KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kinerja Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (Satgas PPC-19) Kabupaten Bone dipertanyakan. Alih-alih angka kasus Covid-19 menurun, justru trend peningkatan kasus Covid-19 terus melonjak selama sepekan terakhir dibulan Desember 2020.
Dari pusat data perkembangan kasus Covid-19 Kabupaten Bone, sepekan terakhir lonjakan kasus warga Bone yang terkonfirmasi terpapar virus Corona lebih dari seratus kasus sejak tanggal 18 Desember hingga Jumat 25 Desember 2020.
Dari update data Satgas Covid-19 Kabupaten Bone, sejak Jumat (18/12) terkonfirmasi 30 kasus baru dengan, 12 orang dinyatakan sembuh.
Sabtu (19/12) kembali terkonfirmasi 30 kasus baru, 29 kasus sembuh. (20-21/12) satgas mengkonfirmasi tidak adanya tambahan kasus.
Selanjutnya, pada Selasa (22/12) ada tambahan 9 kasus baru, dan satu kasus meninggal Inisial AS (Lk 52 tahun) Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang.
Rabu (23/12) 1 kasus baru ditambah 1 kasus kematian yakni inisial AM (Pr 26 thn) alamat Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang.
Kamis (24 /12) satgas kembali mengkonfirmasi 6 kasus baru, dan Jumat (25/12) satgas Covid-19 Bone kembali mengkonfirmasi 32 tambahan kasus baru warga Bone Positif Covid-19.
Sampai Jumat 25 Desember 2020 pukul 20.00 Wita, Jumlah Konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Bone Sebanyak 746 kasus, dengan rincian Sembuh 523 orang, Meningg 14 orang, dan dirawat 209 orang.
Trend peningkatan kasus Covid-19 di Bone menyebabkan semakin berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Satgas.
Hal ini diperparah, karena tingkat kebosanan masyarakat yang tinggi dan tidak mendapatkan edukasi utuh soal bahaya Covid-19, membuat trust masyarakat semakin menurun, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya lagi dengan adanya virus Corona, hingga protokol kesehatan tak lagi diindahkan.
Rendahnya belanja iklan dan sosialisai yang dimiliki Satgas Covid-19 juga menjadi kendala untuk memberikan informasi dan edukasi yang utuh kepada seluruh lapisan masyarakat Bone.
Ditambah, dari kacamata redaksi kabarbone.com, Satgas hanya melibatkan kelompok kecil dalam kegiatan sosialisai tekait penanganan Covid-19 yakni lebih condong ke pegawai aparatur negara.
Jika dimaksimalkan, dengan jumlah ormas, OKP dan Orpol, Pers, Organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Bone, jika digerakkan secara bersama-sama, beban satgas untuk memkampanyekan bahaya corona dan penegakan protokol kesehatan dapat lebih enteng dan lebih massif.
Dan itu salah satu bentuk kehadiran dan bentuk patriotisme warga negara untuk membantu negara ditengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang melanda, namun hal tidak dimaksimalkan oleh pemerintah sebagai sebuah potensi.
Besarnya budget yang digelontorkan Pemkab Bone sebesar 82 Miliar lebih di APBD 2020, alih-alih dimaksimalkan penggunaanya untuk pencegahan wabah Covid-19, hingga data terakhir yang dihimpun kabarbone.com masih terdapat puluhan miliar alokasi belanja tidak terduga (BTT) yang dipastikan akan menjadi silpa di APBD 2021.
Besarnya ketakutan dalam membelanjakan anggaran Covid-19, membuat Satgas tumpul tak bertaji.
Serapan realiasasi penggunaan sana Covid-19 di sejumlah OPD juga terkesan setengah hati, akibat takut tersandera penyalagunaan dana yang dapat menyeret pada kasus korupsi.
Operasi yustisi yang rutin digelar oleh Satgas yang terdiri dari gabungan TNI-Polri dan Satpol PP ditempat-tempat keramaian seperti cafe dan warkop maupun dijalan raya, agar warga menerapkan protokol kesehatan, juga belum efektif menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bone, meski penerapan sangksi sosial hingga denda materi terhadap pengunjung maupun pengusaha yang melanggar prokes diterapkan.
Bahkan isu tak sedap, sejumlah Satgas dari Satpol PP yang mengantar pasien Covid-19 dari rumah singgah Bajoe ke Makassar juga tak dilengkapi APD yang memadai, akibat tidak adanya stok yang dimiliki.
Hal ini sangat ironi jika dilihat dari postur pengadaan APD oleh Satgas, ditambah bantuan APD dari pihak ketiga ke Satgas Covid-19 Kabupaten Bone.
Jubir Satgas Covid-19 Kabupaten Bone, drg Yusuf juga kepada kabarbone.com dibeberapa waktu wawancara mengatakan jika Pemda Bone telah melakukan pengadaan mobil PCR atau mobil tes swab melalui penganggaran Dinas Kesehatan, namun hingga kini mobil PCR tersebut masih menjadi isu yang tak kunjung wujudnya.
Padahal alat PCR ini sangat urgen untuk membantu Satgas Covid-19 untuk mendeteksi lebih dini hasil uji swab terhadap pasien apakah yang bersangkutan positif Covid-19 atau negatif.
Jika alat tersebut telah dimiliki, Satgas dapat melakukan tracing lebih massif kepada masyarakat maupun instansi perkantoran jika terjadi indikasi kasus, hal ini dapat mengantisipasi kejadian penyebaran lebih massif, dibandingkan harus melakukan rapid test yang hasilnya diragukan kebenarannya secara ilmiah.
Kendala saat ini, untuk memeriksa sampel pasien, Satgas Covid-19 Bone masih sangat tegantung oleh alat PCR dimiliki Dinkes Soppeng maupun yang dimiliki Satgas Provinsi Sulsel.
Harus diakui, jika kabupaten Soppeng yang memiliki wilayah lebih sempit dibandingkan Bone yang lebih luas, pemdanya berpikir lebih maju menghadapi wabah Covid-19 dengan memesan alat swab PCR ini sejak awal Covid-19 terkonfrimasi ada di Indonesia.
Dari segi tenaga medis, baik dokter maupun perawat baik yang bekerja di Puskesmas maupun di Rumah Sakit sangat rentan terpapar Covid-19.
Bahkan, sejumlah puskemas yakni Puskemas Kajuara, Puskemas Watampone dan Puskemas Lamuru pernah ditutup sementar, lantaran adanya tenaga medis di Puskemas itu yang terpapar Covid-19.
Kasus ini juga menjadi preseden buruk bagi safety tenaga medis kita di Bone padahal mereka sangat rentan terpapar Covid-19 karena harus menghadapi pasien.
Tidak disiapkannya rumah singgah sementara atau tempat tinggal sementara seperti hotel atau wisma bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19, juga sangat rentan tenaga medis membuat claster baru dengan menularkan kepada keluarganya.
Transparansi anggaran penggunaan dana Covid-19 juga perlu dipertanyakan.
Hingga saat ini, akses untuk mengupadate realisasi penggunaan dana Covid-19 hanya bisa diakses di meja Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
Harusnya diera e-Budgeting, perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan realisasi anggaran sudah ditayangkan dalam website. Hal ini pun belum dilaukukan oleh Satgas Covid-19 Bone maupun Pemkab Bone.
Padahal Kabupaten Bone baru-baru ini mendapat award nomor empat kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Provinsi Selatan.
Hal ini perlu menjadi perhatian dan segera dilakukan oleh Pemkab Bone, untuk memulikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Satgas Covid-19 ditengah rendahnya ketidakpercayaan masyarajak terhadap wabah Covid-19.
Satgas Covid-19 Kabupaten Bone perlu melakukan evaluasi total kinerja semua unsur yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Kapubaten Bone.
Pelibatan unsur masyarakat seperti OKP, Ormas,Orpol, Pers, organisasi mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya perlu dirangkul secara massif sebagai garda terdepan membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Bone, untuk membantu Satgas mensosialisasikan program pemerintah dalam rangka memutus mata rantai Covid-19.
Dengan adanya Vaksin Sinovac yang telah didatangkan oleh Pemerintah Indonesia yang sementara dlakukan uji klinik kelayakan oleh BPOM, semoga saja dapat dilakukan vaksin kepada semua warga negara secara gratis untuk mengakhiri wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan di Kabupaten Bone pada khususnya. (EDTR).
