NASIONAL

Respon Menteri Desa Soal Ancaman Reshuffle dari Presiden Jokowi

1104
×

Respon Menteri Desa Soal Ancaman Reshuffle dari Presiden Jokowi

Sebarkan artikel ini

KABARBONE.COM, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tidak mau ambil pusing dengan ancaman reshuffle kabinet sebagaimana ramai di media sosial belakangan ini.

Abdul Halim atau yang akrab dipanggil Gus Menteri itu memilih untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

In

“Saya menyikapi bahwa itu sebagai sebuah warning kepada pembantu-pembantunya, saya menyikapinya, pertama itu sebagai kewajaran dari seorang pemimpin,” ungkap Gus Menteri dalam program televisi swasta Mata Najwa, Rabu (01/07).

Gus Menteri melanjutkan, begitu Jokowi menyinggung soal pergantian kabinet, ia langsung melakukan introspeksi apa saja tugas-tugas yang diberikan presiden yang dianggap belum diselesaikan, terutama merespon pandemi Covid-19.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, pihaknya sudah maksimalkan merespon wabah virus Corona yang melanda hampir seluruh desa di Indonesia.

Salah satunya membuat kebijakan pengalihan Dana Desa terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19.

Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa yakni pemberdayaan masyarakat desa yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Maka saya menganggap atau menilai bahwa saya sudah bekerja secara maksimal, percepatan sudah saya lakukan, maka ya sudah saya tidak usah melihat orang lain (kinerja Menteri yang lain),” imbuhnya.

Selebihnya, soal reshufle kabinet Gus Menteri menyerahkan sepenuhnya kepada presiden Jokowi yang mempunyai hal preogratif untuk mengangkat sekaligus memberhentikan para pembantu-pembantunya.

“Jadi begini, tugas saya adalah bekerja dan melaksanakan arahan beliau secara maksimal itu tugas saya. Kewenangan beliau adalah memilih dan mengganti menterinya,” pungkasnya. (dy)

Baca Juga  Jelang Hari Raya Idul Adha, 54 Warga Desa Mico Kembali Nikmati BLT Dana Desa

Tinggalkan Balasan

EDUKASI

KABARBONE.COM, BONE – Sekolah Rakyat Gagasan Presiden Prabowo Subianto di bawah naungan Kementrian Sosial (Kemensos) bakal di bangun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mendapatkan dua lokus pembangunan sekolah rakyat tahun ini, yakni satu akan dibangun di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan lainnya akan dibangun di Dusun Bakunge, Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre.In Total anggarannya, masing-masing Rp 210 miliar bersumber dari APBN Tahun 2025. Hal ini merupakan salah satu capaian Pemerintah Kabupaten Bone di awal pemerintahan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga kurang mampu…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran pada 16 Mei 2024 mengenai konsekuensi bagi para penjabat (pj) kepala daerah yang ingin mengikuti Pilkada Serentak 2024. Dalam surat itu, Tito menegaskan, mereka harus mundur sebagai aparatur sipil negara (ASN) paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.In Adapun pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Tito juga menegaskan kembali hal ini ketika mengumpulkan penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati/wali kota dalam rangka fasilitasi dan koordinasi dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyambangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Jakarta, Senin (3/6/2024). Kedatangan politisi PKS ini untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu yang diduga dilakukan oleh Ketua KPU Bone Yusran Tajuddin pada pemilu 2024 Februari lalu.In “Hari ini saya menyerahkan bukti adanya dugaan penambahan suara ke DKPP. Semua bukti percakapan, rekaman suara, dan video saya lampirkan,” ungkap Andi Akmal kepada kabarbone.com, Senin (3/6/2024). Ia mengungkapkan kekecewaannya atas dugaan kecurangan yang terjadi, yang mencederai semangat demokrasi dan keadilan dalam pemilu. “Kita tidak bisa tinggal diam melihat dugaan kecurangan yang terjadi di Kabupaten Bone. Ini…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram terkait mutasi sejumlah pejabat di instansi Polri. Dalam surat bernomor ST/2568/XII/KEP/2021 sejumlah Kapolda dimutasi karena memasuki masa pensiun juga dalam rangka rotasi. “Ya benar proses mutasi secara alamiah, yang pensiun dan tour of duty and area, serta penyegaran,” sebut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada wartawan seperti dilansir dari laman kompas.com, Sabtu (18/12/2021).In Dalam surat tersebut disebutkan bahwaKapolda Bengkulu Irjen Pol Guntur Setyanto ditarik menjadi Pejabat Tinggi (Pati) Bareskrim Polri karena memasuki masa pensiun. Jabatan Kapolda Bengkulu digantikan Irjen Pol Agung Wicaksono. Kapolda Maluku Irjen Pol…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA – Langkah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai upayanya untuk bisa menjadi kandidat Pilpres 2024. Diketahui, Gatot Nurmantyo menginginkan presidential threshold 0 persen.In “Keinginan Gatot Nurmantyo menggugat PT di MK menjadi nol persen jelas mengindikasikan keinginannya untuk bisa maju di Pilpres 2024 sebagai calon alternatif dari parpol, tapi tanpa terpasung persentase suara di parlemen,” kata Direktur Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) dilansir laman SINDOnews, Sabtu (18/12/2021). Karena kata dia, parpol papan atas seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya calon yang didukung…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA– Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyetujui usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari. Bersamaan dengan itu, wacana memajukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 juga menguat. Pilkada diusulkan untuk digelar pada September dari semula November 2024.In “Berkembang pemikiran untuk memajukan Pilkada Serentak 2024 dari bulan November ke bulan September 2024,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari fraksi PKB, Luqman Hakim kepada wartawan dilansie cnnindonesia, Rabu (24/11). Menurut Luqman, wacana memajukan pelaksanaan pilkada penting agar tidak ada transisi kepemimpinan daerah melalui penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Dia berkata, jika…

NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA– Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/11), siang ini. Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.In Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya. Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19. Pertama kita sedang…

NASIONAL

KABARONE.COM, JAKARTA– DPR menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pencalonan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI. Surpres dari Jokowi itu sendiri diserahkan ke DPR oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.In “Presiden usulkan satu nama untuk mendapat persetujuan. Karena itu Pak Mensesneg, Presiden menyampaikan Surpres mengenai usulan calon Panglima atas nama Jenderal Andika Perkasa,” ujar Ketua DPR Puan Maharani, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11) dilansir CNN Indonesia. Setelah mendapat usulan nama itu, pihaknya akan memproses lewat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi I DPR. “Komisi I akan melakukan fit and proper test terhadap…