KABARBONE.COM, JAKARTA – Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menyelenggarakan aksi demo menolak Omnibus Law, Selasa hari ini, Selasa 13 Oktober 2020. Aksi tersebut akan berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, demo tersebut akan diselenggarakan Anak NKRI. Selain isu Omnibus Law, pihaknya juga akan berdemo soal BPIP hingga isu komunis. “Insyaallah, Anak NKRI,” kata Slamet, dilansir kumparan.com, Senin 12 Oktober 2020. Slamet menuturkan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Peserta aksi juga diminta berkumpul di Patung Kuda, Monas. “SP (surat pemberitahuan) pada Jumat sudah disampaikan ke Polda (Metro Jaya) oleh korlap,”…
omnibus law
Penjelasan Presiden Mengenai Disinformasi Terkait UU Cipta Kerja
KABARBONE.COM, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober yang lalu. Dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresiden Bogor, Presiden memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat tersebut. Berikut penjelasan Presiden mengenai berbagai…
Demo Tolak Omnibus Law di Makassar Ricuh, Massa dengan Polisi Saling Serang
KABARBONE.COM, MAKASSAR – Aksi demontrasi menolak pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) oleh gabungan mahasiswa dan buruh di Kota di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh, Kamis 8 Oktober 2o20, kemarin. Massa tanpa henti menyerang polisi dengan batu hingga tembakan petasan. Di lokasi aksi, massa yang tergabung dari buruh hingga mahasiswa awalnya terkonsentrasi dari depan gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo hingga flyover Urip Sumoharjo. Sekitar pukul 17.10 Wita, kericuhan mulai pecah, petugas memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata dan water cannon. Seketika massa yang terpukul mundur terkonsentrasi di 3 titik. Pertama di jalur menuju Jalan Tol Reformasi dari…
Tolak UU Omnibus Law, Aliansi Pemuda dan Mahasiwa Bone Demo di Gedung DPRD Bone
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pemerintah dan DPR RI, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bone, Sulawesi Selatan melakukan aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Bone, Kompleks Stadion, Watampone. Ratusan massa yang terdiri gabungan organisasi pemuda dan organisasi mahasiswa Bone diantaranya HMI Cabang Bone, SAPMA, IMM Cabang Bone dan DPC KEPMI Ajangale, melakukan aksi long march dari jalan kompleks stadion menuju Kantor DPRD Bone, Rabu 7 Oktober 2020, sekitar pukul 11.15 Wita. Dari pantauan kabarbone.com, ratusan polisi dari Polres Bone turun mengamankan aksi tersebut. Satu mobil water canon dan satu mobil Raisa pengurai massa dikerahkan polisi…
Tolak UU Cipta Kerja, OKP dan Organisasi Mahasiswa Bone Akan Seruduk Kantor DPRD
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Meski menimbulkan sejumlah gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omni bus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja, nyatanya Pemerintah dan DPR RI tetap sepakat menetapkan RUU menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Senin 5 Oktober 2020. Diketahui, ada 6 fraksi yang setuju bulat untuk mengesahkan RUU Cipta kerja ini, sementara itu 2 fraksi menolak, dan satu fraksi setuju dengan catatan. Undang-undang Cipta Kerja ini dinilai merugikan kaum pekerja. Salah satu poin yang dianggap merugikan adalah, seorang pekerja dapat dikontrak seumur hidup. Sementara itu, pemerintah dan DPR beranggapan, undang-undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan iklim investasi yang baik di…
Pasal-pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja
KABARBONE.COM, JAKARTA – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin, 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. “Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.