NASIONAL

KABARBONE.COM, JAKARTA- Bantuan subsidi upah (BSU)/gaji untuk guru honorer sebesar Rp 1,8 juta mulai dicairkan sejak diluncurkan beberapa hari lalu. Program berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) itu telah disalurkan kepada 975 ribu penerima, dari target 2.034.732 orang. “Sejak diluncurkan Mas Menteri (Nadiem Makarim) sudah ada penerimanya. Sampai Jumat kemarin yang sudah cair 975 ribu (orang),” kata Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar dilansir detik.com, Minggu 22 November 2020. Kahar mengatakan bantuan yang langsung satu kali pencairan ini akan diselesaikan pada akhir November. Data calon penerima sudah dipegang semua, tinggal disalurkan secara bertahap. “(Data penerima) sudah ada semua tinggal…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Cuitan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Twitter yang menyebutkan dukungan Bank Dunia terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja berkembang Viral. Hingga berita ini ditayangkan, cuitan Jokowi telah disukai 7.800 warganet, di-retweet hingga 2.400 kali, dan menuai respons 1.400 komentar. Tak hanya itu, tagar Bank Dunia masuk dalam trending topic Twitter sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, 17 Oktober 2020. Hingga berita ini diunggah pukul 06.08 WIB, terpantau sebanyak 4.760 cuitan menggunakan tagar Bank Dunia. Melalui akun Twitter-nya, Jokowi mengutip pernyataan Bank Dunia terkait UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober lalu. “Undang-Undang Cipta Kerja adalah upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif,”…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Aktivis HAM Natalius Pigai bereaksi atas ditangkapnya 8 deklarator KAMI di Jakarta dan Medan. Menurutnya pemerintah telah melakukan pelanggaran fundamental karena telah memberangus kebebasan berpendapat dari tokoh-tokoh yang dianggap kritis. “Pemerintah tidak boleh melarang hak-hak fundamental; kebebasan berpikir, berperasaan dan berpendapat.” ujarnya dilansir pojoksatu.com, Selasa 13 Oktober 2020 Tidak adanya jaminan dari negara terhadap kebebasan berpendapat dan kritik membuat negara sudah melakukan tindakan kriminal atas demokras bernegara. “Jika hak-hak elementer saja dilarang negara maka negara sudah lakukan tindakan kriminal terhadap demokrasi dan negara, semakin destruktif terhadap hak hidup rakyatnya,” kata dia. Mabes Polri mengumumkan telah mengamankan 8…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Kepala BNPB sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengungkapkan kasus aktif Covid-19 di Indonesia selama satu bulan terakhir mengalami penurunan. “Tanggal 13 September kasus aktif 25 persen, hari ini datanya 19,97 persen. Jadi artinya kasus aktif secara nasional mengalami penurunan,” katanya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020 seperti dikutip dari setkab.go.id Secara khusus, disampaikan Doni, jumlah kasus aktif di 8 provinsi prioritas juga menunjukkan tren penurunan. “Jatim dan Papua sempat naik tetapi turun lagi pada seminggu terakhir.” katanya. Angka kesembuhan, tambahnya, juga mengalami peningkatan yang sangat baik sekali. “Kita…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada 5 Oktober yang lalu.  Dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) UU ini memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari Undang-Undang ini dan hoaks di media sosial. Oleh karena itu, Jumat, 9 Oktober 2020, di Istana Kepresiden Bogor, Presiden memberikan keterangan pers untuk meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di masyarakat tersebut. Berikut penjelasan Presiden mengenai berbagai…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Di tengah lantangnya penolakan berbagai elemen masyarakat sipil, omnibus law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, Senin, 5 Oktober 2020. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja. Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah. “Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan HUT ke-75 Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Oktober 2020, pagi. Peringatan HUT TNI kali ini mengusung tema “Sinergi untuk Negeri”. Mengawali amanatnya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI kepada seluruh perwira, purnawirawan, dan prajurit TNI. “Atas nama rakyat, bangsa, dan negara saya menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Hari ulang tahun TNI ini bukan hanya dirayakan oleh anggota dan keluarga besar TNI di manapun berada tetapi juga oleh segenap rakyat Indonesia,” kata Presiden dikutip kabarbone.com dari laman…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengubah kembali skema pemberian pesangon pemuutusan hubungan kerja. Pengubahan itu diusulkan pada saat rapat Panja RUU tentang Cipta Kerja. Staf Ahli Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, usulan skema baru pemerintah total pembayaran pesangon PHK menjadi 25 kali upah yang sebagian ditanggung pemberi kerja atau pengusaha dan sebagian kecil pemerintah. Usulan tersebut juga menjadi turun dari yang sebelumnya sudah disepakati sebanyak 32 kali upah dengan rincian 23 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 9 kali ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Perhitungannya adalah sebagai berikut, yang menjadi beban pelaku usaha atau pemberi…

KABARBONE.COM, JAKARTA – Pemulihan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi COVID-19 dinilai masih berat. Hal ini karena pemerintah disebut memaksakan saat kondisi kasus positif masih tinggi-tingginya. Ekonom senior INDEF Faisal Basri menjelaskan pemerintah harus sudah menyalakan tanda darurat dalam mengatasi dampak virus ini. “Atasi virus ini dengan membuat Perppu, kita sudah darurat. Bagaimanapun kebijakannya ini tidak akan selesai, kalau pilkada juga jalan. Kasus bisa tembus satu juta pada Desember, lalu ekonominya mau apalagi?” kata Faisal dalam diskusi INDEF, Kamis 1 Oktober 2020, dilansir detik.com. Dia mengungkapkan, pemerintah saat ini terkesan salah langkah dalam mengambil kebijakan. Sehingga yang diluncurkan tidak tepat sasaran….