KABARBONE.COM, BONE – Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin yang merupakan Koordinator Kabupaten Bone Sehat menghadiri kegiatan rapat koordinasi Kabupaten Bone Sehat (KKS) di Aula Pertemuan Bappeda Bone, Kompleks Kantor Bupati Bone, Jl. Ahmad Yani, Kota Watampone, Selasa, (25/3/2025)
Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Pembina Kabupaten Bone Sehat beserta Anggota, Ketua Forum Kabupaten Bone Sehat beserta Anggota,Koordinator Tim Teknis Kabupaten Bone Sehat beserta Anggota.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin
Andi Akmal Pasluddin menyampaikan Kabupaten Bone sudah melaksanakan kehidupan masyarakat sehat mandiri dengan melakukan terobosan dan inovasi dengan digitalisasi.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesepakatan dan komitmen mengakselerasi Penyelenggaraan Kabupaten Bone Sehat Tahun 2024-2025 menuju verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025,” jelas Andi Akmal yang juga Mantan Anggota DPR RI Dua periode ini.
Selain itu kata Andi Akmal, kegiatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keberlanjutan program kesehatan untuk mewujudkan Bone Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan (Maberre),bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis.
Sementara itu Andi Zulkifli Malika Plt. Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Bone menjelaskan bahwa Pelaksanaan Bone Sehat baru dimulai 2013 pada penilaian ada 9 tatanan Sembilan tatanan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah: 1.Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, 2.Permukiman dan fasilitas umum, 3.Pendidikan, 4.Pasar, 5.Pariwisata, 6.Transportasi dan tertib lalu lintas, 7.Perkantoran dan industri, 8.Perlindungan sosial dan
9.Penjagaan dan penanganan bencana
“Di setiap tatanan ini mempunyai indikator masing-masing. Setiap tatanan mencakup indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori penghargaan Swasti Saba (Padapa, Wiwerda, hingga Wistara),” jelasnya.
KKS merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Program ini dicapai melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Dalam pelaksanaan KKS dilakukan dengan Membentuk atau memanfaatkan Forum Kota atau nama lainnya yang disepakati masyarakat Mendapatkan dukungan pemerintah daerah, Mendapatkan fasilitasi dari sektor terkait. (*)
