KABARBONE.COM, BONE – Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD Kabupaten Bone menuai sorotan publik. Ditengah kondisi defisit anggaran dan sekelumit persoalan masalah pelayanan publik, infrastruktur, dan sejumlah persoalan belanja wajib yang gagal bayar semisal program UHC BPJ Kesehatan gratis yang berujung penonaktifan dan TPP ASN 5 bulan gagal bayar di akhir tahun 2024 justru tidak melakukan efisiensi anggara. Justru Pemda Bone malah dinilai tidak peka, dengan membagi-bagikan dana hibah yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2025 ke instansi vertikal yakni Polres Bone dan Kejaksaan Negeri Watampone. Bahkan nilai dana hibah tersebut lumayan fantastis yakni Polres Bone Rp 5 miliar dan Kejaksaan…
Dana Hibah Kejari Bone
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.