KABARBONE.COM, BONE – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone 27 November 2024, para bakal calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati Bone mulai adu gas untuk mempopulerkan diri melalui berbagai macam alat peraga.
Mulai dari spanduk ukuran besar yang terpampang di papan reklame, memasang banner di pohon, iklan di media dan konten media sosial, hal itu tak lain agar para balon lebih dikenal oleh masyarakat calon pemilih.
Hal ini turut ditanggapi oleh pengamat politik sekaligus Direktur Pasca Sarjana Universitas Cahaya Prima (UNCAPI) Bone, Dr. Masriadi, S.Sos. Msi.
Ia menilai dari kacamata akademisi, bahwa para bakal kandidat yang bermunculan untuk maju Pilkada Bone belum sepenuhnya memberikan gambaran visi yang mereka tawarkan ke masyarakat Bone jika ia terpilih sebagai kepala daerah.
“Dari sekian para Balon Bupati Bone yang saya amati sejauh ini dari berbagai media, hanya sebatas ingin mempopulerkan diri, tapi gambaran visi besar untuk membangun Bone ke depan belum kita lihat apa yang ia ingin tawarkan ke masyarakat Bone,”ungkapnya saat dihubungi kabarbone.com, Jumat (5/7/2024).
Ia pun beranggapan bahwa kemunculan berbagai tokoh hari ini untuk mencalonkan diri di Pilkada Bone hanya melihat oportunity (Peluang, red), bukan karena mereka memiliki landasan visi yang kuat untuk mengabdikan diri menjadi kepala daerah untuk kemajuan Bone.
“Jadi sejauh ini saya amati kemunculan para bakal kandidat ini hanya melihat opoturnity. Seharusnya para bakal kandidat ini menawarkan konsep dan solusi bagaimana misalnya menyelesaikan persoalan yang ada di pemerintahan dan persoalan masyarakat yang terjadi hari ini. Jangan tawarkan ke masyarakat yang mengada-ada,” tanggapnya.
Ia mencotohkan persoalan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bone hari ini.
Ia menilai defisit anggaran yang terjadi hari ini, justru memperlihatkan ketidakberdayaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang menyebabkan sejumlah utang dan tunggakan pembayaran TPP ASN yang berlarut-larut.
Sehingga kata dia seorang calon kepala daerah, mesti memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni menjadi kepala daerah sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
“Disinilah seharusnya pemerintah daerah sekarang beriinovasi. Bagaimana defisit anggaran yang terjadi hari ini diselesaikan dengan inovasi, bukan malah ambil solusi jangka pendek misalnya dengan berutang di lembaga keuangan pemerintah atau swasta, yang justru membebani APBD kita ke depan. Dan saya kira seorang lulusan anak TK atau SD pun ketika jadi bupati bisa melakukan hal yang sama jika hanya menunggu dana transfer pusat atau dana bagi hasil (DBH),” tegasnya.
“Jadi pemerintah daerah sekarang seharusnya memperlihatkan inovasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Walaupun beban keuangan ini dikatakan warisan pemerintahan sebelumnya, idealnya harus memperlihatkan kemampuan dalam mengelola pemerintahan saat ini. Bagaimana menjadikan Bone maju kalau kita tidak mandiri,” katanya.
Kata dia, soal defisit anggaran yang dialami Pemda Bone, seharusnya para calon Bupati berani menawarkan solusi bagaimana keuangan Pemda Bone ini bisa sehat ke depan jika ia diamanahkan menjadi kepala daerah.
Kemudian kata dia, masalah yang dihadapi masyarakat Bone khususnya para petani adalah persoalan harga komoditi pangan seperti jagung yang anjlok ketika para petani panen raya.
Ia mengharapkan para bakal calon Bupati Bone memberikan tawaran solutif kepada petani ketika diberikan kepercayaan sebagai kepala daerah, program apa yang ingin ditawarkan ke petani
Lanjut ia mengatakan kendala petani hari ini adalah ketidakberdayaan mereka dalam menentukan harga, karena semuanya diatur pasar oleh para tengkulak, sehingga para petani sulit untuk sejahtera.
Ia pun sangsi terhadap janji politik bakal calon Bupati Bone yang menawarkan janji politik, kouta pupuk bertambah dan pengadaan bibit merata adalah solusi agar petani di Bone ke depan bisa sejahtera.
“Kendala petani hari ini tidak bisa sejahtera, karena para petani tidak bisa menentukan harga pasar, sehingga petani kita selaku produsen tidak berdaya. Contoh saja produsen mobil, sejak kapan konsumen menentukan harga, itu kan tergantung produsen. Seharusnya petani selaku produsen juga harus menentukan harga sendiri. Saya kira soal penentuan kouta pupuk ini kan ini bukan kebijakan pemerintah daerah,’ ungkapnya
“Seharusnya yang ditawarkan ke petani adalah bagaimana mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan memberdayakan petani untuk mampu membuat pupuk organik dengan memberdayakan sumber daya lokal yang ada di Bone. Karena selama ini yang menjadi masalah petani harga pokok produksi (HPP) yang tinggi, salah satunya harga pupuk yang tinggi, ketika petani panen harga jual anjlok, sehingga petani untungnya minim” terangnya.
DR Masriadi pun menyinggung bahwa seorang Bupati ke depan harus tahu betul potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Bone.
Ia mengatakan potensi andalan Bone seperti pertanian, peternakan dan kelautan adalah produk uggulan yang harus diciptakan sebuah ekosistem, sehingga potensi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat.
“Olehnya saya mengatakan bawah Bupati Bone ke depan harus berani berinovasi, menciptakan ekosistem berbasis sumber daya lokal. Contoh kita bikin industri pengolahan jagung, atau hasil laut dengan skala besar. Sehingga semua komoditi petani dan nelayan dapat diserap dan diolah sehingga petani dan nelayan kita dapat menentukan harga sendiri dan industri ini bisa menyerap tenaga kerja lokal. Termasuk potensi tambang kita yang belum kita optimalkan. Dan jika inovasi ini dilaksanakan dengan baik, anak-anak kita tidak perlu merantau hingga ke Morowali untuk bekerja, karena di kampungnya sendiri ada lapangan kerja yang siap menyerap mereka ketika lulus sekolah atau kuliah,” ungkapnya.
“Termasuk Bupati Bone ke depan, memiliki visi bagaimana memberdayakan home industri, pelaku UMKM dan industri jasa. Sehingga semua ini, bisa menyerap angkatan kerja produktif yang ada di Bone. Tentu untuk merumuskan kebijakan tersebut seorang kepala daerah harus melibatkan semua komponen termasuk masyarakat,” jelasnya.
Olehnya kata dia para bakal calon kepala daerah seharusnya menyiapkan tim profesional untuk mengkaji persoalan-persoalan dan peluang yang ada di Bone.
Sehingga melahirkan rencana program yang rasional yang ditawarkan kepada masyarakat saat berkampanye bukan hanya janji politik semu dan pencitraan.
“Sehingga ketika calon tersebut terpilih, ia dapat dapat menempatkan orang-orang profesional sesuai bidangnya,” katanya.
“Para bakal kandidat baiknya jangan hanya membentuk tim pencari suara, yang ke depan ketika kandidat terpilih, mereka meminta jatah jabatan tertentu tapi tidak memiliki kualifikasi di bidang itu, yang justru membebani pencapaian visi misi kepala daerah terpilih” katanya.
Sehingga kata dia, partai politik (Parpol) baiknya menyiapkan para kader yang memiliki kompetensi dan kapasitas mumpuni yang akan diusung maju di Pilkada Bone.
“Sejauh ini kan di Bone parpol belum ada yang menentukan sikap, siapa yang bakal diusung berpasangan maju di Pilkada. Sudah rahasia umum bahwa hari ini kan partai-partai kita transaksional. Ini salah satu kendala kita, sehingga calon kepala daerah tidak hanya dituntut memiliki kapasitas tetapi juga memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan restu partai,” jelasnya.,
Soal kebangsawanan bakal calon yang sering diperdebatkan menurut Masriadi seharusnya hal itu tidak lagi dipolemikkan, yang justru membuat Bone mundur jauh ke belakang.
“Betul kita ada nilai kearifan lokal yang kita masih jaga dengan baik. Kita tidak nafikan bahwa ada yang kompeten dan memiliki kapasitas mumpuni, tapi itu kan bukan jaminan. Kita inginkan para parpol mengusung kandidat di Pilkada Bone yang memang berkompeten dari segi pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola pemerintahan. Jadi partai harus ada saringan, uji kelayakan terhadap kandidat yang akan diusung,” harapnya.
Dosen Pasca Sarjana UNCAPI Bone ini pun menyarankan laiknya bakal calon kepala daerah yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) segera mundur dari jabatannya agar para bakal kandidat bisa berkontestasi secara fair.
Menurutnya regulasi batas waktu ASN harus mundur saat akan mendaftar di KPU ketika maju Pilkada adalah aturan normatifnya, akan tetapi kata dia ada etik dan norma yang seharusnya yang menjadi landasan kita dalam bernegara.
“Baiknya bakal calon kepala daerah berlatar belakan ASN yang akan maju Pilkada secara etik dan moral harusnya sudah mundur. Hal ini supaya tidak terjadi penyimpangan kewenangan dan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Hal ini juga, agar para bakal kandidat bisa bertarung secara fair,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan agar masyarakat dapat cerdas memilih calon pemimpin Bone ke depan dan jangan teriming-iming dengan politik uang yang bisa saja membuat masyarakat sengsara 5 tahun ke depan
“Kami juga mengingatkan kepada masyarakat Bone, agar dapat memilih calon pemimpin yang mumpuni, jelas kapasitas dan kemampuannya dan jelas visi misinya untuk membangun Bone. Jangan hanya karena inginkan uang secara instan, anda mengorbankan kesempatan anda untuk sejahtera 5 tahun ke depan,” pesannya. (*)
