KABARBONE.COM, BONE – Di tengah gembar-gembor kebijakan efisensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, ironisnya justru puluhan pejabat eselon Pemerintah Daerah Kabupaten Bone ramai-ramai bertolak ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih periode 2025-2030 yakni Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin.
Diketahui sesuai jadwal, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala daerah serentak hasil Pilkada serentak 2024 berlangsung Kamis 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto
Dari informasi yang dihimpun, rombongan pejabat Pemkab Bone yang berangkat ke Jakarta mulai pejabat eselon II selevel kepala dinas, asisten dan staf ahli, pejabat eselon III selevel kepala bagian (Kabag) hingga eselon IV seperti camat dan sejumlah kepala desa berangkat secara bergelombang dari hari Senin 17 Februari hingga Selasa 18 Februari 2025.
Diduga pejabat Pemkab Bone yang bertolak menghadiri pelantikan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu informasi dari Sekretariat DPRD Bone, puluhan Anggota DPRD Bone juga turut bertolak ke Jakarta menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih terdiri dari Anggota Komisi II dan Komisi IV.
Keberangkatan pejabat eselon Pemkab Bone ini tentu akan mengganggu pelayanan publik dan ditengarai pemborosan anggaran ditengah defisit angggaran yang menimpa Kabupaten Bone.
Ketua Umum Forum Pemuda Indonesia (FPI) Fahri Bibi mengatakan keberangkatan pejabat Pemkab Bone untuk menghadiri pelantikan kepala daerah tidaklah urgen, dibandingkan menjalankan tupoksinya sebagai pelayan publik.
Apalagi ditengah isu efisiensi anggaran dan kondisi APBD Bone defisit, kata Fahri seharusnya para pejabat daerah fokus melakukan penghematan angggaran, bukannya malah banyak jalan-jalan.
“Tentu kita pertanyakan, apa urgensinya semua pejabat eselon Pemkab Bone ini menghadiri pelantikan, apakah memang semua diundang, atau hanya inisiasi pribadi. Dan apabila mereka yang tidak masuk dalam kategori pejabat yang diundang, dan berangkat menggunakan anggaran perjalanan dinas dan bukan peruntukannya tentu ini adalah penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
“Dan kalaupun ia menggunakan dana pribadi, tentu harus jelas apa tujuannya, apakah ada korelasi dengan tupoksinya atau cuti. Apalagi, harus meninggalkan tanggung jawabnya selaku pejabat publik yang tugas pokoknya adalah pelayanan,”jelas Fahri.
Bahkan ia menegaskan, bahwa jika anggaran perjalanan rombongan pejabat daerah ini yang ia gunakan adalah uang rakyat, inspektorat harus turun tangan melakukan audit bahkan kata Fahri Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengatensi.
“Bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) juga harus mengatensi apa ada penyalahgunaan perjalanan dinas terkait keberangkatan rombongan pejabat Pemkab Bone ini di kegiatan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih,” terangnya
“Agenda pelantikan kepala daerah ini, tentu undangan dari kemendagri terbatas. Jika ini menggunakan anggaran perjalanan dinas harus dipastikan, apakah mereka ini status undangan atau bukan. Jika bukan, tentu inspektorat harus melakukan audit. Bahkan kami minta APH untuk melakukan penyelidikan seluruh laporan perjalanan dinas yang ikut dalam rombongan pejabat daerah yang menghadiri pelantikan Bupati dan Waki Bupati Bone,” tegasnya.
Fahri pun menegaskan akan melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa pada hari H pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone Kamis 20 Februari 2025 di depan Kantor Bupati Bone dan akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepala daerah terpilih. (*)
