Breaking News: Situasi Memanas, Bupati Bone Legowo Batalkan Kenaikan PBB P2

Breaking News: Situasi Memanas, Bupati Bone Legowo Batalkan Kenaikan PBB P2

DAERAH

BONE, KABARBONE.COM – Situasi politik dan sosial di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan memanas usai aksi demonstrasi ribuan massa yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Selasa (19/8/2025). Awalnya aksi berlangsung damai di Kantor Bupati Bone. Namun, sekitar pukul 18.00 WITA, kericuhan pecah setelah massa menilai Pemkab Bone bergeming pada keputusan melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Bentrok pun tak terhindarkan, massa melempari aparat dengan batu, sementara aparat melakukan upaya pengendalian. Kericuhan itu menyebabkan korban luka dari kedua belah pihak yang langsung dilarikan ke RSUD Bone. Melihat situasi yang kian tak terkendali, Wakil Bupati Bone…

Sempat Memanas, Pemkab Bone Mulai Melunak, Terima Pendemo Gelar Tudang Sipulung

Sempat Memanas, Pemkab Bone Mulai Melunak, Terima Pendemo Gelar Tudang Sipulung

DAERAH

BONE, KABARBONE.COM – Massa aksi gabungan mahasiswa dan organisasi masyarakat Bone mulai meredam gerakan aksi orasi, setelah Pemkab Bone siap menerima aspirasi pendemo meski sebelumnya sempat memanas di awal aksi penyampaian aspirasi menolak keras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Selasa (19/8/2025) sore. Mewakili Bupati Bone, hadir berdialog Pj Sekda Bone Andi Saharuddin, Kepala Bapenda Bone Muhammad Angkasa, Kabag Hukum Setda Bone Ramli dan Kadis Kominfo Bone, Anwar. Tudang sipulung itu digelar di halaman Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani. Mewakili Massa, Jenderal Lapangan Aksi Rafly, Ketua HMI Cabang Bone Andi Miftahul Amri, Ketua PMII Bone,…

Fraksi DPRD Bone Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029 Ditetapkan Jadi Perda, dengan Catatan

Fraksi DPRD Bone Setujui Ranperda RPJMD 2025-2029 Ditetapkan Jadi Perda, dengan Catatan

POLITIK

BONE, KABABRONE.COM – 8 (delapan) Fraksi DPRD Kabupaten Bone sepakat menyetujui Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut disampaikan oleh masing masing juru bicara Fraksi DPRD Bone dalam rapat Paripurna terkait penetapan RPJMD yang berlangsung di gedung DPRD Bone, Senin (18/8/2025). Kedelapan Fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Ampera. Meski demikian terdapat beberapa catatan dalam penetapan Ranperda RPJMD Bone, salah satunya terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dari 8 Fraksi melalui…

DPRD Bone Gelar Paripurna RPJMD, Polisi hingga TNI Kawal Ketat Gedung Paripurna

DPRD Bone Gelar Paripurna RPJMD, Polisi hingga TNI Kawal Ketat Gedung Paripurna

DAERAH

BONE, KABARBONE.COM – Suasana Gedung DPRD Bone di Jalan Perintis, Watampone, Senin (18/8/2025) siang tampak berbeda dari biasanya. Jelang paripurna kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bone 2025–2029, pengamanan gedung dewan diperketat dan berlapis. Dari pantauan, sejumlah personel Polres Bone berjaga di titik-titik strategis sekitar gedung. Personel Brimob juga terlihat siaga dengan kendaraan taktis, termasuk mobil water canon dan Raiza (pengurai massa) yang diparkir di sisi barat gedung. Bahkan, aparat TNI turut diperbantukan untuk berjaga di pintu masuk lantai 2 Gedung Paripurna DPRD Bone. Langkah ini diambil mengingat eskalasi isu publik, khususnya terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan…

RPJMD Bone Disepakati, PBB-P2 Masih Jadi Polemik di Pansus I DPRD, Koordinator Bantah, Ketua Sebut Naik 40 Persen

RPJMD Bone Disepakati, PBB-P2 Masih Jadi Polemik di Pansus I DPRD, Koordinator Bantah, Ketua Sebut Naik 40 Persen

NEWS

BONE, KABARBONE.COM – Drama Pansus I DPRD Bone pecah di tengah pembahasan RPJMD 2025–2029. Persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) bikin para wakil rakyat beda nada, bahkan di ruangan yang sama. Koordinator Pansus I, Irwandi Burhan, menepis kabar DPRD dan Pemkab sepakat menaikkan PBB-P2. “Jangan salah tafsir. Kita hanya sepakati RPJMD, bukan kenaikan PBB-P2. Bahkan kita minta Pemkab tarik kembali SPPT yang sudah disebar,” tegasnya lewat sambungan telepon, Jumat (15/8/2025). Irwandi menyebut, Pansus justru memotong target PAD dari Rp 490 miliar jadi Rp 465 miliar. “Itu artinya turun Rp 25 miliar. Aspirasi mahasiswa sudah kami kirim ke…

Hingga Malam, Massa Aksi Tetap Bertahan di Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani di Blokade

Hingga Malam, Massa Aksi Tetap Bertahan di Kantor Bupati Bone, Jalan Ahmad Yani di Blokade

DAERAH

BONE, KABARBONE.COM – Massa gabungan mahasiswa dan pemuda yang melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Bone belum membubarkan diri. Hingga Pukul 19.00 Wita, Kamis (14/8/2025) malam, nampak massa pendemo masih bertahan di halaman Kantor Bupati Bone Jalan Ahmad Yani depan Kantor Bupati Bone pun diblokade massa, dan pengendara terpaksa putar haluan. Nampak sejumlah petugas kepolisian dan satpol PP masih berjaga di depan Kantor Bupati dan di dalam halaman Kantor Bupati Bone. Masaa menolak bubar, jika Bupati Bone Andi Asman Sulaiman tak hadir menemui pendemo. Demo ini merupakan gelombang kedua penolakan kebijkan Pemkab Bone menaikkan secara sepihak Pajak Bumi dan Bangunan…

Apa itu PBB-P2 ? Hingga Mahasiswa Gelar Rencana Aksi Demo Lanjutan hingga 17 Agustus

Apa itu PBB-P2 ? Hingga Mahasiswa Gelar Rencana Aksi Demo Lanjutan hingga 17 Agustus

DAERAH

BONE, KABARBONE.COM – Aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya mengguncang Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini menjalar ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Selasa (12/8/2025), ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone turun ke jalan. Mereka menuntut Pemkab Bone membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2 yang dinilai sepihak tanpa kajian matang. Mahasiswa menuding kenaikan mencapai 300 persen. Namun, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Angkasa, membantah. Menurutnya, yang terjadi hanyalah penyesuaian tarif berbasis Zona Nilai Tanah (ZNT). Angkasa menjelaskan, 25 persen wajib pajak tidak mengalami perubahan PBB-P2,…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.