BONE, KABARBONE.COM – Situasi politik dan sosial di Kabupaten Bone semakin memanas.
Di saat mahasiswa, pemuda, dan masyarakat bersiap menggelar aksi besar-besaran menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), Pemerintah Kabupaten Bone justru mengumumkan akan memberikan penghargaan kepada kepala desa tercepat melunasi PBB P2 tahun 2025.
Penghargaan ini dijadwalkan diserahkan langsung pada puncak peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Minggu (17/8/2025) pukul 16.00 Wita, di Lapangan Merdeka, Watampone.
Hal ini diketahui dari surat resmi yang ditandatangani Kepala Bapenda Bone, Muhammad Angkasa, tertanggal 15 Agustus 2025.
Tujuh kepala desa penerima penghargaan, yakni:
1. Kepala Desa Maroanging, Kecamatan Sibulue
2. Kepala Desa Ajangpulu, Kecamatan Sibulue
3. Kepala Desa Amessangeng, Kecamatan Ajangale
4. Kepala Desa Langi, Kecamatan Bontocani
5. Kepala Desa Poleonro, Kecamatan Ponre
6. Kepala Desa Mattirowalie, Kecamatan Mare
7. Kepala Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka
Pansus DPRD Bone Silang Pendapat
Meski Pemkab Bone jalan terus, sikap DPRD Bone masih terbelah.
Koordinator Pansus 1 DPRD Bone, Irwandi Burhan, menegaskan seluruh anggota pansus menolak kenaikan PBB P2.
“Yang disepakati hanya RPJMD untuk dibahas di paripurna. Tidak ada persetujuan soal kenaikan PBB P2,” tegas Irwandi, Jumat (15/8).
Namun berbeda dengan Ketua Pansus 1, Andi Idris Rahman, yang menyebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap disepakati, hanya diturunkan dari Rp490 miliar menjadi Rp460 miliar. “Ada pengurangan Rp25 miliar,” katanya, meski tanpa menjelaskan sumber PAD yang dipangkas.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bone, Andi Muhammad Salam menolak tegas.
“Asumsi PAD dari PBB itu tidak rasional, malah bisa bikin proyek mangkrak dan defisit besar,” ujarnya, Sabtu (16/8).
Mahasiswa Tetap Siap Turun ke Jalan
Di tengah tarik-ulur kebijakan, mahasiswa dan pemuda memastikan perlawanan tetap berlanjut.
Ketua Sapma PP Bone, Taufik Rahman, menegaskan aksi susulan Aliansi Rakyat Bone Bersatu segera digelar.
“Kami tidak puas dengan jawaban Wakil Bupati. Jika pemerintah tetap ngotot, aksi besar akan digelar kembali,” tegas Taufik.
Aksi ini kata Taufik akan melibatkan elemen mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi termasuk masyarakat Bone.
Meski belum dipastikan waktunya, gelombang massa disebut akan lebih besar, melibatkan berbagai elemen masyarakat. (*)
