BONE, KABARBONE.COM – Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Bone langsung menekan pedal gas.
Komitmen kuat untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan melalui rapat penguatan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai langkah strategis menghadapi target ambisius PAD tahun 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin didampingi, Penjabat Sekretaris Daerah Bone H. Andi Saharuddin.
Hadir pula Kepala Bapenda Bone Muh. Angkasa Asisten II Andi Amran, Staf Ahli Bupati Bone A. Arman Bobby, serta seluruh kepala dinas dan badan pengampu kebijakan PAD.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bapenda Bone, Jumat (2/1/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bone menegaskan bahwa rapat penguatan ini menjadi titik awal untuk terus bergerak cepat, solid, dan terukur.
“Rapat penguatan ini menandai bahwa kita harus lanjut tancap gas. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi kinerja para kepala OPD. Kita telah mencatat sejarah, target PAD yang sebelumnya Rp280 miliar mampu meningkat menjadi Rp365 miliar, atau naik sekitar Rp80 miliar,” ungkapnya.
Menurut Andi Akmal, capaian tersebut merupakan bukti nyata bahwa kebersamaan dan sinergi lintas OPD mampu menghasilkan lompatan besar bagi daerah.
“Kita patut bersyukur. Kita membuktikan bahwa dengan kebersamaan, kita bisa,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Bone secara khusus memberikan apresiasi kepada sejumlah OPD yang berhasil mencapai 100 persen realisasi PAD, yakni Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone.
Memasuki tahun 2026, tantangan yang dihadapi semakin besar. Pemerintah Kabupaten Bone menargetkan PAD sebesar Rp494 miliar.
Untuk itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya penguatan regulasi sebagai landasan kerja OPD pengampu PAD.
“Segala kebutuhan regulasi, baik Peraturan Bupati maupun surat keputusan, harus kita siapkan. Kita juga harus tegas terkait penggunaan bahu jalan. Perkembangan bangunan semakin pesat dan sudah banyak yang melanggar,” ujarnya.
Selain penertiban, perluasan objek pajak juga menjadi fokus utama, khususnya pada sektor pajak parkir yang dinilai masih memiliki potensi besar namun belum tergarap maksimal.
Tak hanya regulasi dan perluasan objek pajak, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi perhatian serius. Wakil Bupati meminta OPD tidak ragu mengajukan dukungan anggaran jika memiliki potensi nyata dalam meningkatkan PAD.
“Kalau memang butuh tambahan anggaran silakan diajukan. Misalnya butuh Rp500 juta dan bisa menghasilkan Rp5 miliar, tentu kita dukung. Yang penting terukur dan jelas potensinya. Kita inventarisir apa saja potensi PAD kita,” tegasnya.
Wakil Bupati Bone juga menegaskan perannya sebagai pendamping OPD dalam mewujudkan target PAD ke depan.
“Saya ditugaskan untuk mendampingi bapak dan ibu sekalian agar target PAD ke depan bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Bone Muh. Angkasa menekankan bahwa kunci keberhasilan peningkatan PAD terletak pada kolaborasi lintas sektor dan penetapan pajak yang berbasis data valid.
“Kita harus menaikkan PAD berdasarkan dasar yang jelas. Perkuat uji petik. Tidak bisa langsung menetapkan pajak tanpa dasar yang sah. Pajak pendapatan harus jelas legalitas dan datanya,” ujarnya.
Ia mencontohkan keberhasilan penarikan pajak parkir yang kini dilakukan langsung di perusahaan.
Jika sebelumnya hanya berkisar Rp100 juta, kini meningkat hingga Rp300 juta. Bahkan sektor hiburan seperti bioskop mampu menyumbang PAD mencapai Rp700 juta.
“Itu semua tidak lepas dari sinergitas dengan Satpol PP dan Dinas PTSP Bone. Semua harus terstruktur dan saling mendukung,” jelasnya.
Menurut Angkasa, penguatan regulasi menjadi faktor krusial agar OPD pengampu PAD memiliki kepercayaan diri dalam bekerja serta mengambil langkah tegas di lapangan.
Dengan semangat kolaborasi, penguatan regulasi, serta optimalisasi potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Bone optimistis target PAD 2026 sebesar Rp494 miliar bukan sekadar angka, melainkan tujuan realistis yang siap diwujudkan bersama. (*)
