KABARBONE.COM, WATAMPONE – Dugaan kasus 10 ribu data kepesertaan BPJS Fiktif di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar yang sementara bergulir Unit Tipidkor Reskrim Polres Bone belum menemui ttik terang.
Diketahui kasus data BPJS Fiktif yang ditangani Polres Bone sejak Mei 2021 dimasa Kapolres AKBP Try Handoko, hingga Kapolres Bone berganti ke Kapolres Bone yang baru AKBP Adryansyah belum ada perkembangan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan alias mandek.
Padahal sejumlah saksi pada kasus ini telah dimintai keterangan diantaranya, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Andi Kasma Padjalangi yang tak lain adalah kakak kandung Bupati Bone Andi Fahsar M Padjalangi yang kini menjabat Direktur RSUD Tenriawaru Watampone.
Diketahui Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bone Indira Azis juga telah dimintai keterangannya beberapa waktu lalu oleh Penyidik Unit Tipidkor Polres Bone terkait dugaan data fiktif BPJS tersebut.
Kapolres Bone AKBP Adryansyah yang ditemui mengatakan hingga kini proses penyelidikan masih berproses.
Dikatakannya, jika proses pengumpulan data yang dianggap fiktif masih terus dilakukan penelurusan hingga ditingkat desa dan kelurahan.
“Kami masih melakukan penelusuran data di kelurahan dan desa. Intinya masih berproses,” katanya, Rabu (23/2/2022).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muhammad Salam yang dihubungi menjelaskan jika kasus tersebut mesti segera dituntaskan dan dibongkar siapa dalangnya.
Lilo sapaan akrabnya mengatakan jika pembayaran PBI Pemda yang dianggarkan sejak tahun 2018 hingga 2021 melalui APBD diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 7 miliar per tahun dan jika dikalkuklasi selama empat tahun ada kebocoran anggaran sebesar kurang lebih Rp 21 miliar karena adanya data siluman tidak bertuan sebanyak kurang lebih 10 ribu yang terus dibayarkan.
Bahkan kata Lilo jika dibutuhkan, dia siap membeberkan datanya kepada penyidik.
“Kami meminta agar Polres Bone segera membongkar siapa dalang dalam kasus ini. Karena ini sudah merugikan keuagan negara puluhan miliar. Jelas kami juga punya data sejak tahun 2018 hingga 2021 ada selisih pembayaran di BPJS dengan laporan realisasi keuangan di Pemda Bone,” kata Politisi Partai NasDem tersebut, Kamis, (24/2/2022).
Dari data yang dikumpulkan kabarbone.com dari beberapa sumber terpercaya, diketahui Pemda Bone melakukan MoU dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Bone untuk mengcover kepesertaan PBI Pemda untuk tahun 2020 sebesar Rp 104 miliar untuk mengcover 245 ribu jiwa warga Bone.
Namun yang dibayarkan ke BPJS hanya 235 ribu jiwa sehingga diduga ada 10 ribu data kepesertaan BPJS siluman yang diketahui dibayarkan full yang berlangsung sejak tahun 2018 hingga 2021, yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar selama rentan waktu empat tahun penganggaran. (dy)
