KABARBONE.COM, WATAMPONE – Sebanyak 36 pejabat Eselon III telah mengikuti seleksi administrasi dan assesmen untuk lelang jabatan untuk menempati jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon 2.
Dari 36 calon pejabat eselon 2 ini akan mengerucut menjadi 3 nama calon untuk menempati pucuk pimpinan 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Bone yang sementara lowong dan masih dijabat pelaksana tugas
Hal ini disampaikan Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Bone H. Andi Islamuddin baru-baru ini saat ditemui kabarbone.com.
Andi Islamuddin yang juga Sekda Bone ini menyebut, hasil assesmen merupakan indikator penilaian untuk penentuan 3 nama yang akan dikirim ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“3 nama ini selanjutnya akan disodorkan ke pak Bupati (Andi Fahsar, red) untuk penentuan pejabat yang akan mengisi 11 OPD yang dilelang,” ungkapnya.
Islamuddin yang juga disebut-sebut bakal calon Bupati Bone menuturkan proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dilaksanakan pertengahan Januari ini.
“Sesuai jadwal, pelantikan 11 pejabat tinggi pratama ini akan berlangsung 13 Januari 2023,” pungkasnya.
Senada dengan Islamuddin, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Bone Andi Mappangara mengatakan bahwa penentuan siapa yang akan menempati pejabat eselon 2 kembali kepada Bupati Bone.
“Terkait siapa pejabat yang akan menempati pucuk pimpinan OPD yang sementara dilelang, setelah ada 3 nama dari KASN, nama tersebut disodorkan kembali ke Pak Bupati Bone. siapa nama yang akan dipilih untuk menduduki jabatan pimpinan OPD tergantung dari bupati,” ungkapnya.
“Tentu dengan pertimbangan yang matang untuk menuntaskan visi misi pak Bupati sebelum masa jabatan berakhir” katanya saat dihubungi baru-baru ini oleh kabarbone.com.
Sedangkan Ketua Lembaga Advokasi dan Kesejahteraan Rakyat (Lakra) Kabupaten Bone, Suardi Mandang menilai meski penentuan pejabat eselon 2 adalah hak prerogatif Bupati Bone, namun pengisian jabatan tinggi pratama ini tentu harus sedikit banyak melihat track record (rekam jejak) pejabat yang akan ditempatkan.
Kata Suardi Mandang, masukan-masukan dari masyarakat juga penting menjadi pertimbangan Bupati Bone untuk menempatkan nahkoda di OPD agar tidak salah pilih.
“Jejak rekam ini penting, bukan hanya karena kedekatan emosional atau pernah kerja-kerja politik, lebih dari itu pejabat yang ditempatkan nanti mampu bekerja dan berakselerasi menuntaskan program-program pak Bupati sebelum berakhir masa jabatannya,” ungkapnya.
Hal ini kata Suardi Mandang penting, mengingat 11 OPD yang sementara dilelang ini adalah OPD strategis yang bersentuhan dengan rakyat.
Olehnya, kata Dia selain kecerdasan akademik, pejabat OPD yang bakal mengisi jabatan tinggi pratama ini meski ada karya-karya nyata sebelumnya baik itu inovasi selama menjabat di pemerintahan atau inovasi pelayanan publik yang pernah ditelurkan di instansi sebelumnya.
“Tentu semua yang ikut lelang ini adalah pejabat yang telah memenuhi persyaratan administrasi. siapapun yang dipilih pak Bupati itulah yang terbaik. Harapan kami pimpinan OPD yang dipilih tidak kaku, dan mau membuka ruang untuk dikritisi dan diberikan masukan serta bisa berkolaborasi untuk kemajuan Bone,” kata Ator sapaan akrab Suardi Mandang saat ditemui, Senin (9/1/2023).
Diketahui, 11 jabatan pimpinan OPD yang dilelang yakni, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Sekretaris DPRD Bone, BKPSDM Bone, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan.
Dinas Kominfo dan Persandian, UPT RSUD Tenriawaru, Dinas Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. (dy)
