KABARBONE.COM, BONE – Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bone Periode 2025-2029 berlangsung di salah satu hotel, Jalan Ahmad Yani, Bone, Jumat (28/2/2025) pagi.
Forum Konsultasi RPJMD Pemkab Bone mengangkat Tema “MABERRE” (Mandiri, Berkeadilan, Berkelanjutan) sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin yang baru menjabat.
Hadir sejumlah narasumber yakni Ketua TGUPP Sulsel (Tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan) Prof Dr Murtir Jeddawi, Andi Purnamasari Ketua Fraksi Gerinda DPRD Bone, dan Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone Ryanda Inggita Sistha dan dipandu Sekretaris Bappeda Bone Hj Syamsidar.
Hadir pula Kepala Bappeda Bone Dr H Ade Fariq Ashar, para pimpinan OPD Pemkab Bone, Anggota DPRD Bone, Camat, Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta perwakilan ormas dan OKP.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II Andi Idris Rahman mengingatkan pentingnya konsistensi dalam perencanaan ke depan.
“RPJMD harus mengacu di RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah).
Pengalaman selama 15 tahun di DPRD mulai dari pemerintahan bupati-bupati sebelumnya, kadang ditengah jalan tiba-tiba melenceng dari visi misi. Pemerintahan yang baru kita harapkan konsistensi dengan visi misinya,” ungkap Politisi Golkar ini
Ia pun menyoroti soal capaian kinerja sejumlah OPD di Bone yang tidak maksimal sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target.
“Ditengah kondisi defisit dan utang Pemkab Bone, PAD kita justru terus melorot. Seperti di Dinas Pariwisata kita sepakati target Rp 1 miliar lebih yang terealisasi hanya Rp 400 juta lebih. Perencanaan target PAD ini yang harus dimaksimalkan oleh OPD terkait,” tegasnya.
Sedangkan Ketua TGUPP Sulsel (Tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan) Prof Dr Murtir Jeddawi menyarangkan agar Pemkab Bone fokus menyelesaikan persolan defisit anggaran ditambah bebang utang agar APBD Bone ke depan bisa normal kembali.
“Jadi kita harus berani tahan nafas dulu agar APBD kita ke depan mungkin 2 tahun ke depan 2027 sudah normal. Fokus selesaikan soal utang dan fokuskan program dulu hal yang wajib. Misal gaji dan TPP pegawai negeri termasuk gaji DPRD dulu, agat tidak terjebak utang lagi,” saran Mantan Kepala Bappeda Bone ini.
Ia pun mengingatkan agar dalam menentukan target PAD agar tidak diperhadapkan dengan belanja yang belum tentu akan tercapai.
“Jika target PAD 300 miliar atau Rp 200 milar jangan diperhadapkan belanja sesuai dengan target PAD. Karena jika PAD tidak mencapai target, kita sudah belanja kegiatannya ternyata uangnya tidak ada. Ini kan sama halnya membuka ruang berhutang lagi,”tekannya.
“Jadi kalau target PAD nya Rp 200 miliar misalkan, belanjanya di bawah 50 persen, hal ini untuk mengantisipasi jika tidak mencapai target atau jika bantuan keuangan provinsi belum salur, kita tidak posisi utang. Ini namanya self otonomi, bagaiman mengatur anggaran rumah tangga kita,” kata Murtir.
Sedangkan Kepala Bappeda Bone Ade Fariq Ashar menyatakan perlunya inovasi setiap OPD untuk meningkatkan PAD.
“Daerah lain kenapa bisa surplus PAD nya karena inovasinya.Inilah yang kita harapkan ke depan agar OPD teknis dapat berinovasi,” jelasnya.
Diketahui Awal Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Bone yang baru, mewarisi sekelumit persoalan beban utang dari pemerintahan sebelumnya.
Selain utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang harus diangsur selama 8 tahun ke depan, beban utang BPJS Kesehatan, hingga beban tunggakan kepada rekanan jika ditotal kurang lebih Rp 200 miliar.
Disisi lain kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto, sebanyak Rp 135 miliar dana transfer tahun ini ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan jalan dan jembatan. (*)
