FPI dan ASATU Sebut Ada Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Pemkab Bone

FPI dan ASATU Sebut Ada Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Pemkab Bone

DAERAH

KABARBONE.COM, BONE – Forum Pemuda Indonesia (FPI) dan Aliansi Pemuda Bersatu (ASATU) Kabupaten Bone menduga ada penyalahgunaan perjalanan dinas rombongan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang berangkat ke Jakarta. Jenderal Lapangan FPI Kabupaten Bone Sukarman menyebut perjalanan dinas rombongan Pejabat Pemkab Bone yang berangkat ziarah makam Raja Bone di Kalibata Jakarta Rabu 19 Februari 2025 dalam rangka Hari Jadi Bone (HJB), diduga hanya modus untuk menghadiri Pelantikan Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone di Istana Negara oleh Prabowo Subianto, yang berlangsung Kamis (20/2/2025) kemarin. “Tuntutan kami salah satunya adalah mempertanyakan esensi keberangkatan puluhan Pejabat Pemkab Bone yang ramai-ramai ke Jakarta….

Ketua AMWI Minta APH Usut Penggunaan Dana Hibah KPU Bone

Ketua AMWI Minta APH Usut Penggunaan Dana Hibah KPU Bone

HUKRIM

KABARBONE.COM, BONE – Ketua Umum Asosiasi Media dan Wartawan Indonesia (AMWI) Dedi Hamzah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengatensi penggunaan dana hibah KPU Bone selama proses tahapan Pilkada Bone 2024 yang terkesan tertutup. Dia menyebut Tipikor Polres Bone dan Kejaksaan Negeri Watampone harus mengatensi sedini mungkin supaya bisa mencegah penyimpangan anggaran selama tahapan Pilkada Bone. Ia menilai anggaran Hibah Dana KPU Bone untuk tahapan Pilkada Bone 2024 tidak sepenuhnya transparan, utamanya anggaran sosialisasi dan publikasi selama proses tahapan Pilkada Bone. Bahkan kata Dedi, Komisioner KPU Bone terkesan bungkam dan saling melempar bola ketika ditanya oleh wartawan soal anggaran publikasi…

Soal Dugaan Pengaturan Pemenang Tender Proyek Dana PEN, APH Tunggu Laporan Masyarakat

Soal Dugaan Pengaturan Pemenang Tender Proyek Dana PEN, APH Tunggu Laporan Masyarakat

DAERAH

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Adanya dugaan indikasi pengaturan pemenang tender pekerjaan konstruksi pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan PT Sarana Multi Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada Pemda Bone sebesar Rp298,77 Miliar di APBD Bone 2021 masih misteri. Endusan dugaan pengaturan pemenang tender proyek dana PEN yang awalnya dihembuskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi (ARIP) beberapa waktu lalu belum menemui titik terang sampai saat ini. Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, A. Alamsyah, SH MH, yang dihubungi mengatakan hingga sampai saat ini belum menerima laporan dari masyarakat soal pengaturan pemenang tender proyek dan PEN tersebut….

DBMCKTR Bone Kumpulkan Rekanan Pelaksana Proyek Dana PEN, APH: Jangan Alergi Kalau Dipanggil

DBMCKTR Bone Kumpulkan Rekanan Pelaksana Proyek Dana PEN, APH: Jangan Alergi Kalau Dipanggil

DAERAH

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (DBMCKTR) Kabupaten Bone menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan pekerjaan proyek dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Rapat berlangsung di Ruang Rapat BMCKTR (dulu Kantor PU,red) yang dipimpin langsung oleh Kadis BMCKTR Bone H. Askar dihadiri Sekretaris Inspektorat Daerah H Ilham, dari unsur aparat penegak hukum (APH) yakni Kasi Intel Kajari Bone Andi Alamsyah SH MH, Kasi Datun Kejari Bone Agung Pamungkas SH MH dan para rekana serta konsultan pengawas, Kamis (6/1/2022). Kadis BMCKTR Bone H. Askar menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan proyek PEN berjalan sesuai…

Soal Proyek Dana PEN, Irda Sebut Tidak Lakukan Probity Audit di Awal Perencanaan,  Ada Apa ?

Soal Proyek Dana PEN, Irda Sebut Tidak Lakukan Probity Audit di Awal Perencanaan, Ada Apa ?

NEWS

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah merupakan kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan kasus penyimpangan tersebut terjadi pada tahap perencanaan. Dari data BPKP yang dilansir disitus bpkp.go.id, 85 persen kasus korupsi yang melibatkan minimal 306  Gubernur/Bupati/ Walikota  adalah Kasus Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian KPK 70 persen kasus korupsi berasal dari PBJ, 3.423 Kasus korupsi yang ditangani BPKP Sejak Tahun 2003 adalah Kasus PBJ. Inspektorat Daerah (Irda) selaku aparat pengawas intern pemerintah  (APIP) mesti melakukan probity audit pada saat identifikasi kebutuhan dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang merupakan bagian dari penyusunan RKA SKPD. Probity Audit dilaksanakan selama proses…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.