KABARBONE.COM, WATAMPONE – Adanya dugaan indikasi pengaturan pemenang tender pekerjaan konstruksi pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan PT Sarana Multi Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kepada Pemda Bone sebesar Rp298,77 Miliar di APBD Bone 2021 masih misteri.
Endusan dugaan pengaturan pemenang tender proyek dana PEN yang awalnya dihembuskan oleh Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi (ARIP) beberapa waktu lalu belum menemui titik terang sampai saat ini.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, A. Alamsyah, SH MH, yang dihubungi mengatakan hingga sampai saat ini belum menerima laporan dari masyarakat soal pengaturan pemenang tender proyek dan PEN tersebut.
Namun Alamsyah mempersilahkan masyarakat yang mempunyai informasi, data dan bukti dukung terkait dugaan pengaturan pemenang tender proyek dana PEN untuk melaporkannya.
“Sampai saat ini belum ada laporan. Kami mempersilahkan masyarakat yang mempunyai informasi, data dan bukti dukung terkait dugaan tersebut untuk melaporkan,” ungkapnya, Sabtu (8/1/2022).
Senada dengan Kasi Intel Kejari Bone, Kapolres Bone AKBP Ardyansyah pun mengungkapkan akan menelusuri dugaan kasus pengaturan pemenang tender PEN itu jika ada laporan dari masyarakat.
“Pada intinya jika ada laporan masyarakat, akan kami tindaki sesuai dengan proses hukum yang ada,” ungkapnya baru-baru ini kepada kabarbone.com.
Sebelumnya diberitakan, ada dugaan praktek permainan dalam proses lelang tender paket konstruksi yang dibiayai dana PEN di APBD Bone 2021 untuk memuluskan perusahaan tertentu untuk menang tender.
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi (ARIP) kepada kabarbone.com, Ahad (2/1/2021).
Bahkan Rio mengendus pengaturan pemenang tender paket pekerjaan konstruksi dana PEN ini dilakukan jauh hari sebelum lelang tender ditayangkan di Unit Layanan Pengadaan UKPBJ (dulu ULP) Pemda Bone.
“Saya dapat informasi dan laporan dari masyarakat. Saya sebagai anggota komisi III DPRD RI, mendorong agar laporan masyarakat ini di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum (APH),” ungkapnya.
Andi Rio pun meminta agar APH segera bekerja mengusut dugaan permainan tender dan PEN tersebut.
“Biarkan APH yang bekerja dalam kasus tersebut, jangan sampai saya mendahului APH dalam proses penegakan hukum. Karena ini ranah mereka,bukan ranah saya,” katanya.
Rio pun berharap APH menutaskan dugaan kasus ini.
“Mari kita tunggu APH menuntaskan kasus ini, agar publik mendapatkan kejelasan serta tidak ada lagi oknum oknum yang bermain dana PEN,” tegasnya
Ketua PBJ UKPBJ Pemda Bone A. Tenri Olle yang dikonfirmasi kabarbone.com baru-baru ini membantah soal isu tersebut.
Dia menyebut proses lelang tender proyek dana PEN di LPSE sudah sesuai dengan prosedur dan sifatnya terbuka.
Akan tetapi, kuat dugaan tim pokja UKPBJ Pemda Bone tidak bekerja maksimal melakukan evaluasi kepada perusahaan yang ikut lelang tender pada pekerjaan konstruksi dana PEN.
Pasalnya sejumlah perusahaan pemenang tender proyek dana PEN, ditengarai memiliki catatan buruk dan pernah berproses hukum diantaranya soal dugaan kasus suap yang melibatkan mantan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah ikut diloloskan.
Dari enam perusahan luar Kabupaten Bone yang menang tender proyek dana PEN untuk pekerjaan konstruksi ruas jalan dan jembatan yakni PT. Gunung Raya Bulukumba, PT Purnama Karya Nugraha, PT Mitra Bahagia Utama, PT Hospindo Internusa Jaya, PT Cucu Wali Perkasa, dan PT Genytov Fajar, dari hasil penulusuran kabarbone.com dari sejumlah sumber, ada dua perusahaan yang pernah bermasalah hukum.
Dua perusahaan itu yakni PT Purnama Karya Nugraha (PKN) dan PT Hospindo Internusa yang kedua perusahaan ini beralamat Kota Makassar.
PT Hospindo Internusa pernah terlibat dalam pusaran kasus suap Mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang di OTT KPK Minggu, (28/12/2021) lalu.
Diketahui, Tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi pemilik PT Purnama Karya Nugraha (PT PKN) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (13/4/2021) lalu.
Penggeledahan itu terkait kasus menjerat eks Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dalam kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur tahun anggaran 2020-2021.
Kedua PT Hospindo Internusa milik John Theodore yang juga yang juga pernah terseret kasus Nurdin Abdullah.
Bos Makassar Mall ini pernah dipanggil paksa KPK sebagai saksi dikasus suap yang melibatkan Nurdin Abdullah.
Diketahui perusahaan Jhon Theodore juga kerap memenangkan tender pekerjaan konstruksi di Pemrov Sulsel di era Nurdin Abdullah.
Bahkan informasi yang didapatkan kabarbone.com dari sumber yang dirahasiakan identitasnya, kuat dugaan PT Purnama Karya Nugarah (PKN) dan PT Mitra Bahagia Utama itu adalah satu pemilik perusahaan yang masing-masing memangkan satu paket proyek dana PEN APBD Bone 2021.
PT Hospindo Internusa dan PT Genytov Fajar juga diduga dimiliki satu pemilik perusahan yakni John Theodore.
“PT Purnama dan PT Mitra Bahagia itu satu yang punya. Begitu juga PT Hospindo dan PT Genytov itu satu juga yg punya,” ungkap sumber terpecaya itu kepada kabarbone.com baru-baru ini.
Sedangkan, PT Gunung Raya Bulukumba memenangkan tender sebanyak 4 paket di APBD 2021, 3 Paket dana PEN dan 1 Paket dari Kementerian Perdagangan Revitalisasi Pasar Mutiara Kecamatan Lamuru, dari sumber lain menyebutkan, PT Gunung Raya Bulukumba erat kaitannya dengan Bupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf.
Diketahui Bupati Bulukumba adalah Bos Amaly Grup yang memiliki 12 anak perusahaan yang diantaranya bergerak di pekerjaan konstruksi.
Dari penelusuran web LPSE Bulukumba, PT Gunung Raya Bulukumba kerap memenangkan tender besar pekerjaan konstruksi mulai tahun 2014, 2015, 2020 dan tahun anggaran 2021 dengan nilai pagu milyaran rupiah.
Diketahui, ada kejanggalan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang tidak melakukan probity audit di awal penyusunan perencanaan proyek dana PEN.
Bahkan APIP tidak melakukan pengawasan secara real time pada saat proses lelang, evaluasi hinggga pengumuman pemenang tender.
Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Bone A. Muh Yamin ketika dihubungi kabarbone.com menjelaskan jika probity audit di tahapan perencanaan dana PEN memang belum dilakukan.
Hal ini kata Mantan Asiten I Pemkab Bone karena proses lelang tender proyek dana PEN di yang diajukan DBMCKTR Bone di UKPBJ Pemda Bone awalnya belum jelas penganggarannya.
“Kami tidak lakukan probity audit diawal perencanaan, alasannya kemarin memang tidak ada ketidakjelasan anggaran PEN ini, sudah berkontrak namun dananya belum turun,” ungkapnya, Rabu (5/1/2022).
Meski demikian, A Yamin menegaskan probity audit segera dilaksanakan ditahap pelaksanaan dan pemanfaatan agar proyek dana PEN bisa terlaksana dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan akuntabiltas penggunaan keuangan negara tanpa berproses hukum dikemudian hari.
“APIP segera akan melakukan probity audit ditahapan pelaksanaan dan pemanfaatan. Besok (Kamis,red) kita akan rapat dengan dinas terkait, rekanan, konsultan pengawas dan kami akan libatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pendampingan. Ada 18 item yang mesti disiapkan pihak rekanan dan konsultan pengawasan untuk pelaksanaan kegiatan ke depan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, penandatangan kontrak paket kerja itu dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Infrastruktur Jalan dan Jembatan H. Jibang, S.ST, M.Si mewakili Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang(DBMCKTR) Kabupaten Bone dengan kontraktor dan konsultan pengawas yang turut disaksikan Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi didampingi Wakil Bupati Bone Ambo Dalle dan Sekda Bone Andi Islamuddin.
”Yang kami minta hanya perbaiki kualitas pekerjaan, kita minta ini diperhatikan betul untuk tidak membuat masalah di kemudian hari. Terutama konsultan pengawas setiap hari di lokasi dan harus membuat review tiap hari, tiap minggu dan tiap bulan,” kata Fahsar yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Bone.
Andi Fahsar menuturkan nilai pinjaman dana PEN yang disetujui Rp 298.777.991.149,24, yang telah dikonversi menjadi 13 paket, 61 ruas dengan panjang 96 kilometer serta 4 jembatan.
“Kalau dikonversi dengan panjang jalan ada sekitar 20 Km beton, 70 Km Hotmix,” katanya. (dy)
