KABARBONE.COM, WATAMPONE – Meregangnya hubungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bone dan Anggota DPRD Bone, soal ketidaksepahaman penerjemahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212 Tahun 2022 yang mengatur pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarking yang menyebabkan perubahan komposisi pada APBD Bone Tahun Anggaran 2023 dapat menyebabkan molornya pelaksanaan kegiatan selanjutnya
Tag: Seknas FITRA
Fakta Baru Pemenang Tender Proyek Dana PEN, Ada Nama Orang Besar Dibelakangnya, Seknas FITRA: Harusnya Dibuka ke Publik
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Jejak rekam perusahaan konstruksi pemenang tender proyek pinjaman dana pemulihan nasional (PEN) di APBD Bone tahun 2021 masih berpolemik. Meski Kepala PBJ UKPBJ Pemda Bone A. Tenri Olle membantah tak ada pesanan terkait pemenang tender, namun kuat dugaan tim Pokja UKPBJ Bone tidak bekerja maksimal melakukan evaluasi selanjutnya
Tiga Tahun Kepemimpinan Bupati Fahsar, Tren Belanja Pegawai Naik Tajam, 2022 Tembus Rp 1 Triliun
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Tiga tahun kepemimpinan Andi Fahsar Mahdin Padjlangi sebagai Bupati Bone sejak dilantik 2019 lalu di periode keduanya, belanja pegawai di lingkup Pemda Bone di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tiga tahun terakhir naik tajam. Berdasarkan hasil Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas selanjutnya
APBD Bone 2022 Belum Dipublikasikan, Seknas FITRA: Laporkan di Komisi Informasi
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Pasca rapat paripurna kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone tentang Peraturan Daerah (Perda) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Tahun 2022 (30/11/2021) lalu, Perda APBD tersebut hingga hari ini belum bisa diakases. Saat redaksi kabarbone.com menulusuri di web resmi milik selanjutnya
Rawan Penyalahgunaan, Seknas FITRA Ingatkan Pemda Bone Transparan susun APBD
KABARBONE.COM, WATAMPONE – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik adalah APBD yang dikelola untuk menyelesaikan persoalan di daerah, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, perbaikan pelayanan publik sehingga kesejahteraan dirasakan masyarakat dan dapat dilihat dengan indikator angka maupun kinerja pemerintah. Hal ini disampaikan Manajer Riset Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk selanjutnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.