KABARBONE.COM, BONE – Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra merespon soal terlambatnya pembayaran Gaji Pokok (Gapok) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone Januari 2025.
Ditemui di Gedung DPRD Bone usai mengikuti Rapat Paripurna Pengumuman Keputusan KPU Tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih Periode 2025-2030, Andi Winarno langsung mengkroscek dengan memanggil Pj Sekda Bone Andi Fajaruddin dan menelpon kolega di Pemprov Sulsel.
“Saya baru tau informasi itu. Tolong di kroscek pak Sekda (Andi Fajaruddin, red) apa kendalanya,” kata Kepala Dinas Diskominfo SP Provinsi Sulsel ini, Sabtu (11/1/2025).
Pj Sekda Bone Andi Fajaruddin dihadapan Pj Bupati Bone menjelaskan jika keterlambatan itu disebabkan karena adanya perubahan sistem.
“Kenapa terlambat pembayaran gaji awal bulan tahun ini, karena ada perubahan sistem. Tahun ini baru diterapkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) secara total tahun ini semua lingkup OPD. Beda tahun lalu, yang masih menggunakan SIPD Kemendagri dan SIKUDA BKAD Bone. Jadi masih menyesuaikan masing-masing OPD yang menyebabkan terlambat,” ungkap Puang Anca sapaan akrabnya.
Sebelumnya diberitakan, Aparatur Sipil Negara (AS) Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan di lingkup sekretariat daerah dan sejumlah Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) meradang.
Gaji pokok (Gapok) yang seharusnya mereka terima setiap awal bulan, hingga hari ini Jumat 10 januari 2025 bulan berjalan tak kunjung cair.
Curhatan itu didapatkan kabarbone.com, dari sejumlah ASN lingkup Pemkab Bone yang tak berkenang di muat namanya di media.
Kasubid Pengelolaan Keuangan Daerah BKAD Bone Hj Haedar yang coba dikonfirmasi kabarbone.com, mengatakan keterlambatan pembayaran gaji ASN Lingkup Pemkab Bone bukan karena tidak adanya kas daerah, tapi biasanya kendala teknis OPD terkait.
Ia pun mengatakan sejumlah ASN di OPD Pemkab Bone termasuk sekretariat daerah malah sudah terbayarkan awal bulan.
“Khusus gaji pegawai ASN dananya itu siap di kas daerah. Kas daerah untuk gaji selalu ada, buktinya pegawai BKAD dan Rumah Sakit Umum daerah sudah dicairkan baru-baru ini,” sebut H Eda sapaan akrabnya saat dihubungi kabarbone.com, Jumat (10/1).
H Eda melanjutkan jika keterlambatan pembayaran gaji ASN Pemkab Bone kendalanya ada di tekni yakni PPTK masing-masing OPD.
“Selama sudah ada pengajuan di BKAD dan administrasinya lengkap kita segera proses Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji ASN masing-masing OPD. Tapi keterlambatan ini disebabkan sebagian besar OPD belum ada permohonannya masuk di BKAD,” pungkasnya.
Tak Cuma ASN, 45 Anggota DPRD Bone Belum Gajian
Tak cuma ASN, gaji 45 Anggota DPRD Bone juga di bulan Januari 2025 belum terbayarkan.
Hal ini diakui sejumlah Anggota DPRD Bone yang ditemui.
“Kami juga belum masuk gaji di Januari 2025 ini,” terang Andi Akhiruddin Anggota DPRD Bone dari PDIP saat ditanyai kabarbone.com
Ketua Komisi III DPRD Bone Indra Jaya juga mengatakan hal serupa.
“Semua anggota DPRD Bone belum ada yang dibayarkan gajinya Januari 2025 ini. Semua masih berproses,” terangnya. (ded/*)
