Kasus Korupsi

JAKARTA, KABARBONE.COM – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. “Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim),” ujar Kapuspen Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). Dilansir dari laman CNN Indonesia, sebelumnya, Nadiem hadir di Kejagung pagi tadi untuk menjalani pemeriksaan ketiga kalinya. Ia datang ditemani kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, dengan membawa tas jinjing hitam dan mengenakan kemeja hijau….

KABARBONE.COM, BONE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut dugaan kasus Korupsi pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2024. Pada Kamis, 19 Juni 2025, tim penyidik dari Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa tiga pejabat yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bone, yakni Idrus, Ihsan Samin, dan Hj. Faidah. ‎ ‎Ketiganya diperiksa secara intensif di ruang penyidik Pidsus Kejati Sulsel di Makassar. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: Print-619/P.4/Fd.2/06/2025. Pemeriksaan terhadap ketiga Plt Sekwan tersebut merupakan langkah awal dalam…

KABARBONE.COM, BANTAENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), menetapkan ketua dan dua wakil ketua DPRD Bantaeng sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Rp 4,9 miliar. Sekretaris dewan (Sekwan) DRPD Banteng turut jadi tersangka dalam perkara ini. “Telah menetapkan status tersangka 4 orang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat Dewan,” kata Kajari Bantaeng Satria Abdi dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024). Keempat tersangka terdiri dari 3 pimpinan DPRD Banteng, yakni Ketua DPRD Bantaeng Hamysah Ahmad (43), Wakil Ketua H Irianto (52), Wakil Ketua Muhammad Ridwan (41). Selain itu ada Sekwan DPRD Bantaeng, Jufri Kau (52). “H, I, dan MR…

KABARBONE.COM, WAJO – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan telah menaikkan status 6 (enam) orang saksi menjadi tersangka dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan mafia tanah pada kegiatan pembayaran ganti rugi lahan untuk proyek strategis nasional pembangunan Bendungan Pasellorang di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Kamis (26/10/2023). Setelah menetapkan tersangka, pihak Kejati Sulsel pun langsung melakukan penahanan terhadap keenam orang tersebut. Keenam yang ditetapkan tersangka yakni AA (selaku Ketua Satgas B pada kantor Pertanahan Kab. Wajo), berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : 228/P.4/Fd.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023. ND (selaku anggota Satgas B dari perwakilan…

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kejaksaan Negeri Watampone melakukan eksekusi terhadap terpidana Boni Tabrani Bin Sastra Prana yang dilakukan dengan cara Jaksa Penuntut Umum memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone oleh Jaksa Eksekutor, Selasa (16/52023), pukul 20.30 Wita, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bone Jl. Yos Sudarso No 31, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Watampone. Boni Tabrani merupakan terdakwa kasus korupsi penyimpangan Pembangunan Pasar Dua Boccoe dan Pasar Bengo pada Dinas Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2007. Dimana akibat adanya sub kontrak yang dilakukan oleh PT. Prakarsa Dirga Aneka kepada CV. Aski Jaya sehingga PT. Prakarsa Dirga…

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Mantan Direktur Utama PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PDAM Makassar, Selasa (11/4/2023). Selain Haris, Kejaksaan Tinggi Sulsel juga menetapkan mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar, Irawan Abadi. Dilansir dari fajar.co.id, penetapan tersangka Adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpoe ini dan Irawan Abadi terkait kasus dugaan korupsi pembayaran tantiem dan pembagian hasil laba perusahaan yang tidak sesuai prosedur. Kasus ini terjadi saat keduanya menjabat direksi PDAM pada 2016-2017. Akibat pembagian kasus dugaan korupsi pembayaran tantiem dan pembagian hasil laba perusahaan yang tidak sesuai prosedur, negara dirugikan sebesar Rp20 miliar lebih. Setelah Kejaksaan Tinggi…

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Mantan Kepala Desa (Kades) Pallime Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Pengadilan Negeri Makassar, Senin (19/12/2022) kemarin. Vonis terhadap terdakwa Isnaeni Mantan Kepala Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone tercatat dengan Nomor Perkara : 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDes Tahun Anggaran 2017. Dalam putusannya tersebut, pada pokoknya Mejelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Isnaeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang…

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bone Sulawesi Selatan menetapkan 2 orang tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I)Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Kejari Watampone menetapkan MA, Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara sebagai tersangka selaku pihak rekanan dan NR selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulsel. Keduanya ditetapkan tersangka bersamaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Jumat, 9 Desember 2022. Proyek DI Jaling ini merupakan proyek Pemrov Sulsel di Dinas SDA Cipta Karya Tata Ruang tahun 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.999.176.886. “Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani diduga mematok tarif Rp 100 juta hingga Rp 350 juta untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan tarif Rp 100 juta merupakan jumlah minimal untuk meluluskan calon mahasiswa tersebut. “Nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi, dengan kisaran minimal Rp 100 juta sampai Rp 350 juta untuk setiap orangtua peserta seleksi yang ingin diluluskan,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK,  Minggu (21/8/2022). Dilansir dari laman kompas.com, Ghufron mengatakan kasus ini bermula saat…