Tilep APBDes Rp750 Juta, Kades Matajang Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara

KABARBONE.COM, WATAMPONE – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Bone menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas nama tersangka laki-laki SL (56) dalam perkara tindak pidana korupsi atas pengelolaan Keuangan Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada hari Kamis, (30/3/2023), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bone.

Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti merupakan tindak lanjut dari hasil penyidikan oleh penyidik yang telah dinyatakan lengkap oleh JPU, setelah JPU melakukan penelitian terhadap berkas perkara dan telah memenuhi syarat formil maupun materil.

Bacaan Lainnya

Kasi Intel Kajari Bone Andi Khairil Ahmad dalam keterangan resminya menjelaskan, pelaksanaan penyerahan Tahap II dilakukan terhadap tersangka berinisial SL yang merupakan Kepala Desa Matajang, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang pada tahun 2020 dan tahun 2021 telah mengambil alih tugas kaur keuangan/bendahara Desa dan PPKD (pelaksana pengelola keuangan desa) serta TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dalam pengelolaan keuangan Desa.

“Dimana tersangka berinisial SL mengambil anggaran dari APBD Desa Matajang pada tahun 2020 dan tahun 2021 untuk kepentingan pribadi tersangka,” ungkapnya.

“Sehingga mengakibatkan kerugian negara berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone atas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Matajang T.A 2020 dan T.A 2021 sebesar Rp.750.430.706,” lanjut Andi Khaeril Ahmad.

Dijelaskannya lagi, paada pelaksanaan Tahap II dilakukan pula penyerahan tanggung jawab barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 15.900.000 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan dokumen-dokumen yang telah disita.

Baca Juga  Waspada, Ada Oknum Catut Nama Kejari Bone Minta Uang ke Sejumlah Pejabat

“Adapun terhadap tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1) Subs. Pasal 3 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 (Dua Puluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah),” jelasnya.

Sebelumnya, tersangka telah ditahan di Polres Bone terkait tindak pidana umum kasus pencurian mesin air sehingga untuk perkara ini tidak dilakukan penahanan lagi.

“Selanjutnya akan disusun administrasi pelimpahan ke Pengadilan Negeri Bone untuk disidangkan perkaranya,” pungkas Andi Kharil Ahmad yang juga Mantan Kacabjari Lapri. (dy)

Pos terkait