SOROT

Bandel Nunggak Pajak, Izin Usaha Hotel Novena Terancam Dicabut

2003
×

Bandel Nunggak Pajak, Izin Usaha Hotel Novena Terancam Dicabut

Sebarkan artikel ini

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Manajemen Hotel Novena Watampone ternyata sudah dua tahun nunggak pajak daerah, nilainya pun fantastis hingga ratusan juta rupiah terhitung tahun 2020 hingga tahun 2021.

Dari data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, tercatat untuk jenis pajak hotel piutang Hotel Novena tahun 2020 sebesar Rp 93.174.624 dan tahun 2021 sebesar Rp 376.801.600.

In

Hotel Novena juga memiliki piutang pajak restoran yang belum dibayarkan ke Bapenda Kabupaten Bone yakni tahun 2020 piutang sebesar Rp 52.591.568 dan tahun 2021 sebesar Rp 218.579.247.

Bahkan Bapenda Bone mengakui sudah memberikan teguran beberapa kali kepada pihak Manajemen Hotel Novena, namun belum ada tindakan segera melunasi piutang pajak dengan alasan terdampak pandemi.

Sekretaris Bapenda Kabupaten Bone Andi Muslam yang ditemui menjelaskan ada beberapa jenis pajak yang wajib dibayarkan Manajemen Hotel Novena kepada Bapenda Bone sesuai dengan Perda diantaranya pajak hotel dan restoran.

Besaran pajak yang dipungut sebesar 10 persen yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami sudah menyurati dan memberikan teguran kepada Manajemen Hotel Novena agar segera melunasi piutang pajak yang belum dilunasi, tapi mereka selalu beralasan terdampak Covid-19, padahal usaha sudah berjalan normal,” ungkapnya, Kamis (10/2/2022).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Pendapatan Bapenda Kabupaten Bone Andi Fahruddin.

Bahkan diakuinya telah beberapa kali menyurati dan memberikan teguran kepada Manajemen Hotel Novena agar segera melunasi piutang pajaknya, namun kurang direspon.

Kata Dia Jenis tunggakan pajak yang belum dilunasi Hotel Novena yakni mulai dari pajak hotel, pajak restoran, pajak air bawah tanah dan pajak hiburan.

“Kami melihat okupansi atau tingkat hunian sudah normal, dan usaha lainnya pun demikian. Tapi Hotel Novena tidak kooperatif selalu beralasan usaha belum berjalan normal karena pandemi,” ungkapnya.

Baca Juga  ICJ Lakukan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

Dikatakannya juru tagih Bapenda Kabupaten Bone telah berkali-kali menyampaikan surat teguran, namun tidak dihiraukan.

Olehnya Pihak Bapenda Kabupaten Bone kata Fahruddin telah berkoordinasi dengan penyidik dari Satpol Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone selaku penegak perda untuk melakukan penyelidikan awal.

“Jika manajemen Hotel Novena tidak kooperatif, bisa saja direkomendasikan dilakukan pencabutan izin usaha,” tegasnya.

General Manager Hotel Novena Jaka Priyatna yang ditemui ditempat kerjanya tidak berada ditempat, Kamis (10/2).

Telepon dan pesan WhatsApp yang dilayangkan oleh kabarbone.com tidak direspon.

Bahkan Owner Hotel Novena Henrik yang coba dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp tiba-tiba melakukan pemblokiran nomor redaksi kabarbone.com tanpa ada konfirmasi. (Dy)

Tinggalkan Balasan

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Manajemen DRZ Residence akhirnya angkat bicara terkait sejumlah keluhan penghuni (user) perumahan. Direktur DRZ Residence, Andi Muhammad Khaidir, didampingi kuasa hukum Andi Afdal, menggelar konferensi pers di Kantor DRZ Residence, Jalan Bukaka, Kelurahan Bukaka, Rabu (15/7) sore.In   Konferensi pers tersebut turut dihadiri Lurah Bukaka, Arifin, sebagai bentuk keterlibatan pemerintah setempat dalam menyikapi persoalan yang berkembang di lingkungan perumahan tersebut.   Di hadapan awak media, kuasa hukum DRZ Residence, Andi Afdal, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti berbagai keluhan warga, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   “Kami…

NEWS

KENDARI, KABARBONE.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Terbaik 1 Creative Financing Regional Sulawesi 2026 sekaligus memperoleh insentif Rp 3 miliar.In Penghargaan diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan Terbaik 1 sebagai Provinsi Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Andi Sudirman Sulaiman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penilaian dilakukan secara objektif berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri serta dibagi per…

EDUKASI

BONE, KABARBONE.COM — Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Bone, Jalan Jend Gatot Subroto, Watampone, Senin (30/3/2026). Hal dilakukan sebagai langkah serius menghadapi tingginya angka anak yang tidak mengenyam pendidikan formal.In Dalam rapat tersebut terungkap, sekitar 18 ribu anak di Kabupaten Bone tercatat sebagai ATS. Angka ini menempatkan Bone sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone, PGRI Kabupaten Bone, pengawas dan penilik, hingga organisasi pendidikan seperti HIMPAUDI,…

POLITIK

BONE, KABARBONE.COM – DPRD Bone berang atas tingkah laku Sekwan DPRD Bone Haji Faidah yang diduga telah melecehkan kehormatan Anggota DPRD Bone. Permasalahan ini bermula, kala Haji Faidah mendampingi Anggota Komisi I DPRD Bone melakukan kunjungan kerja di Jakarta baru-baru ini.In Faidah diduga berselisih dengan Anggota DPRD Bone Hj Adriani Alimuddin Page, yang tidak diterima oleh Politisi PPP tersebut, yang berujung simpatisan Adriani dari Kecamatan Amali menyerobot di ruang sidang DPRD Bone, dan menuntut agar Faidah dicopot dari Jabatan Sekwan DPRD Bone, Rabu (11/3/2026). “Sekwan (Faidah,red) saat itu meneriaki Haji Adriani di loby hotel, sontak Haji Adrinani tidak terima. Apalagi…

SOROT

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, turun langsung melakukan kunjungan ke gerai KFC Watampone, Rabu (11/3/2026).In Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan pajak daerah bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil monitoring Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, gerai makanan siap saji yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone itu diketahui belum melunasi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui total tunggakan pajak KFC Watampone kurang lebih Rp 100 juta selama, selama 4 bulan….

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kota Watampone, Sabtu (21/2/2026) sore, menyebabkan ruas Jalan Agussalim, Kelurahan Jeppee, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terendam banjir. Titik genangan terpantau berada di depan gerai Mie Gacoan.In Air bahkan dilaporkan menggenangi badan jalan hingga setinggi lutut orang dewasa, sebagaimana terlihat dalam video kiriman warga yang beredar di media sosial. Warga menduga banjir diperparah oleh kondisi drainase yang buntu sehingga aliran air tidak lancar dan meluap ke bahu hingga badan jalan. Salah seorang warga Bone, Icul, mengatakan persoalan genangan di Jalan Agussalim bukan kali pertama terjadi, terutama saat intensitas hujan…

Warga Desa Mappalo Ulaweng yang juga pemilik lahan menolak rencana perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka, Bone. Ist
NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Desa Mappalo Ulaweng mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memberikan kepastian rencana pembebasan lahan masyarakat yang akan dialih fungsikan untuk rencana Program Strategis Nasional (PSN) Perpanjangan Runway (Landasan Pacu) Bandara Arung Palakka yang berada di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Bone, Sulsel. Diketahui Pemrov Sulsel, akan membebaskan sekitar 21,8 hektar lahan warga yang merupakan sawah produktif yang berada di Desa Mappalo Ulaweng untuk merealisasikan program nasional tersebut.In Pihak Bandara melalui Pemrov Sulsel dan difasilitasi Pemkab Bone diketahui akan mengakuisisi lahan produktif warga mulai dari sisi barat, timur, utara dan selatan untuk perpanjangan runway…

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Polemik pembebasan lahan untuk perpanjangan runway Bandara Arung Palakka kian mengemuka. Kepala Bandara Mappalo Ulaweng, Andi Indar Gunawan, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan termasuk penolakan warga pemilik lahan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah, baik Pemprov Sulsel maupun Pemkab Bone.In Ia menyebut pihak bandara hanya berperan sebagai fasilitator. “Mohon maaf, penolakan warga itu domain pemerintah, bukan domain bandara. Kami hanya menjembatani komunikasi,” ujar Indar di ruang kerjanya, Rabu (3/12/2025) sore. Indar mengaku sudah dua kali memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah daerah. Namun, terkait ganti rugi, ia kembali menegaskan bukan ranahnya. “Soal ganti untung kepemilikan lahan, itu bukan domain…