BONE, KABARBONE.COM – Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, secara resmi membuka Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Tahun 2025 yang mengusung tema “Sinergitas APIP dan APH dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, bertempat di salah satu di hote di Kota Watampone, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat sistem pengawasan daerah, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
Dalam sambutannya, Bupati Bone menekankan bahwa kolaborasi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Pencegahan harus menjadi langkah awal. Sinergitas APIP dan APH sangat strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan akuntabel serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Andi Asman Sulaiman.
Ia menambahkan, LARWASDA bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.
“LARWASDA adalah ruang konsolidasi dan penguatan komitmen bersama. Kolaborasi yang solid akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tambahnya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone ini turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Bone, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para Kepala OPD, Camat, Lurah, perwakilan Kepala Desa, Kepala UPT Kesehatan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Melalui LARWASDA 2025, diharapkan terbangun ruang komunikasi dan koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Sedangkan Plt Irda Bone Essau Stevanus menambahkan dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bone kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah. (*)















