BONE, KABARBONE.COM – Nama Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong, ikut terseret dalam tudingan sebagai provokator aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlangsung di Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8/2025) lalu.
Aksi tersebut sempat berakhir ricuh dan menimbulkan bentrok antar pendemo dan aparat pengamanan hingga malam hari.
Isu itu mencuat setelah beredar selebaran yang menuntut pencopotan Ketua DPRD Bone, dibawa oleh massa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pemerhati Demokrasi (FMPD) dalam aksi damai di Lapangan Merdeka, Sabtu (23/8/2025) siang.
Dalam orasinya, Jenderal Lapangan Abdul Rahman meminta Kapolres Bone segera mengusut dan menangkap pihak yang diduga sebagai provokator aksi sebelumnya.
Tokoh Bone Barat, H. Saifullah Latief, juga turut menyuarakan agar masyarakat mendukung pemerintahan dan mendorong aparat menyelidiki dalang kericuhan aksi.
Selain Ketua DPRD Bone, nama lain yang disebut dalam pamflet adalah dosen Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Zakir Sabara, serta beberapa tokoh lainnya.
Bantahan Ketua DPRD Bone
Menanggapi tudingan tersebut, Andi Tenri Walinonong menegaskan bahwa tuduhan dirinya terlibat maupun mendalangi aksi ricuh tidak benar dan tidak berdasar.
“Saya selaku Ketua DPRD Bone mempertegas bahwa tuduhan mengenai keterlibatan atau mendalangi aksi yang berujung pada kerusuhan tidak benar dan tidak berdasar. Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi aturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama,” jelasnya, Sabtu (23/8/2025) malam saat dikonfirmasi kabarbone.com.
Andi Tenri juga menekankan bahwa dirinya siap memberikan klarifikasi kepada aparat penegak hukum demi meluruskan persoalan ini secara objektif dan transparan.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama menjaga kondusifitas daerah.
Bantahan Jenderal Lapangan
Di sisi lain, Jenderal Lapangan aksi, Abdul Rahman, menyatakan bahwa pamflet yang menyeret nama Ketua DPRD Bone bukan berasal dari massa FMPD.
“Itu bukan dari kami. Pamflet pencopotan Ketua DPRD Bone tidak pernah ada dalam tuntutan resmi aksi,” tegasnya.
Sebelumnya, aksi damai massa yang mengatas namakan FMPD yang dikomandoi Abdul Rahman ini juga menuai sorotan karena adanya dugaan mobilisasi massa.
Sehari sebelum aksi, beredar pesan berantai di grup whatsapp, meminta camat dan kepala desa menghadirkan 10 orang per desa untuk ikut aksi.
Sebelumnya, Kapolres Bone AKBP Sugeng Setya Budi menyebut adanya dugaan kelompok anarko yang menyusup di aksi damai tolak kenaikan PBB P2 oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu Selasa (19/8) lalu yang menyebabkan ricuh.
Kapolres pun menegaskan telah memiliki bukti awal dan sementara melakukan pendalaman bukti-bukti jejak digital dari HP demonstran yang sempat diamankan karena diduga melakukan pelemparan terhadap aparat saat pengamanan. (*)
