Malam-malam Perwakilan Nakes Temui Ketua Komisi IV DPRD Bone, Tuntut Diakomodir di Formasi Penerimaan ASN PPPK 2025

Malam-malam Perwakilan Nakes Temui Ketua Komisi IV DPRD Bone, Tuntut Diakomodir di Formasi Penerimaan ASN PPPK 2025

DAERAH

KABARBONE.COM, BONE – Sebanyak seribuan lebih tenaga sukarela tenaga kesehatan (nakes) atau pegawai Non-ASN yang tersebar di 38 UPT Puskesmas di Bone, Sulawesi Selatan meradang. Seiring berlakunya Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang ditindaklanjuti oleh Menpan RB dalam Permenpan RB tentang pengangkatan ASN PPPK dan larangan merekrut tenaga honorer tahun 2025, akan berdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) jika tak diakomodir dalam penerimaan ASN PPPK tahap kedua tahun ini. Pasalnya ribuan nakes ini bukan berstatus honor daerah (honda) akan tetapi tenaga sukarela yang di SK kan atas nama Kepala UPT Puskesmas yang tidak masuk pangkalan database BKN akibat…

Soal Dugaan BPJS Fiktif di Bone, Begini Kata Dewan

Soal Dugaan BPJS Fiktif di Bone, Begini Kata Dewan

HUKRIM

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Dugaan kasus 10 ribu data kepesertaan BPJS Fiktif di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar yang sementara bergulir Unit Tipidkor Reskrim Polres Bone belum menemui ttik terang. Diketahui kasus data BPJS Fiktif yang ditangani Polres Bone sejak Mei 2021 dimasa Kapolres AKBP Try Handoko, hingga Kapolres Bone berganti ke Kapolres Bone yang baru AKBP Adryansyah belum ada perkembangan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan alias mandek. Padahal sejumlah saksi pada kasus ini telah dimintai keterangan diantaranya, Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Andi Kasma Padjalangi yang tak lain adalah kakak kandung…

Carut Marut Pengelolaan BPJS, 11 Ribu Warga Bone Tak Lagi Nikmati Layanan Kesehatan Gratis

Carut Marut Pengelolaan BPJS, 11 Ribu Warga Bone Tak Lagi Nikmati Layanan Kesehatan Gratis

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan  belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan warga negara Indonesia. Di Kabupaten Bone misalnya, sebanyak 42 ribu lebih warga Bone yang mendapatkan bantuan  BPJS gratis dari Pemerintah Pusat melalui PBI-JK/ Kartu JKN-KIS dinonaktifkan oleh Kementrian Sosial dengan alasanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak padan, sehingga puluhan ribu warga miskin di Bone dari data DTKS Kemensos tidak dapat lagi menikmati fasilitas kesehatan gratis. Tidak hanya itu, BPJS Gratis untuk fasilitas kesehatan kelas 3 yang dibayarkan Rp45 ribu/orang oleh…

Ayah Bonceng Jenasah Anak, Dewan Warning Perbaikan Manajemen RSUD Datu Pancaitana, Dirut Minta Maaf

Ayah Bonceng Jenasah Anak, Dewan Warning Perbaikan Manajemen RSUD Datu Pancaitana, Dirut Minta Maaf

SOROT

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Komisi IV DPRD Bone bergerak cepat pasca viralnya seorang ayah dari Sinjai membonceng jasad anaknya yang meninggal di RUSD Datu Pancaitana Bone karena tak mampu membayar biaya ambulance, yang kejadian itu banyak disorot media dan netizen, Jumat lalu (28/1/2022). Diketahui, Asdar (29), warga Dusun Batu Lappa, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, terpaksa membonceng jasad bayinya dari Kabupaten Bone ke Kabupaten Sinjai dengan sepeda motor karena tak mampu membayar biaya ambulance sebesar Rp 700 ribu, karena hanya mengantongi uang Rp 600 ribu. Hearing ini digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Bone Jalan Kompleks Stadion, Watampone,…

Dewan Adat Tanpa Mandat, Andi Baso Hamid Dorong Pemda Bone Legalkan Dewan Adat

Dewan Adat Tanpa Mandat, Andi Baso Hamid Dorong Pemda Bone Legalkan Dewan Adat

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE -Dewan Adat Bone sejatinya sudah memiliki legal formal sebagai bentuk pengakuan Pemerintah Kabupaten Bone atas keberadaanya. Namun keberadaan Dewan Adat Bone yang di Ketuai Andi Baso Hamid yang merupakan cucu langsung dari Raja Bone ke-33 La Pabbenteng Petta Lawa Matinroe ri Matuju (1946-1951) hanya sebatas simbol tanpa mandat resmi. Belum ada penguatan secara regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Bone sebagai bagian penting kebijakan strategis Pemda Bone untuk pengembangan dan kemajuan budaya Bone. Padahal secara regulasi Pemerintah Pusat telah menelurkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017…

Raker dengan OPD, Ini Catatan Komisi IV DPRD Bone

Raker dengan OPD, Ini Catatan Komisi IV DPRD Bone

GOVERMENT

KABARBONE.COM, BONE – Komisi IV DPRD Kabupaten Bone menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama pimpinan OPD terkait realisasi penyerapan anggaran bulan Agustus, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Bone, Jalan Kompleks Stadion Lapatau, Watampone, Jumat 10/9/2021, pagi. Raker ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muhammad Salam yang juga Ketua Fraksi NasDem. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Bone, Rangga Risa Swara dan Muh. Asrullah dan sejumlah pimpinan OPD Pemkab Bone. Dalam kesempatan tersebut, Andi Muh. Salam memberikan apresiasi bagi OPD mitra kerja Komisi IV DPRD Bone yang realisasi penyerapan anggarannya di atas 80 persen. Selain itu, Politisi NasDem…

Darurat Covid-19, Pemkab Bone Batal Adakan Mobil PCR, Dewan : Jangan Kaku

Darurat Covid-19, Pemkab Bone Batal Adakan Mobil PCR, Dewan : Jangan Kaku

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk menanggulangi bencana non alam pandemi Covid-19 ternyata memang belum terlalu maksimal dan terkesan setengah hati. Pernah digembor-gemborkan media, Pemkab Bone akan mengadakan mobil Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk melakukan test swab pada masyarakat, ternyata itu hanya isapan jempol semata. Faktanya, Mobil PCR yang diharapkan dapat menunjang kinerja Satgas Covid-19 Bone untuk mempercepat penanggulangan wabah Covid-19 di Bumi Beradat ini, nyatanya batal diadakan. Jubir Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Yusuf Tolo yang dikonfirmasi kabarbone.com, sempat tak menanggapi perihal pembatalan mobil PCR tersebut, namun setelah ditanyakan beberapa kali melalui pesan WhatsApp, akhirnya Yusuf…

Dituduh Kendalikan Suplier Program Sembako, Komisi IV DPRD Bone Geram

Dituduh Kendalikan Suplier Program Sembako, Komisi IV DPRD Bone Geram

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Carut marut pengelolaan program sembako di Kabupaten Bone yang dulunya bernama program BPNT, hingga kini masih berpolemik. Mulai dari penambahan suplier yang dinilai sarat permainan dan tidak sesuai pedum (Pedoman Umum), tudingan Pendamping TKSK merangkap jadi suplayer, hingga kualitas pangan yang diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak sesuai kualitas. Terakhir yang bikin heboh yakni pengakuan salah satu Kabid Dinas Sosial Bone inisial F yang menyeret sejumlah oknum pejabat yang turut menikmati fee dari program ini, dan menuduh ada oknum anggota Komisi IV DPRD Bone mengendalikan progam yang ditujukan untuk keluarga miskin ini. Atas tudingan itu, Komisi…

Saling Tuding Gelapkan Dana Komite, Komisi IV DPRD Bone Panggil Kepsek dan Mantan Kepsek SMAN 14 Bone

Saling Tuding Gelapkan Dana Komite, Komisi IV DPRD Bone Panggil Kepsek dan Mantan Kepsek SMAN 14 Bone

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kisruh soal pengelolaan dana komite sekolah SMAN 14 Bone (Dulunya SMAN 1 Tellu Siatinge) kembali berlanjut. Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 14 Bone yang sekarang, Mubarak dengan Mantan Kepsek SMAN 14 Bone yang lama H. Muh. Said saling tuding menuding soal pengelolaan dana komite tahun 2019 untuk pembangunan pagar sekolah yang sampai hari ini belum tuntas pembangunannya. Kisruh ini pun berlanjut di meja rapat Komisi IV DPRD Bone, Rabu 9 September 2020 untuk dilakukan mediasi setelah orang tua siswa mengadu soal pembangunan pagar sekolah dari dana komite belum tuntas. Dalam rapat itu, Mantan kepala sekolah SMAN 14 Bone,…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.