KABARBONE.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kembali menunjukkan kejengkelannya terhadap program-program pengentasan kemiskinan di kementerian atau lembaga yang tak berdampak.
Menurut dia, program-program penanganan kemiskinan tersebut selama ini tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
Akibatnya anggaran yang disediakan hanya habis begitu saja tanpa ada dampak yang jelas.
“Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” ujar Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya seperti dikutip dari laman cnbcindonesia.com, Sabtu (28/1/2023).
Adapun program-program pengentasan kemiskinan yang tidak berdampak dan hanya menghabiskan anggaran dalam jumlah banyak di akhir tahun, kata Anas, berupa program rapat-rapat pengentasan kemiskinan di hotel-hotel hingga hanya sebatas studi banding tanpa adanya kebijakan yang jelas.
“Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kemampuan kementerian dan lembaga atau pemerintah di daerah dalam mengentaskan kemiskinan dimasukkan ke dalam komponen penilaian Reformas Birokrasi (RB) Tematik.
Jika angka kemiskinan tidak turun maka aparatur sipil negara di dalamnya juga tidak akan mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.
“Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin bukan bantuannya. Perbaikan proses bisnisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, sehigga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi,” tutur Anas.
Mengenai anggaran Rp500 triliun yang habis cuma-cuma untuk program rapat dan seminar kemiskinan itu juga pernah dia ungkapkan saat pada Rabu (28/12/2022).
Kala itu, ia mengatakan, program penanganan kemiskinan selama ini yang sudah menghabiskan anggaran Rp 500 triliun, hanya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan 0,6%.
“Bapak Presiden kan punya prioritas, salah satunya penurunan angka kemiskinan. Tapi ini anggaran hampir Rp 500 triliunan, kemarin kemiskinan yang ditargetkan Bapak Presiden ini masih mampu menurunkan hanya 0,6%,” kata Anas saat ditemui di kantornya saat itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan jumlah penduduk miskin yang disampaikan Anas ini pada periode Maret 2022. Pada bulan itu, jumlah penduduk miskin yang terdata sebanyak 26,16 juta orang atau setara 9,54% dari total penduduk, dan porsinya turun 0,6% poin dari posisi Maret 2021.
Anas menganggap, minimnya penurunan tingkat kemiskinan ini dipicu tata kelola penganggaran program pengentasan yang tidak langsung fokus pada permasalahan. Melainkan kebanyakan untuk program sejenis seminar-seminar di hotel belaka.
“Karena kita lihat tata kelola anggarannya tidak fokus langsung bagaimana anggarannya menurunkan kemiskinan. Sebagian masih sibuk diperjalanan dinas, studi banding kemiskinan, seminar kemiskinan,” ujarnya.
Dengan catatan ini, Anas menegaskan, pemerintah akan melarang pengadaan program-program sejenis itu, khususnya dalam aspek penanganan permasalahan kemiskinan.
“Ini ke depan tentu tidak boleh lagi seminar di hotel tentang kemiskinan, anggarannya kalau perlu fokus ke tempat itu, termasuk grant-grant, anggaran bantuan dari pemerintah, kita berharap ke depan tata kelolanya kita perbaiki sehingga dampak dari bantuan dan penanganan kemiskinan ini bisa jauh lebih terukur dan lebih besar hasilnya,” kata Anas. (dy)
