KABARBONE.COM, BONE – Sekretaris Komisi I DPRD Bone Andi Adil Fadli Lurah bersama Anggota Komisi I DPRD Bone sepakat dan siap memperjuangkan nasib 10 eks Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Bone yang diputus kontraknya secara sepihak oleh BPSDM PMDDTT Kemendes. Hal ini disampaikan Andil Adil Fadli Lurah saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Forum Komunikasi Pendamping Desa (FKPD) Kabupaten Bone, yang dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bone Andi Gunadil Ukra. “Saya turut prihatin apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat saya, karena saya sebelum jadi anggota DPRD Bone mengabdi sebagai pendamping desa selama 8 tahun,” ungkapnya. “Dan saya…
Yandri Susanto
FKPD Bone Desak Mendes Lakukan Audit Internal dan Hearing Korkab TPP Bone dan Korprov TPP Sulsel
KABARBONE.COM, BONE – Forum Komunikasi Pendamping Desa Kabupaten Bone (FKPD) Kabupaten Bone mendesak agar Menteri Desa Yandri Susanto memerintahkan kepada jajarannya melakukan investigasi internal sekaitan kasus hilangnya data induk sejumlah pendamping desa di aplikasi Manas Kemendes secara misterius di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. FKPD Kabupaten Bone juga berharap Menteri Desa Yandri Susanto memerintahkan kepada Koordinator Nasional TAPM Pusat melakukan hearing terhadap Kordinator Kabupaten TPP Kabupaten Bone dan Koordinator TPP Sulsel selaku penanggung jawab di daerah sekaitan hilangnya data induk 10 TPP di Bone di aplikasi Manas Kemendes yang berujung pemutusan kontrak kerja sepihak 10 TPP di Bone. “Ini perlu dilakukan…
Imbas Pemecatan Sepihak 10 Pendamping Desa di Bone, FKPD Bakal Lapor Kepala BPSDM PMDTT ke Ombdusman dan PTUN
KABARBONE.COM, BONE – Forum Komunikasi Pendamping Desa (FKPD) Kabupaten Bone, Sulawesi selatan mendesak Menteri Desa Yandri Susanto untuk turun tangan dalam menyelesaikan polemik pemutusan kontrak sepihak terhadap 10 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Bone oleh Kepala BPSDM PMDTT. Bahkan polemik pemutusan kontrak sepihak ini ternyata terjadi secara nasional di sejumlah kabupaten dan provinsi di Indonesia yang mengorbankan TPP yang sudah mengabdi sejak diluncurkan program dana desa tahun 2015. Koordinator FKPD Kabupaten Bone, Dedi Hamzah menuding SK Kepala BPSDM Bone Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Tenaga Pendamping Profesional Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025 yang ditandatangani 3 Januari 2025 dan diterbitkan dengan…
Tidak Terakomodir di Perpanjangan Kontrak Tahun 2025, Puluhah Pendamping Desa di Bone Harap Mendes Tinjau Ulang SK BPSDM Kemendes
KABARBONE.COM. BONE – Sebanyak 10 orang Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, meradang. Pasalnya menyusul Keputusan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM Kemendes) Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pendamping Profesional Provinsi Sulsel Tahun anggaran 2025, sebanyak 7 pendamping desa (PD), dan 3 Pendamping Lokal Desa (PLD) di Bone tidak terakomodir perpanjangan kontraknya. Bukan karena evaluasi kinerja, namun karena data induk 10 pendamping desa di Bone ini hilang namanya di aplikasi Manas di Kemendes karena dihacker, padahal hal tersebut telah diklarifikasi sebelum terbit SK BPSDM Kemendes per tanggal 16…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.