KABARBONE.COM, WATAMPONE – Pemerintah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan upaya dalam pencegahan dan penurunan angka stunting.
Salah satunya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone adalah Aksi#5 memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.
Salah satu upaya DPMD dalam mewujudkan Aksi#5 yakni menggelar Bimbingan Teknis bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dari 328 desa yang ada di Kabupaten Bone.
Kegiatan Bimtek tersebut terbagi dalam 8 Angkatan dimulai 12 sampai dengan 19 Juni 2023 di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jl. Kawerang, Kota Watampone.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Andi Gunadil Ukra, M.Si. didampingi Sekretaris Dinas PMD Drs. Awaluddin, M.Si dan Tim Investing In Nutrition and Eraly (INEY) Ditjen Bina Bangda Kemendagri Besse Kuti, S.T.
Ketika membuka acara mengatakan Bimtek ini digelar untuk meningkatkan potensi Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) di seluruh desa di Kabupaten Bone untuk menjalankan tugasnya dalam membantu percepatan penurunan angka stunting.
“KPM yang dilatih ini nantinya diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi di wilayah desa masing-masing,” ujar A. Gunadil
Sementara itu Besse Kuti yang menuturkan baik pemerintah desa dan masyarakat desa harus bekerja bersama dalam upaya peningkatan sinergi kinerja pelaku percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan.
“Tujuan untuk memastikan mobilisasi penurunan stunting di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Bone berjalan dengan baik dan dapat optimal sesuai dengan tugas dan perannya,” kata Besse Kuti.
Dalam kegiatan Bimtek KPM ini, Tenaga Ahli PSD Kemendes PDTT Kabupaten Bone Ramlah turut menjadi salah satu narasumber. Ia menekankan pentingnya posisi KPM ditingkat desa
Kata dia kehadiran KPM, dapat mempercepat penanganan stunting dengan pola pendampingan dan pendataan yang KPM lakukan secara berkala sehingga pemerintah dapat menyusun langkah strategis kebijakan untuk mengantisipasi laju dan pencegahan anak stunting di tingkat desa dari data tersebut. (*)
