KABARBONE.COM, WATAMPONE – Kabar tak sedap kembali menerpa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone pasca pelantikan 1.116 Panitia Pemungutan Suara (PPS), Selasa (24/1/2023) kemarin yang berlangsung di Lapangan Stadion Lapatau Matanna Tikka, Watampone.
Sejumlah peserta seleksi Calon PPS yang tidak lolos seleksi protes dan mempertanyakan integritas Komisioner KPU Bone soal nama-nama anggota PPS yang diloloskan dan dilantik kemarin.
Mereka menduga banyak kejanggalan dalam proses seleksi wawancara yang dilaksanakan mulai tanggal 18-20 Januari 2022 lalu di Kantor PPK masing-masing kecamatan.
Mereka menuding, ada kejanggalan soal penentuan nilai hasil akhir akumulasi tes CAT dan wawancara yang tidak dipublikasikan secara utuh pada saat diumumkan 3 nama anggota PPS yang terpilih.
Eliana misalnya, Calon Anggota PPS dari Kelurahan Cempaga Kecamatan Libureng yang ditemui kabarbone.com, Rabu (25/1/2023) menuturkan kekecewaannya.
Eliana tidak sendiri, peserta lainnya yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi Kabupaten Bone saat konfrensi pers mempertanyakan integritas Komisioner KPU Bone.
“Dari 9 calon anggota PPS yang diikusertakan tes wawancara di kelurahan kami, justru yang dilantik dan diloloskan yang rendah nilai CAT. Padahal dalam tes wawancara, kami juga punya kapasitas dalam hal soal kepemiluan. Kenapa hasil akhirnya justru tidak sesuai dengan yang kami harapkan,” Tegas Eliana.
“Kita hanya ingin mempertanyakan integritas KPU Bone, karena hasil akhir CAT dan wawancara tidak dipublikasikan,” lanjutnya lagi.
Melalui Forum Pemerhati Demokrasi, Eliana bersama peserta lainnya akan bersurat resmi ke Ketua DPRD Bone hari ini untuk hearing dengan KPU Bone dan Bawaslu Bone untuk meminta klarifikasi resmi soal penentuan kelulusan anggota PPS setiap desa dan kelurahan yang diloloskan.
Peserta lainnya, Muhammad Saiful peserta seleksi Calon Anggota PPS Desa Sailong Kecamatan Dua Boccoe juga menyatakan kekecewaannya.
Dia menyatakan dari 9 peserta tes nilai CAT di desanya, dia yang paling tinggi dan secara pengalaman sudah beberapa kali jadi penyelenggara tingkat desa, tapi yang diloloskan justru yang nilai CAT nya rendah.
“Intinya apa yang kami lakukan ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja. Tapi untuk kepentingan lebih besar yakni Pemilu 2024 supaya bisa transparan adil dan jujur. Jika proses rekrutmen penyelenggara saja tidak transparan, bagaimana rakyat harus mempercayai hasil pemilu ke depan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Bone Saifullah Latif yang dihubungi mengatakan akan menerima setiap aspirasi dari masyarakat termasuk soal rekrutmen anggota PPS yang disoal sejumlah pihak.
“Setiap aspirasi masyarakat tetap kami akan tindak lanjuti. Nanti kami pelajari apa duduk permasalahannya, karena kami belum menerima informasi resmi soal ini,” tutupnya. (dy)
