BONE, KABARBONE.COM – Suasana rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bone dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone, Kamis (14/8/2025), memanas.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Angkasa, menjadi sasaran kritik tajam sejumlah anggota Pansus terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
Anggota DPRD Bone dari Fraksi Gerindra, Sulfiana, menjadi yang pertama melontarkan pertanyaan menohok.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak pernah dibahas bersama DPRD.
“Ini sudah menimbulkan polemik dan protes dari warga. Tolong jelaskan ini pak,” ujarnya.
Sorotan serupa datang dari Zainal Takdir (Fraksi PKS) yang meminta Bapenda segera menarik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang sudah beredar di desa-desa.
Ia khawatir kasus ini akan memicu aksi protes besar seperti yang terjadi di Kabupaten Pati.
“Tolong pak, SPPT yang sudah beredar ditarik kembali. Ini demi kepentingan bersama, berkacalah sama kasus Kabupaten Pati,” tegas Zainal.
Andi Unru (Fraksi Gerindra) juga menganggap penarikan SPPT sebagai langkah bijak untuk meredam gejolak.
“Apalagi kita tidak pernah bahas bersama di DPRD soal kenaikan PBB-P2,” tegasnya.
Menanggapi itu, Kepala Bapenda Angkasa membantah adanya kenaikan tarif pajak.
Menurutnya, yang dilakukan adalah penyesuaian akibat perubahan Zona Nilai Tanah (ZNT) sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022.
Namun, Wakil Ketua Pansus Andi Muhammad Salam menilai tetap saja masyarakat akan memandangnya sebagai kenaikan.
Ia menyarankan kebijakan ini ditarik demi menjaga citra DPRD dan Pemkab Bone.
Andi Muhammad Salam juga sepakat agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikembalikan ke angka Rp340 miliar, bukan Rp490 miliar, serta menunda penyesuaian PBB-P2 hingga tahun depan.
Sedangkan Andi Yusuf Nuryawan meminta Kepada Kepala Bapenda agar kebijakan kenaikan PBB P2, dibatalkan dan disesuaikan tahun depan.
“Tidak usah dipaksakan. Tahun depan baiknya baru disesuaikan dan dirapatkan di DPRD,”
Jelas Politisi Gerindra ini.
Sementara itu, Pj Sekda Bone, Andi Saharuddin, menegaskan penyesuaian ZNT penting untuk mendukung pembiayaan program pemerintahan baru, dan langkah tersebut memang sesuai rekomendasi BPK.
Ia pun kekeh mempertahankan adanya kenaikan PBB P2 dengan dasar untuk meningkatkan PAD.
Tapi lagi, anggota pansus kembali protes dan tidak menemukan kesepakan.
Rapat pansus ini masih berlangsung dan belum ada kesepakatan dan rapat kembali di skorsing.
