KABARBONE.COM, BONE – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2026 tingkat kecamatan mulai bergulir mulai 6 Februari hingga 17 Februari 2025.
Kegiatan musrenbang ini beberapa kali tertunda dan berubah jadwal akibat menyesuaikan agenda Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Periode 2025-2030 yang beberapa kali berubah jadwal.
Hal ini diakui Koordinator Tim Musrenbang Kabupaten yang juga Kepala Bappeda Kabupaten Bone Dr Ade Fariq Ashar saat menghadiri pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kamis (6/2/2025).
“Berubahnya jadwal musrenbang beberapa kali disebabkan awalnya kami menyesuaikan jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone. Tapi setelah berkoordinasi dengan Bupati dan DPRD Bone kita kemudian laksanakan, karena ini agenda penting terkait agenda perencanaan pembangunan Kabupaten Bone tahun 2026,” ungkap Ade Fariq Ashar.
Dalam kesempatan itu, Ade Fariq Ashar menyampaikan bahwa usulan skala prioritas dari masing-masing desa/kelurahan di musrenbang kecamatan akan ditindak lanjuti di forum perangkat daerah, musrenbang kabupaten hingga musrenbang tingkat Provinsi Sulsel.
“Usulan dalam musrenbang ini acuan untuk melakukan sinkronisasi program mulai dari usulan desa dan kelurahan yang nanti akan disandingkan dengan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD),” jelasnya lagi.
Ia pun menyampaikan dengan adanya perubahan kebijakan tingkat nasional baru-baru ini akan berdampak kepada pembangunan di Kabupaten Bone.
“Baru-baru ini terbit Inpres Nomor 1 Tahu 2025 terkait efesiensi anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan 29 tahun 2025, dana transfer termasuk DAK fisik dipotong pusat. Tentu masyarakat harus memaklumi, bahwa tidak semua usulan, itu bisa direalisasikan satu tahun anggaran tapi bertahap,” jelasnya.
Anggota DPRD Dapil 1 Bone Bachtiar Malla pun juga menegaskan bahwa musrenbang itu sangat penting, bahkan kata dia masyarakat berhak untuk hadir meski tak diundang.
Ia pun mengatakan semua anggota DPRD Bone berkewajiban memperjuangkan aspirasi dan setiap usulan masyarakat.
“Setelah terpilih anggota DPRD itu berkewajiban memperjuangkan setiap usulan dalam musrenbang maupun usulan dari hasil reses yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Bone. Jadi, saya mempertegas usulan dari musrenbang dan hasil reses inilah yang akan masuk di SIPD. Tidak ada program yang tiba-tiba dilaksanakan tanpa ada usulan dan perencanaan sebelumnya,” tegasnya.
Musrenbang Kecamatan Tanete Riattang Barat dibuka langsung oleh Camat Tanete Riattang Barat Hasnawati Ramli dihadiri sejumlah Pimpinan OPD, para lurah dan tim delegasi dari kelurahan se Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kapolsek, Danramil para Kepala UPT dan tokoh masyarakat dipandu oleh fasilitator Dedi Hamzah.
Hadir pimpinan OPD diantaranya, Kepala Bappeda Bone Dr Ade Fariq Ashar Plt Dinas Kesehatan drg Yusuf Tolo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muhammad Angkasa.
Hadir pula Koordinator Penyuluh Dinas TPHP Bone H Sucipto, Kabag Perekonomian H Ilham, Kabag Perencanaan Andi Azis, Kabid Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Bone Andi Andry Pratama dan Perwakilan OPD Lainnya. (ded/*)
