HEADLINE

Dugaan Kasus Korupsi Data Fiktif BPJS Kesehatan Mandek, Polres Bone Diminta Serius Tuntaskan

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Akhir tahun 2021, Kapolres Bone AKBP Ardyansyah merilis penyelamatan keuangan Negara pada kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp.725.761.487, dari 1.238.953.687 dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani Polres Bone selama tahun 2021. Awal Tahun 2022, pekerjaan rumah menanti Kapolres Bone untuk menuntaskan sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan

DAERAH

Pemkab Bone Belum Mampu UHC, Ini Kendalanya

KABARBONE.COM, WATAMPONE-Upaya Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Bone untuk mencapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yakni pemberian layanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat Bone masih menemui jalan buntu. Selain karena verivali data kepesertaan yang masih carut marut, Pemkab Bone juga terkendala anggaran. UHC adalah kondisi saat 95 persen masyarakat

NEWS

Wakil Komisi IV DPRD Bone dan Dinkes Saling Lempar Bola Soal Penonaktifan Puluhan Ribu Peserta BPJS di Bone

KABARBONE.COM, WATAMPONE– Buntut penonaktifan puluhan ribu kartu BPJS warga Bone baik penerima PB-JK yang dibiayai pemerintah pusat dan PBI APBD/ PBPU yang dibiayai Pemda Bone kian berpolemik karena diduga tidak melalui proses verifikasi dan validasi data yang akurat oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Bone. Penonaktifan diduga dilakukan sepihak karena

NEWS

Soal Penonaktifan Puluhan Ribu Peserta BPJS, Begini Penjelasan Kacab BPJS Kesehatan Bone

KABARBONE.COM, WATAMPONE- Puluhan ribu warga miskin di Kabupaten Bone dinonaktifkan kepesertaanya dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK) yang dbiayai pemerintah pusat maupun dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Kabupate Bone melalui APBD. Dari rapat Banggar DPRD Bone bersama TAPD Pemkab Bone Sabtu (27/11) terungkap sebanyak 80 ribu

HEADLINE

80 Ribu Warga Miskin di Bone Dicoret dari Kepesertaan BPJS Kesehatan

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Sebanyak 80 ribu warga miskin di Kabupaten Bone tidak lagi mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah mencoret dan menonaktifkan kepesertaan mereka sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JK). Rinciannya sekitar 56 ribu peserta PBI-JK yang dibiayai APBN dinonakifkan menyusul Keputusan Menteri Sosial Nomor

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.