KABARBONE.COM, WATAMPONE – Fraksi Kebangkitan Persatuan Hati Nurani Rakyat (F-KPNR) DPRD Kabupaten Bone mengkritisi sejumlah pos penganggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020 Kabupaten Bone yang dinilai program-program yang akan dilaksanakan belum maksimal menyasar kepada kepentingan masyarakat, namun masih kepada jenjang kepentingan institusi.
Hal itu disampaikan Asrullah SH,Ketua F-KPNR DPRD Kabupaten Bone saat memaparkan pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna Pembahasan APBD-P 2020, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bone, Jl. Stadion, Watampone, Jumat 28 Agustus 2020.
“Menyimak dari rancangan nota keuangan dan penjabaran pada buku I, II dan III, F-KPNR memberikan padangan kritikan, masalah Indeks Prestasi Manusia (IPM) kembali ketitik nol, manakala diselaraskan dengan program yang dituangkan oleh OPD pada pos pengangaran APBD-P, dan realisasi program masing-masing OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mengalami pengurangan,” Papar Asrullah, Politsi Muda PKB Ini.
Asrullah juga menyampaikan pandangan terkait merosotnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkurang 1,24 persen dari target Rp 221 miliar menjadi, Rp 208 miliar, termasuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang mengalami juga mengalami pengurangan sebesar 5,14 persen, sehinga berharap Bupati Bone melakukan inovasi dan langkah strategis dalam peningkatan pendapatan daerah.
Dipaparkannya lagi, pada nota keuangan, sejumlah kegiatan terkait peningkatan kesejahteraan msyarakat melalui kebijakan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan, dinilai justru kontrakdiktif dengan sejumlah anggaran OPD terkait. Dia juga menilai pos penganggran untuk pelatihan dan pemberdayaan masyarakat sangat minim, justru postur belanja dinilai masih banyak untuk kepentingan institusi OPD.
“Kami berpandangan, agar tata kelola perubahan anggaran kali ini, mesti berdasar pada situasi dan kondisi masyarakat di wilayahnya. Khususya wilaya Bone utara, secara terstruktur dirundung bencana alam. Diharapkan dalam pengeloaan APBD-P, menyentuh wilayah-wilayah yang berlangganan bencana alam,” tegas Politisi PKB dari Dapil V ini.
Sedangkan Bupati Bone, A. Fahsar Mahdin Padjalangi yang hadir pada Sidang Paripurna tersebut, meminta agar sejumlah OPD terkait segera merumuskan sejumlah jawaban atas pandangan umum dari sejumlah Fraksi di DPRD Bone, sebagai bahan sidang berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Bone, Irwandi Burhan selaku pimpina sidang, melakukan skorsing Sidang Paripurna tersebut sekitar pukul 11.45, dan sidang akan dilanjutkan Pukul 14.00 Wita, hari ini Jumat 28 Agustus 2020. (dy)
