KABARBONE.COM, BONE – Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bone berlangsung alot.
Bahkan rapat tersebut sempat di skorsing hingga beberapa menit.
Rapat Banggar dengan TAPD Pemkab Bone berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPRD Bone, Jalan Reformasi Senin (3/5/2025) siang.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong yang juga Ketua DPRD Bone, dihadiri Wakil Ketua Banggar DPRD Bone Irwandi Burhan, Muhammad Asrullah, dan Khaerul Amran.
Hadir pula Anggota Banggar, Rismono Sarlim, Andi Muhammad Salam, Khairul Amran, Zainal Takdir, Andi Purnama Sari, Faizal, Rangga, Bachtiar Malla, Mulham Natsir, Hj Adriani dan Andi Muhammad Idris Rahman.
Sedangkan TAPD Pemkab Bone, hadir Ketua TAPD Andi Saharuddin yang juga Pj Sekda Bone, Plt Kepala BKAD Bone Andi Tenriawaru, Kabid Anggaran BKAD Idrus, Plt Kepala Bappeda Andi Yusuf, Plt Kepala Bapenda Bone Angkasa, Kabag Organisasi Setda Bone, Asisten III Setda Bone Alimuddin.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Banggar mempertanyakan alasan Pemotongan TPP ASN hingga 40 persen pada Parsial 1 APBD 2025 yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone baru-baru ini.
Tidak hanya mempertanyakan pemotongan TPP ASN, anggota Banggar DPRD Bone juga mempertanyakan dokumen soft file Parsial 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang tak diserahkan oleh TAPD saat rapat berlangsung.
“Yang kami inginkan TAPD tidak hanya menyerahkan hard copy, kita inginkan soft file sebagai bahan rapat, kenapa mesti DPRD harus bersurat dulu,” interupsi Anggota Banggar dari Fraksi Golkar Rismono Sarlim.
Protes juga disampaikan Andi Muhammad Salam, Rangga Siswara hingga Wakil Ketua Banggar DPRD Bone Khairul Amran.
“Kenapa kami mesti bersurat ? sedangkan hak budgeting anggota DPRD itu melekat. sehingga baiknya pada saat rapat, TAPD menyerahkan hard copy dan sof copy parsial 1 APBD, agar kita dapat melihat dan membaca anggaran yang mana di efisiensi, kalau hard copy yang mau kita baca, bisa memakan 5 hingga 6 bulan tak selesai-selesai rapat,” protes Khairul Amran.
Sedangkan Ketua TAPD Pemkab Bone Andi Saharuddin, menjelaskan pemotongan TPP ASN hingga 40 persen disebabkan kondisi keuangan daerah efek kebijakan efisiensi anggaran, sehingga kebijakan tersebut dilakukan oleh Pemkab Bone.
“Tentu saudara-saudara paham masalah keuangan daerah, hingga dilakukan kebijakan pemotongan TPP ASN hingga 40 persen. Dan sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk pemenuhan program visi misi Bupati Bone,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Banggar DPRD Bone Andi Tenri Walinonong yang ditemui usai rapat diskorsing, menegaskan agar TAPD Pemkab Bone memberikan alasan yang jelas hingga dilakukan pemotongan TPP ASN hingga 40 persen, bahkan menurutnya pemotongan tersebut lebih dari 40 Persen.
Politisi Gerindra ini juga menegaskan agar TAPD Pemkab Bone menyerahkan soft file dokumen parsial 1 APBD tahun 2025 sebagai bahan pada saat rapat.
“Tentu kami meminta penjelasan kepada TAPD soal pemangkasan TPP ASN hingga 40 persen, termasuk 5 bulan TPP ASN yang tak dibayarkan tahun lalu, kalau dihitung-hitung pemotongan tersebut hingga 70 persen. Termasuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sudah 3 bulan tidak dibayarkan oleh Pemkab Bone,” tegasnya.
“Ini hak para ASN dan guru, mestinya diprioritaskan, dan dijelaskan anggaran yang diefisiensi dialokasikan untuk program apa,” tegas Andi Tenri Walinonong.
Ia pun menyampaikan bahwa parsial 1 APBD mestinya dilakukan secara transparan.
“Ini mesti terbuka, dan dijelaskan dihadapan banggar, karena APBD itu adalah hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD,” kuncinya.
Diketahui rapat antara Banggar DPRD dengan TAPD Pemkab Bone berlangsung hingga petang hari. (*)
