Penjelasan Presiden Mengenai Disinformasi Terkait UU Cipta Kerja

Penjelasan Presiden Mengenai Disinformasi Terkait UU Cipta Kerja

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober yang lalu.  Dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresiden Bogor, Presiden memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat tersebut. Berikut penjelasan Presiden mengenai berbagai…

Tolak UU Cipta Kerja, OKP dan Organisasi Mahasiswa Bone Akan Seruduk Kantor DPRD

Tolak UU Cipta Kerja, OKP dan Organisasi Mahasiswa Bone Akan Seruduk Kantor DPRD

HEADLINE

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Meski menimbulkan sejumlah gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Omni bus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja, nyatanya Pemerintah dan DPR RI tetap sepakat menetapkan RUU  menjadi Undang-Undang Cipta Kerja,  Senin 5 Oktober 2020. Diketahui, ada 6 fraksi yang setuju bulat untuk mengesahkan RUU Cipta kerja ini, sementara itu 2 fraksi menolak, dan satu fraksi setuju dengan catatan. Undang-undang Cipta Kerja ini dinilai merugikan kaum pekerja. Salah satu poin yang dianggap merugikan adalah, seorang pekerja dapat dikontrak seumur hidup. Sementara itu, pemerintah dan DPR beranggapan, undang-undang Cipta Kerja ini dapat menciptakan iklim investasi yang baik di…

Pasal-pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

Pasal-pasal Kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin, 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. “Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.