BONE, KABARBONE.COM – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, menegaskan pentingnya peran kepala sekolah dalam membentengi siswa dari ancaman hoaks dan cyber bullying di tengah derasnya arus informasi pada era digital saat ini.
Hal tersebut disampaikan Edy saat menutup kegiatan Seminar Literasi Media Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digagas Aliansi Media Wartawan Indonesia (AMWI), di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Senin (9/2/2026), yang dihadiri para Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Bone.
Menurut Edy, tantangan kepala sekolah saat ini semakin kompleks, seiring masifnya penggunaan media sosial dan kemajuan teknologi digital.
Karena itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki literasi media, agar mampu membedakan mana produk media pers yang resmi dan mana yang hanya konten media sosial.
“Di era media sosial sekarang ini, kepala sekolah harus melek literasi. Harus bisa mengidentifikasi mana produk jurnalistik dan mana produk media sosial. Ini penting untuk melindungi siswa dan juga melindungi institusi sekolah,” ujar Edy.
Ia pun mengapresiasi pelaksanaan Seminar Literasi Media yang digagas AMWI, karena dinilai memberikan pemahaman yang utuh kepada para kepala sekolah, sekaligus membuka ruang jejaring positif dengan media pers.
“Jangan lagi ada kepala sekolah yang mau ditakut-takuti oleh oknum yang berkedok wartawan. Makanya kegiatan seminar literasi media ini perlu diapresiasi, supaya rekan-rekan kepala sekolah bisa membedakan mana media resmi dan mana yang abal-abal,” tegas Edy.
Edy yang juga menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bone kembali menegaskan bahwa keikutsertaan kepala sekolah dalam kegiatan seminar tersebut bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan maupun intervensi.
“Ini murni sukarela. Tidak pernah ada paksaan atau intervensi dari saya kepada bapak ibu sekalian untuk hadir. Ini bentuk sinergitas dengan insan pers di momen HPN 2026,” jelasnya.
Ia juga menepis isu adanya kepentingan tertentu dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, jika ada pembiayaan, itu semata-mata digunakan untuk kebutuhan kegiatan.
“Kalaupun ada biaya, itu jelas untuk kebutuhan kegiatan, seperti konsumsi peserta, penyediaan materi, hingga menghadirkan pemateri yang kompeten. Dan saya membuka ruang untuk semua media tanpa membeda-bedakan,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Edy juga menyoroti persoalan perundungan (bullying) yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Ia menegaskan tidak akan mentolerir tindakan perundungan, terlebih jika korbannya adalah siswa dari keluarga kurang mampu.
“Bullying itu dampaknya berat terhadap psikis siswa, bahkan bisa menimbulkan korban. Saya tidak main-main, jika pelakunya adalah guru, bisa saya hentikan,” tegas Edy.
Sebagai langkah pencegahan, Edy mendorong sekolah-sekolah untuk memasang CCTV sebagai alat kontrol dan bukti jika terjadi kasus perundungan di lingkungan sekolah.
“Pasang CCTV itu penting. Kalau ada kasus, kepala sekolah punya bukti untuk membentengi diri dan menindaklanjuti secara objektif,” ujarnya.
Ia juga meminta agar setiap kasus perundungan, termasuk cyber bullying, segera ditangani dengan cepat dan melibatkan semua pihak terkait sebelum berujung ke proses hukum.
“Kalau sudah melibatkan orang tua siswa, segera ditindaklanjuti dan diselesaikan sebaik-baiknya sebelum berproses hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, Founder Bonepos.com, Andi Dedy Sendy, selaku pemateri seminar, memberikan pemahaman praktis kepada para kepala sekolah terkait cara membedakan wartawan profesional dengan oknum wartawan.
Ia menjelaskan bahwa produk jurnalistik memiliki standar yang jelas, seperti berimbang dan melalui proses konfirmasi.
“Berita itu bukan soal cepat terbit, tapi harus berimbang dan cek and balance. Produk jurnalistik diterbitkan media resmi, sedangkan konten media sosial—apalagi dengan perkembangan AI—tidak punya filter dan sumbernya sering tidak jelas,” jelas Andi Dedy.
Ia juga mengingatkan agar kepala sekolah waspada jika ada pihak yang mengatasnamakan wartawan namun bertindak layaknya auditor atau penyidik.
“Kalau ada yang mengaku wartawan lalu mempermasalahkan dana BOS, memeriksa bangunan, atau mengorek-ngorek kesalahan, itu ciri oknum dengan motif lain. Wartawan itu cukup konfirmasi, bukan auditor atau penyidik,” tegasnya. (*),
