BONE, KABARBONE.COM – Rencana penutupan sementara Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan mulai April 2026, memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas pelabuhan.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu sumber penghasilan warga, bahkan memicu persoalan finansial seperti menunggaknya cicilan harian hingga bulanan.
Sejumlah sopir truk, buruh angkut, pelaku usaha ekspedisi, hingga pedagang kecil mengaku mulai diliputi kecemasan.
Mereka khawatir kehilangan pemasukan utama jika aktivitas pelabuhan dihentikan, sementara kewajiban ekonomi tetap berjalan.
“Kalau pelabuhan ditutup, kami tidak punya penghasilan lagi. Sementara cicilan kendaraan harus dibayar setiap bulan, bahkan ada yang harian. Kalau tidak jalan, pasti menunggak,” ujar salah seorang sopir truk yang beroperasi di Pelabuhan Bajoe, Rabu (18/3/2026).
Kekhawatiran serupa juga dirasakan pedagang kecil di sekitar pelabuhan. Selama ini, mereka mengandalkan keramaian penumpang dan aktivitas bongkar muat barang sebagai sumber utama penghasilan.
Ketua Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu, Wahyunang, menegaskan bahwa rencana penutupan pelabuhan tidak bisa dipandang sekadar sebagai kebijakan teknis, melainkan menyangkut langsung keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
“Pelabuhan Bajoe adalah urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Jika ditutup tanpa solusi yang jelas, maka yang terdampak bukan hanya pengusaha besar, tetapi juga masyarakat kecil seperti sopir, pedagang, dan pekerja harian,” tegasnya saat menghubungi kabarbone.com.
Ia menambahkan, banyak warga yang bergantung pada aktivitas pelabuhan memiliki tanggungan finansial, mulai dari cicilan kendaraan operasional, utang usaha, hingga kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi secara rutin.
Menurutnya, tanpa skema solusi atau alternatif mata pencaharian yang jelas, kebijakan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir.
Sebagai bentuk respons, Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor ASDP dan DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat.
Mereka mendesak agar rencana penutupan ditinjau kembali hingga ada kepastian solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.
Dari informasi yang dihimpun, penutupan sementara ini berkaitan dengan rencana penghentian operasional penyeberangan rute Bajoe–Kolaka yang dijadwalkan berlangsung mulai 1 April hingga 1 Juni 2026.
Langkah tersebut diambil untuk mendukung proses perbaikan Dermaga 1, khususnya pada struktur movable bridge atau jembatan bergerak yang menjadi fasilitas utama sandaran kapal.
Selama masa perbaikan, layanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Namun, kebijakan ini dinilai masih membutuhkan kesiapan matang agar tidak semakin membebani masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di Pelabuhan Bajoe.
Hingga berita ini dimuat, belum ada penjelasan resmi dari pihak ASDP Pelabuhan Bajoe rencana penutupan sementara dermaga. (*)
