NASIONAL

173.329 Guru Honorer Lulus Ujian Seleksi Pertama ASN PPPK Tahun 2021

614
×

173.329 Guru Honorer Lulus Ujian Seleksi Pertama ASN PPPK Tahun 2021

Sebarkan artikel ini

KABARBONE.COM, JAKARTA– Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hari ini secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi pertama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahun 2021 yaitu sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama, melalui siaran virtual di Jakarta (8/10/2021).

Dalam acara ini, hadir juga perwakilan dari Komisi X DPR RI, kemudian perwakilan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, pemerintah daerah, dan para guru honorer peserta seleksi ASN PPPK tahap pertama.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya mengatakan bahwa seleksi untuk guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekolah negeri.

“Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), status kepegawaian ini akan memberikan perlindungan kepada guru honorer dan lebih mengangkat derajat guru sebagai profesi mulia dan terhormat,”

“Dengan status sebagai ASN PPPK, guru honorer yang diangkat juga akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mengikuti program peningkatan kompetensi sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas pengajaran yang diterima oleh pelajar-pelajar Indonesia,” jelas Mendikbudristek.

Lebih lanjut Mendikbudristek menjelaskan bahwa pemerintah pusat sebelumnya sudah menyediakan 1.002.616 formasi untuk guru ASN PPPK.

Dari kuota tersebut, pemerintah daerah kemudian mengajukan sekitar 506.252 formasi yang disepakati dengan pemerintah pusat.

“Jumlah sekitar 500 ribu formasi guru ASN PPPK ini bisa dikatakan rekor tertinggi sejak beberapa tahun terakhir, sehingga hal ini perlu kita syukuri dan rayakan bersama,” imbuh Nadiem.

Kabar gembira lain yang disampaikan pemerintah adalah adanya kebijakan afirmasi dan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai dukungan afirmasi kepada peserta seleksi guru PPPK.

Baca Juga  Soal BLT Guru Honorer Rp 1,8 Juta, Ini Kata Jokowi

Kebijakan afirmasi yaitu tambahan nilai dari nilai maksimal kompetensi teknis, seperti untuk sertifikat pendidik mendapatkan tambahan afirmasi 100%, untuk usia di atas 35 tahun mendapatkan tambahan 15%, untuk penyandang disabilitas mendapatkan tambahan 10%, dan untuk guru honorer THK-II mendapatkan tambahan 10%.

Kemudian kebijakan penyesuaian nilai ambang batas yaitu untuk kategori usia peserta seleksi di atas 50 tahun mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial-sosiokultural dan wawancara.

Selanjutnya untuk kategori seluruh peserta seleksi yang berusia di bawah 50 tahun mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial-sosiokultural dan wawancara.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK tahun 2021 adalah 173.329 (seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan) peserta dinyatakan lulus formasi, atau sebanyak 53,7% formasi guru terisi dari 322.663 formasi yang mendapatkan pelamar pada ujian seleksi tahap pertama.

“Mewakili Kemendikbudristek kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para guru honorer yang dinyatakan lulus ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi. Ini merupakan gerbang baru bagi pengabdian bapak dan ibu untuk lebih optimistis bergerak bersama dalam mewujudkan SDM unggul Indonesia melalui Merdeka Belajar,” kata Mendikbudristek.

“Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Fokuskan energi dan konsentrasi untuk berusaha lebih baik lagi,” tutup Nadiem.

Para peserta dalam mengakses daftar kelulusan peserta, hari Jumat (8/10) mulai pukul 12.00 WIB melalui tautan: https://gurupppk.kemdikbud.go.id/hasil_tahap_1

(sumber :https://gtk.kemdikbud.go.id)

Tinggalkan Balasan

EDUKASI

KABARBONE.COM, BONE – Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo Subianto di bawah naungan Kementrian Sosial (Kemensos) bakal di bangun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mendapatkan dua lokus pembangunan sekolah rakyat tahun ini, yakni satu akan dibangun di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan lainnya akan dibangun di Dusun Bakunge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre. Total anggarannya, masing-masing Rp 210 miliar bersumber dari APBN Tahun 2025. Hal ini merupakan salah satu capaian Pemerintah Kabupaten Bone di awal pemerintahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga kurang mampu…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pada 16 Mei 2024 mengenai konsekuensi bagi para penjabat (pj) kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024. Dalam surat itu, Tito menegaskan, mereka harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon. Adapun pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Tito juga menegaskan kembali hal ini ketika mengumpulkan penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (3/6/2024). Kedatangan politisi PKS ini untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin pada pemilu 2024 Februari lalu. “Hari ini saya menyerahkan bukti adanya dugaan penambahan suara ke DKPP. Semua bukti percakapan, rekaman suara, dan video saya lampirkan,” ungkap Andi Akmal kepada kabarbone.com, Senin (3/6/2024). Ia mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan kecurangan yang terjadi, yang mencederai semangat demokrasi dan keadilan dalam pemilu. “Kita tidak bisa tinggal diam melihat dugaan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bone. Ini…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram terkait mutasi sejumlah pejabat di instansi Polri. Dalam surat bernomor ST/2568/XII/KEP/2021 sejumlah Kapolda dimutasi karena memasuki masa pensiun juga dalam rangka rotasi. “Ya benar proses mutasi secara alamiah, yang pensiun dan tour of duty and area, serta penyegaran,” sebut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada wartawan seperti dilansir dari laman kompas.com, Sabtu (18/12/2021). Dalam surat tersebut disebutkan bahwaKapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto ditarik menjadi Pejabat Tinggi (Pati) Bareskrim Polri karena memasuki masa pensiun. Jabatan Kapolda Bengkulu digantikan Irjen Pol Agung Wicaksono. Kapolda Maluku Irjen Pol…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Langkah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai upayanya untuk bisa menjadi kandidat Pilpres 2024. Diketahui, Gatot Nurmantyo menginginkan presidential threshold 0 persen. “Keinginan Gatot Nurmantyo menggugat PT di MK menjadi nol persen jelas mengindikasikan keinginannya untuk bisa maju di Pilpres 2024 sebagai calon alternatif dari parpol, tapi tanpa terpasung persentase suara di parlemen,” kata Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) dilansir laman SINDOnews, Sabtu (18/12/2021). Karena kata dia, parpol papan atas seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya calon yang didukung…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Bersamaan dengan itu, wacana memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 juga menguat. Pilkada diusulkan untuk digelar pada September dari semula November 2024. “Berkembang pemikiran untuk memajukan Pilkada Serentak 2024 dari bulan November ke bulan September 2024,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PKB, Luqman Hakim kepada wartawan dilansie cnnindonesia, Rabu (24/11). Menurut Luqman, wacana memajukan pelaksanaan pilkada penting agar tidak ada transisi kepemimpinan daerah melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dia berkata, jika…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA– Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/11), siang ini. Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki. Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya. Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19. Pertama kita sedang…

NASIONAL

KABARONE.COM, JAKARTA– DPR menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Surpres dari Jokowi itu sendiri diserahkan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. “Presiden usulkan satu nama untuk mendapat persetujuan. Karena itu Pak Mensesneg, Presiden menyampaikan Surpres mengenai usulan calon Panglima atas nama Jenderal Andika Perkasa,” ujar Ketua DPR Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11) dilansir CNN Indonesia. Setelah mendapat usulan nama itu, pihaknya akan memproses lewat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR. “Komisi I akan melakukan fit and proper test terhadap…