KABARBONE.COM, WATAMPONE – Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan menyatakan telah menerima surat resmi dari peserta tes Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi yang komplain dan protes soal penetapan anggota PPS hasil Pleno KPU Bone yang baru-baru ini telah dilantik.
Kepada kabarbone.com, Politisi Muda Partai Golkar ini mengatakan telah mendisposisi surat tersebut ke Komisi I DPRD Bone untuk segera ditindak lanjuti untuk digelar hearing bersama Komisioner KPU Bone dan Bawaslu Bone dengan pembawa aspirasi.
“Kami sudah terima aspirasi dari teman-teman soal itu melalui surat, dan kami sudah disposisi ke komisi terkait,” kata Irwandi, Kamis (26/1/2023)
Anggota Komisi I DPRD Bone Ade Ferry Afrizal yang dikonfirmasi pun menyatakan sudah menerima disposisi surat tersebut dari Ketua DPRD Bone terkait aspirasi dari Forum Pemerhati Demokrasi.
“Suratnya sudah sampai di komisi, kami akan rapatkan dulu bersama anggota komisi lainnya dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Bone. Pada intinya, setiap aspirasi dari masyarakat pasti kami akan tindak lanjuti secepatnya, dan akan kami panggil pihak-pihak terkait untuk diminta penjelasan,” jelas Politisi Golkar Dari Dapil 1 Bone ini.
Terpisah, Koordinator Forum Pemerhati Demokrasi Eliana yang dihubungi mengatakan saat ini sedang menunggu konfirmasi terkait jadwal pasti pelaksanaanya hearing tersebut.
“Kami berharap permintaan kami dapat dibantu di penuhi untuk menghadirkan pihak pihak terkait,” harapnya.
Eliana yang juga Alumni Unhas ini pun menyatakan mulai menggalang dukungan sesama anggota peserta PPS yang merasa dicurangi dalam proses seleksi tersebut.
“Sementara sudah ada puluhan orang yang konfirmasi ingin ikut serta mendengarkan jawaban dari pihak terkait dalam hal ini KPU (komisioner ), PPK, Bawaslu. Kami hanya menunggu jadwal dan kami akan berangkat ke DPRD,” ungkapnya, Kamis (26/1/2023).
Sebelumnya, sejumlah calon Anggota PPS yang dari sejumlah desa dari beberapa kecamatan di Bone berkumpul dan menggelar konfrensi pers melayangkan protes kepada KPU Bone soal penetapan anggota PPS.
Mereka menuding KPU Bone tidak transparan dalam penentuan nilai hasil akhir CAT dan wawancara, karena menurutnya banyak peserta tes PPS nilainya rendah yang diluluskan, sedangkan nilai CAT tinggi justru tidak diluluskan.
Dikoordinatori oleh Eliana dan Muhammad Saiful yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi melayangkan surat kepada Ketua DPRD Bone Rabu (25/1/2023) kemarin, agar segera dilakukan hearing kepada Komisioner KPU Bone dan Bawaslu Bone selaku lembaga pengawasan. (dy)
