BONE, KABARBONE.COM, Rencana perluasan landasan pacu (runway) Bandara Udara Arung Palakka di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, memicu gelombang penolakan keras dari warga.
Protes terus menguat dalam sejumlah forum yang digelar bersama Pemerintah Kecamatan Awangpone, pemerintah desa, dan otoritas bandara dalam beberapa hari terakhir.
Puncak penolakan terjadi pada Jumat (28/11/2025), ketika Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama sejumlah pimpinan OPD meninjau langsung rencana lokasi perluasan sisi timur bandara.
Di hadapan Wabup, warga yang didampingi Kepala Desa Mappalo Ulaweng, Risman, menyuarakan keberatan mereka dengan tegas.
Proyek ini merupakan inisiasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Bone yang menargetkan pengadaan lahan 21,9 hektare (219.049 m²) untuk memanjangkan runway.
Area tersebut mencakup sawah produktif milik petani setempat sumber penghidupan utama warga Desa Mappalo Ulaweng dan Warga desa sekitarnya pemilik lahan
“Warga kami jelas menolak,” tegas Risman.
Menurutnya, 14 hektare sawah produktif di sisi timur akan dibebaskan, melibatkan 38 objek tanah milik 35 warga Dusun Peppingnge.
“Warga kami itu petani. Tanah itu satu-satunya sumber kehidupan mereka. Kalau diambil, apa yang tersisa?” ucap Kades Milenial itu kepada Kabarbone.com, Sabtu (29/11/2025).
Bandara Dinilai Tak Beri Dampak Ekonomi, Malah Hadirkan Ancaman
Risman juga menyoroti bahwa keberadaan Bandara Arung Palakka selama ini tidak memberikan kontribusi berarti bagi warga desa.
“Karyawan bandara saja, warga kami tidak diprioritaskan,” kritiknya.
Ia membeberkan, warga hanya sesekali dilibatkan dalam pekerjaan buruh harian seperti mencabut rumput, itu pun hanya 10–15 orang, bekerja sekitar seminggu hingga 10 hari, dalam hitungan beberapa kali setahun.
“Selebihnya? Tidak ada. Bandara hadir, tapi ekonomi warga tidak bergerak,” katanya.
Ganti Rugi? Kades Mengaku Belum Ada Mendapat Kepastian
Kekhawatiran warga kian membesar karena hingga kini belum ada kejelasan terkait harga ganti untung per meter untuk lahan mereka.
“Belum ada angka resmi. Tidak ada transparansi soal ganti rugi. Warga tentu resah,” ujar Risman.
Selain itu, akses jalan utama warga ikut terputus sejak bandara mulai beroperasi.
“Baiknya Pemkab Bone segera membuka jalan penghubung yang layak untuk kami,” tegasnya.
Ambisi Pemprov Sulsel: Boeing Bisa Mendarat, Rute Antar Provinsi dan Internasional Dibuka
Pemprov Sulsel mendorong proyek ini agar Bandara Arung Palakka dapat melayani pesawat kelas Boeing, membuka jalur penerbangan antarprovinsi hingga internasional—obsesi yang digagas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Saat ini, bandara telah beroperasi kembali menggunakan pesawat ATR-47 Maskapai Fly Jaya dengan subsidi rute dari Pemprov Sulsel.
Namun bagi warga, ambisi ini belum sebanding dengan risiko hilangnya lahan produktif mereka.
Wakil Bupati Bone Janji Sampaikan Aspirasi
Di lokasi peninjauan, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin berjanji akan membawa aspirasi warga ke Pemprov Sulsel.
Ia menegaskan bahwa perluasan bandara membawa potensi ekonomi besar bagi Bone secara umum, tetapi memastikan kendala teknis dan keberatan warga tetap dijembatani. (*)
