KABARBONE.COM, WATAMPONE – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bone bersama Pemerintah Kabupaten Bone berlangsung di Gedung Rapat Paripurna DPRD Bone, Jalan Reformasi, Watampone, Selasa malam (13/9/2022).
Rapat paripurna kali ini dalam rangka penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi di DPRD Bone terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 dan APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022
Sebelumnya dihari yang sama, Bupati Bone Andi Fahsar M. Padjalangi telah menyerahkan dokumen dan memberikan penjelasan Ranperda APBD 2023 dan APBD-P 2022 kepada DPRD Bone, Selasa (13/9).
Rapat Paripurna pembahasan tingkat satu ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Bone Irwandi Burhan didampingi Wakil Ketua DPRD Bone Andi Wahyudi Taqwa, yang dihadiri para anggota DPRD Bone, Sekwan DPRD Bone Andi Alimuddin, Bupati dan Wakil Bupati Bone, para pimpinan OPD, Forkopimda, dan para camat.
Berikut pandangan umum masing-masing Fraksi DPRD Bone
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
Melalui juri bicaranya, Maryati fraksi PAN merespon positif atas kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,58 miliar dari target Rp 124,6 Miliar dan terealisasi Rp 128 miliar lebih di APBD-P Tahun 2022.
“Kita merespon positif kepada Pemda Bone karena di APBD-P 2022 ada kenaikan pendapatan sebesar Rp 128 miliar lebih. Akan tetapi dari sektor retrisbusi mengalami penuruan menjadi Rp 8,2 miliar lebih,” jelasnya
Maryati dalam pandangan fraksinya juga menyarakan agar Pemda Bone lebih maksimal, efektif dan efisein dalam pemanfaatan APBD.
“Diharapkan semua SKPD yang dibebankan target PAD agar lebih maksimal memanfaatkan dalam pencapaian target. Termasuk belanja operasional kiranya tidak melebihi 50 persen dan lebih banyak belanja modal untuk kegiatan produktif yang bisa dinikmati oleh rakyat,” ungkapnya.
Lanjut dia meminta penjelasan dari Pemda Bone alasan proyeksi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2023 yang justru mengalami penurunan dibandingkan APBD tahun anggaran 2022.
Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan
Juru bicara Fraksi Bintang Demokrasi Andi Akhiruddin dalam pandangan fraksinya menyoroti penurunan penerimaan retribusi di APBD pokok tahun 2022 dari Rp 23, 2 miliar berubah Rp.14,96 di APBD-P 2202 atau berkurang Rp 8 miliar.
Akhiruddin juga meminta Pemda Bone menjelaskan alasan target sektor pendapatan retribusi turun menjadi Rp 13 miliar di APBD tahun anggaran 2023.
“Kami meminta penjelasan kenapa target retribusi di rancangan APBD tahun anggaran 2023 turun Rp 13 Miliar,” ungkapnya.
Selain itu, Politis PDIP ini memita Pemda Bone memberikan bantun langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak atas kenaikan kebijakan BBM.
Akhiruddin juga meminta dilakukan penertiban aset daerah.
“Aset yang masih dikuasi 46 persen yag baru bersertifikasi aset. Masih ada 64 aset yang belum terkelola dengan baik, dan belum ada sertifikasi yang menjadi temuan KPK. Dan kami sampaikan agar OPD yang masih rendah realisasi angran mempercepat realisasi serapan anggaran,” pungkasnya.
Fraksi KPNR
Melalui juru bicaranya Andi Fadly Lurah dalam pandangan fraksinya mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terkait masa jabatan yang sisa kurang lebih satu lagi agar fokus pada pencapain visi misi.
“Kami meminta penjelasan bupati dan wakil bupati agar fokus pada pemenuhan visi misi di APBD-P 2022 ini mengingat sisa jabatan tersisa satu tahun lebih,” ungkapnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti kenaikan anggaran di APBD-P 2022 yang masih didominasi oleh pendapatan transfer dan meminta OPD lebih maksimal dalam pencapaian target PAD.
“Ada kenaikan pendapatan di APBD-P 2022 sekitar Rp 128 miliar. Pendapatan PAD ada kenaikan Rp 2 miliar lebih, dan pendapatan transfer sekitar Rp 117 miliar lebih. Artinya kenaikan pendapatan ini masih didominasi oleh pendapatan transfer. Kiranya para OPD memaksimalkan PAD yang telah ditargetkan,” tegasnya. (dy)
