KABARBONE.BONE – Pasca debat publik kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone yang digelar di Hotel Nove Watampone, Senin (12/11/2024) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone menjadi sorotan.
Pasalnya, debat pamungkas yang seharusnya disaksikan oleh seluruh lapisan masyarakat pemilih kabupaten Bone dapat melihat dan mendengar langsung visi misi paslon, justru pihak penyelenggara gagal total menyiarkan live streaming (siarang langsung) di youtube RRI Bone selaku mitra yang digandeng KPU Bone.
Bahkan lontaran kritikan disampaikan oleh Eks Komisioner KPU Bone Periode 2018-2024 Abdul Rahim.
Ia menilai, bahwa Pilkada Bone utuh direncanakan secara mandiri oleh KPU Bone, dan seharusnya perencanannya sudah matang apalagi tahapan debat.
“Debat ini bukan hanya sebatas seremoni dan menggugurkan kewajiban. Tapi ini adalah tahapan krusial dimana masyarakat bisa melihat dan mendengar langsung visi misi calon pemimpinnya. Harusnya KPU Bone lebih selektif memilih pihak Even Organizer (EO). Apalagi dengan anggaran yang cukup, harusnya KPU Bone selektif memilih EO,” ungkap Abdul Rahim kepada kabarbone.com, Selasa (12/11).
Lanjut aktivis Muhammadiyah Bone ini juga melontarkan kritikan soal media yang digandeng KPU Bone untuk siar debat.
Kata dia harusnya pihak KPU menggandeng TV Nasional yang kredibel yang bisa disaksikan langsung oleh semua masyarakat Bone, bukan hanya masyarakat perkotaan.
“Tidak semua masyarakat kita melek internet apalagi tidak semua desa di Bone terdapat jaringan internet. Padahal kalau berbicara anggaran itu jauh lebih dari cukup. Contoh Pilkada Soppeng, Sinjai dan Sidrap dan beberapa daerah lainnya yang menggandeng media TV nasional. Nah kita justru pakai radio. Nah sekarang berapa persen masyarakat Bone masih mendengar radio? atau melek youtube ? Ungkapnya lagi.
“Debat ini adalah sarana penyampaian visi misi kepada publik. Jika demikian, pihak yang dirugikan tidak hanya publik tapi juga merugikan paslon yang harusnya visi misinya didengar langsung oleh calon pemilih,” terangnya.
Kata Abdul Rahim bahwa prinsip dan regulasi ke Pilkadaan itu menganut sejumlah asas diantaranya asas asksesbilitas dan berkeadilan.
“Aksesibilitas diartikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses tahapan pilkada, salah satunya debat calon kepala daerah. Kedua berkeadilan maksudnya pihak KPU Bone tidak hanya memberikan keadilan yang sama kepada paslon, jauh lebih penting adalah rakyat Bone,” jelasnya
“Pilkada ini dibiayai oleh uang rakyat, sehingga harusnya semua lapisan masyarakat juga mendapat akses yang sama untuk mengetahui setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Bone termasuk tahapan debat cakada,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Bone Zainal yang ditemui pasca debat digelar, menyatakan agar menanyakan ke pihak EO.
“Coba tanyakan ke EO soal teknisnya. Sebenarnya kita sudah siapkan sebaik mungkin. Mungkin ini adalah kuasa Tuhan. Pada intinya pelaksanaan debat di ruangan tak ada kendala,” ujarnya.
Sedangkan pihak EO pelaksana Debat Cakada Bone Andi Henra menyatakan sementara menyiapkan kronologinya.
“Saya lagi buatkan kronologinya dulu brother,” pesannya ke kabarbone.com, Selasa (12/11). (ded/*)
