonase besar seperti truck ini terjadi tiga hari terakhir. Hal ini dipicu lantaran pasokan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) terlambat.

In

Dari pantauan kabarbone.com, antrian ini nampak mulai dari halaman SPBU hingga badan jalan raya depan SPBU, Jumat (8/9/2023) kemarin.

Tidak sedikit sejumlah sopir harus antri berjam-jam untuk menunggu pasokan BBM dari Makassar melalui mobil tangki ke sejumlah SPBU.

Nampak juga pengguna roda doa juga rela antri, pasalnya harga BBM jenis pertalite di SPBU dengan harga di pengecer ada selisih harga Rp 2.000 hingga Rp 3.000 / liter.

Pemandangan ini terjadi di SPBU Palakka, SPBU Ahmad Yani, SPBU Jalan Mangga, dan SPBU Boda, Kelurahan Mattirowalie dan SPBU Taccipi, Kecamatan Ulaweng.

“Sebagai masyarakat tentu kita berharap, agar pemerintah bisa turun tangan melihat kondisi ini. Karena jika pasokan BBM terlambat, tentu kami terlambat juga beraktivitas. Sedangkan kami ada target, tentu kita sebagai sopir, tentu kita rugi, karna harus buang-buang waktu berjam-jam hanya untuk antri menunggu BBM,” ungkap seorang sopir kepada kabarbone.com yang enggan dipublikasikan namanya, Jumat (8/9).

Pihak SPBU Sebut Pasokan BBM Terlambat

Staf SPBU Palakka Bu Uli yang coba dikonfirmasi mengatakan jika stok BBM jenis Pertalite tidak ada pengurangan kouta dari pihak Pertamina khusus di SPBU Palakka.

Antrian panjang kendaraan di SPBU kata dia dikarenakan pasokan BBM dari Makassar ke Bone ada perubahan jadwal dan mengalami keterlambatan.

Baca Juga  BBM Kembali Langka, Warga Bone Rela Antri Berjam-jam untuk Dapat Jatah

“Kouta kita tidak ada pengurangan. Kouta kita perhari khusus Fertalite di 14 hingga 16 Kiloliter. Cuma ini ada perubahan jadwal pengiriman dari Pukul 00.00 Wita menjadi pukul 07.00 Wita pagi,” ungkapnya.

Dia pun membantah jika stok BBM langka karena lebih memprioritaskan pembelian jerigen.

“Kouta petani dan nelayan ini kita keluarkan berdasarkan rekomendasi dari dinas terkait. Jadi memang sudah ada kouta, sehingga konsumen umum ini tetap kita layani dan stok tersedia aman,” tepisnya.

Senada dengan Bu Uli, Manajer SPBU Ahmad Yani Sukriadi juga menyebut antrian kendaraan yang menumpuk di SPBU tiga hari terakhir karena pasokan BBM yang terlambat.

“Kouta kita pak khusus Pertalite di SPBU Ahmad Yani itu diangka 16 KL. Jadi stok aman, cuma memang ada keterlambatan pengiriman. Jadi bukan langka, tapi ada perubahan jadwal pengiriman,” ungkapnya saat dihubungi kababrbone.com, Sabtu (9/9/2023).

Pengisian BBM Lewat Jerigen Marak Terjadi

Bisnis Menggiurkan. Nampak petugas SPBU Jalan Mangga, Watampone lebih memprioritaskan pelayanan pembelian BBM pertalite ke jerigen yang menyebabkan kendaraan harus antri panjang. Diduga ada fee mengalir ke setiap petugas SBPU dari oknum mafia BBM setiap pengisian jerigen. Foto: SPBU Jalan Mangga, Bone Jumat (8/8/2023).

Dari penelusuran kabarbone.com di sejumlah SPBU di Bone, praktik pengisian BBM melalui jerigen memang masih subur dan marak terjadi.

Faktanya saat kabarbone.com akan melakukan pengisian bahan bakar jenis Fertalite di SPBU Jalan Mangga Jumat (8/9), petugas SPBU lagi-lagi memprioritaskan pengisian BBM lewat jerigen, sehingga menyebabkan antrian panjang kendaraan roda empat di SPBU.

Dari hasil penelusuran dari berbagai informan, ternyata hal ini dipicu oleh iming-iming fee bagi petugas SPBU yang disiapkan oknum pebisnis BBM Rp.5.000/ jerigen.

Tidak hanya di SPBU Jalan Mangga, pemandangan ini nampak merata di sejumlah SPBU di Bone.

Oknum pebisnis BBM atau mafia BBM ini diduga ada kongkalikong dengan pihak SPBU, dengan backup pihak tertentu yang punya pengaruh sehingga aksi ini sulit diberantas.

Baca Juga  Antrean Panjang di SPBU Bone Diduga Ulah Mafia BBM, Pemerintah Dinilai Tutup Mata

Bahkan ada dugaan, pebisnis BBM ini memanipulasi surat rekomendasi dari dinas untuk pengambilan jatah kouta petani dan nelayan di SPBU untuk dijual kembali dengan harga diatas HET (Harga Eceran Tertinggi). (dy)

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Manajemen DRZ Residence akhirnya angkat bicara terkait sejumlah keluhan penghuni (user) perumahan. Direktur DRZ Residence, Andi Muhammad Khaidir, didampingi kuasa hukum Andi Afdal, menggelar konferensi pers di Kantor DRZ Residence, Jalan Bukaka, Kelurahan Bukaka, Rabu (15/7) sore.In   Konferensi pers tersebut turut dihadiri Lurah Bukaka, Arifin, sebagai bentuk keterlibatan pemerintah setempat dalam menyikapi persoalan yang berkembang di lingkungan perumahan tersebut.   Di hadapan awak media, kuasa hukum DRZ Residence, Andi Afdal, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai keluhan warga, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   “Kami…

NEWS

KENDARI, KABARBONE.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Terbaik 1 Creative Financing Regional Sulawesi 2026 sekaligus memperoleh insentif Rp 3 miliar.In Penghargaan diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan Terbaik 1 sebagai Provinsi Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Andi Sudirman Sulaiman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penilaian dilakukan secara objektif berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri serta dibagi per…

EDUKASI

BONE, KABARBONE.COM — Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Bone, Jalan Jend Gatot Subroto, Watampone, Senin (30/3/2026). Hal dilakukan sebagai langkah serius menghadapi tingginya angka anak yang tidak mengenyam pendidikan formal.In Dalam rapat tersebut terungkap, sekitar 18 ribu anak di Kabupaten Bone tercatat sebagai ATS. Angka ini menempatkan Bone sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone, PGRI Kabupaten Bone, pengawas dan penilik, hingga organisasi pendidikan seperti HIMPAUDI,…

POLITIK

BONE, KABARBONE.COM – DPRD Bone berang atas tingkah laku Sekwan DPRD Bone Haji Faidah yang diduga telah melecehkan kehormatan Anggota DPRD Bone. Permasalahan ini bermula, kala Haji Faidah mendampingi Anggota Komisi I DPRD Bone melakukan kunjungan kerja di Jakarta baru-baru ini.In Faidah diduga berselisih dengan Anggota DPRD Bone Hj Adriani Alimuddin Page, yang tidak diterima oleh Politisi PPP tersebut, yang berujung simpatisan Adriani dari Kecamatan Amali menyerobot di ruang sidang DPRD Bone, dan menuntut agar Faidah dicopot dari Jabatan Sekwan DPRD Bone, Rabu (11/3/2026). “Sekwan (Faidah,red) saat itu meneriaki Haji Adriani di loby hotel, sontak Haji Adrinani tidak terima. Apalagi…

SOROT

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, turun langsung melakukan kunjungan ke gerai KFC Watampone, Rabu (11/3/2026).In Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan pajak daerah bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil monitoring Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, gerai makanan siap saji yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone itu diketahui belum melunasi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui total tunggakan pajak KFC Watampone kurang lebih Rp 100 juta selama, selama 4 bulan….

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kota Watampone, Sabtu (21/2/2026) sore, menyebabkan ruas Jalan Agussalim, Kelurahan Jeppee, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terendam banjir. Titik genangan terpantau berada di depan gerai Mie Gacoan.In Air bahkan dilaporkan menggenangi badan jalan hingga setinggi lutut orang dewasa, sebagaimana terlihat dalam video kiriman warga yang beredar di media sosial. Warga menduga banjir diperparah oleh kondisi drainase yang buntu sehingga aliran air tidak lancar dan meluap ke bahu hingga badan jalan. Salah seorang warga Bone, Icul, mengatakan persoalan genangan di Jalan Agussalim bukan kali pertama terjadi, terutama saat intensitas hujan…

Warga Desa Mappalo Ulaweng yang juga pemilik lahan menolak rencana perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka, Bone. Ist
NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Desa Mappalo Ulaweng mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memberikan kepastian rencana pembebasan lahan masyarakat yang akan dialih fungsikan untuk rencana Program Strategis Nasional (PSN) Perpanjangan Runway (Landasan Pacu) Bandara Arung Palakka yang berada di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Bone, Sulsel. Diketahui Pemrov Sulsel, akan membebaskan sekitar 21,8 hektar lahan warga yang merupakan sawah produktif yang berada di Desa Mappalo Ulaweng untuk merealisasikan program nasional tersebut.In Pihak Bandara melalui Pemrov Sulsel dan difasilitasi Pemkab Bone diketahui akan mengakuisisi lahan produktif warga mulai dari sisi barat, timur, utara dan selatan untuk perpanjangan runway…

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Polemik pembebasan lahan untuk perpanjangan runway Bandara Arung Palakka kian mengemuka. Kepala Bandara Mappalo Ulaweng, Andi Indar Gunawan, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan termasuk penolakan warga pemilik lahan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah, baik Pemprov Sulsel maupun Pemkab Bone.In Ia menyebut pihak bandara hanya berperan sebagai fasilitator. “Mohon maaf, penolakan warga itu domain pemerintah, bukan domain bandara. Kami hanya menjembatani komunikasi,” ujar Indar di ruang kerjanya, Rabu (3/12/2025) sore. Indar mengaku sudah dua kali memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah daerah. Namun, terkait ganti rugi, ia kembali menegaskan bukan ranahnya. “Soal ganti untung kepemilikan lahan, itu bukan domain…