SOROT

Miris, Hotel Novena Nunggak Pajak Hingga Ratusan Juta, Owner: Karena Pandemi

2419
×

Miris, Hotel Novena Nunggak Pajak Hingga Ratusan Juta, Owner: Karena Pandemi

Sebarkan artikel ini

KABARBONE.COM, WATAMPONE –Manajemen Hotel Novena Watampone selaku wajib pajak hingga Februari 2022 ternyata belum melunasi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2021.

Tunggakan pajak Hotel Novena yang seharunya sudah disetor ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone di akhir tahun 2021 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai ratusan juta rupiah.

Padahal, dari pantauan kabarbone.com, aktivitas usaha di hotel berbintang ini sudah berjalan normal.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Bapenda Kabupaten Bone Andi Muslam.

Kepada kabarbone.com, Mantan Camat Dua Boccoe ini mengaku tunggakan pajak yang belum dilunasi Hotel Novena masih ada ratusan juta.

“Total tunggakan pajak hotel dan restoran Hotel Novena masih ada ratusan juta, catatannya ada dikantor. Saya kurang tau  angka pastinya, nanti bisa dikroscek pembukuannya di kantor,” ungkap Andi Muslam saat dihubungi lewat sambungan telepon, Ahad (6/2/2022).

Andi Muslam mengatakan, alasan pihak Manajemen Hotel Novena hingga belum melunasi pajaknya karena kurangnya pendapatan akibat wabah Covid-19.

“Katanya pendapatan menurun selama pandemi sehingga belum dilunasi pajaknya. Saat ini manajemen Hotel Novena tetap mengusahakan untuk melunasi dengan membayar bertahap setiap bulan,” ungkapnya, Ahad (6/2)

Owner Hotel Novena Henrik ketika dikonfirmasi juga membenarkan tunggakan pajak yang belum dilunasi di Bapenda Bone.

“Sementara proses pak. Tunggakan itu pada waktu pandemi tahun kemarin. Setiap bulan kami ada penyetoran ke Bapenda,” katanya.

Henrik mengatakan tetap akan memaksimalkan untuk segera melunasi pajak terutang, meskipun saat ini sektor pariwisata utama Hotel Novena menurutnya sedang dalam kondisi yang sangat sulit.

“Untuk saat ini baru kembali 70 persen dari normal sebelum pandemi,di mana pemasukan tersebut belum cukup untuk menutupi biaya operasional termasuk kewajiban di luar operasional,” pungkasnya. (dy)

Baca Juga  Kapolres AKBP Erwin Syah Cek Venue Debat Perdana Cakada Bone, Pastikan Aman Kondusif

Tinggalkan Balasan

NEWS

KENDARI, KABARBONE.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026). Dalam ajang bergengsi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Terbaik 1 Creative Financing Regional Sulawesi 2026 sekaligus memperoleh insentif Rp 3 miliar. Penghargaan diterima langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. “Alhamdulillah, Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan Terbaik 1 sebagai Provinsi Creative Financing Regional Sulawesi Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri,” ujar Andi Sudirman Sulaiman. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penilaian dilakukan secara objektif berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri serta dibagi per…

EDUKASI

BONE, KABARBONE.COM — Dinas Pendidikan Kabupaten Bone menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Aula Lamellong Dinas Pendidikan Bone, Jalan Jend Gatot Subroto, Watampone, Senin (30/3/2026). Hal dilakukan sebagai langkah serius menghadapi tingginya angka anak yang tidak mengenyam pendidikan formal. Dalam rapat tersebut terungkap, sekitar 18 ribu anak di Kabupaten Bone tercatat sebagai ATS. Angka ini menempatkan Bone sebagai daerah dengan jumlah anak tidak sekolah tertinggi kedua di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Bone, PGRI Kabupaten Bone, pengawas dan penilik, hingga organisasi pendidikan seperti HIMPAUDI,…

POLITIK

BONE, KABARBONE.COM – DPRD Bone berang atas tingkah laku Sekwan DPRD Bone Haji Faidah yang diduga telah melecehkan kehormatan Anggota DPRD Bone. Permasalahan ini bermula, kala Haji Faidah mendampingi Anggota Komisi I DPRD Bone melakukan kunjungan kerja di Jakarta baru-baru ini. Faidah diduga berselisih dengan Anggota DPRD Bone Hj Adriani Alimuddin Page, yang tidak diterima oleh Politisi PPP tersebut, yang berujung simpatisan Adriani dari Kecamatan Amali menyerobot di ruang sidang DPRD Bone, dan menuntut agar Faidah dicopot dari Jabatan Sekwan DPRD Bone, Rabu (11/3/2026). “Sekwan (Faidah,red) saat itu meneriaki Haji Adriani di loby hotel, sontak Haji Adrinani tidak terima. Apalagi…

SOROT

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Kabupaten Bone menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, turun langsung melakukan kunjungan ke gerai KFC Watampone, Rabu (11/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, sebagai bagian dari upaya penegakan kepatuhan pajak daerah bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil monitoring Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, gerai makanan siap saji yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone itu diketahui belum melunasi kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Diketahui total tunggakan pajak KFC Watampone kurang lebih Rp 100 juta selama, selama 4 bulan….

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kota Watampone, Sabtu (21/2/2026) sore, menyebabkan ruas Jalan Agussalim, Kelurahan Jeppee, Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terendam banjir. Titik genangan terpantau berada di depan gerai Mie Gacoan. Air bahkan dilaporkan menggenangi badan jalan hingga setinggi lutut orang dewasa, sebagaimana terlihat dalam video kiriman warga yang beredar di media sosial. Warga menduga banjir diperparah oleh kondisi drainase yang buntu sehingga aliran air tidak lancar dan meluap ke bahu hingga badan jalan. Salah seorang warga Bone, Icul, mengatakan persoalan genangan di Jalan Agussalim bukan kali pertama terjadi, terutama saat intensitas hujan…

Warga Desa Mappalo Ulaweng yang juga pemilik lahan menolak rencana perpanjangan Runway Bandara Arung Palakka, Bone. Ist
NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Pemerintah Desa Mappalo Ulaweng mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memberikan kepastian rencana pembebasan lahan masyarakat yang akan dialih fungsikan untuk rencana Program Strategis Nasional (PSN) Perpanjangan Runway (Landasan Pacu) Bandara Arung Palakka yang berada di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Bone, Sulsel. Diketahui Pemrov Sulsel, akan membebaskan sekitar 21,8 hektar lahan warga yang merupakan sawah produktif yang berada di Desa Mappalo Ulaweng untuk merealisasikan program nasional tersebut. Pihak Bandara melalui Pemrov Sulsel dan difasilitasi Pemkab Bone diketahui akan mengakuisisi lahan produktif warga mulai dari sisi barat, timur, utara dan selatan untuk perpanjangan runway…

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Polemik pembebasan lahan untuk perpanjangan runway Bandara Arung Palakka kian mengemuka. Kepala Bandara Mappalo Ulaweng, Andi Indar Gunawan, menegaskan bahwa proses pembebasan lahan termasuk penolakan warga pemilik lahan, sepenuhnya berada di tangan pemerintah, baik Pemprov Sulsel maupun Pemkab Bone. Ia menyebut pihak bandara hanya berperan sebagai fasilitator. “Mohon maaf, penolakan warga itu domain pemerintah, bukan domain bandara. Kami hanya menjembatani komunikasi,” ujar Indar di ruang kerjanya, Rabu (3/12/2025) sore. Indar mengaku sudah dua kali memfasilitasi pertemuan warga dengan pemerintah daerah. Namun, terkait ganti rugi, ia kembali menegaskan bukan ranahnya. “Soal ganti untung kepemilikan lahan, itu bukan domain…

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Penolakan warga Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, terhadap rencana perluasan landasan pacu Bandara Arung Palakka Bone semakin menguat. Proyek yang digagas Pemprov Sulsel dan Pemkab Bone ini menyasar sekitar 21,8 hektar sawah produktif, termasuk rumah warga serta akses jalan desa. Meski telah berlangsung beberapa dialog yang dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin dan jajaran OPD, warga tetap bersikukuh menolak karena belum adanya kejelasan nilai kompensasi dan dinilai adanya upaya pemaksaan proses pembebasan lahan. Sikap warga kini mendapat dukungan penuh dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI). Wasekjen PB HMI, Pahrian, menegaskan bahwa sawah tersebut merupakan…