Kadis PMD Sulsel Target 2023 Zero Desa Sangat Tertinggal di Sulsel

KABARBONE.COM, MAKASSAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan akan fokus melakukan pembinaan kepada 11 desa di Sulawesi Selatan yang masih berkategori desa sangat tertinggal di tahun 2023.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PMD Sulsel Muh. Saleh saat menutup kegiatan Pelatihan Peningkatan Tenaga Pendamping Profesional P3PD Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilaksanakan salah satu hotel di Kota Makassar, Ahad (4/12/2022).

Bacaan Lainnya

Kata dia, hal ini sesuai dengan arahan dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, agar desa di Sulsel tahun depan, tidak ada lagi masuk kategori sangat tertinggal dan sudah beralih status menjadi desa berkembang, maju dan mandiri.

Olehnya, Almuni Praja IPDN ini berharap para pendamping desa disemua jenjang mampu bersinergi, bekerja maksimal untuk menaikkan status desa sesuai dengan data Indeks Desa Membangun (IDM).

“Sesuai arahan Pak Gubernur Sulsel 11 desa kategori sangat tertinggal ini, tahun depan kita mampu naikkan statusnya menjadi berkembang, maju dan mandiri. Tentu peran-peran pendamping desa kami harapkan agar lebih dimaksimalkan dalam melakukan kerja-kerja pendampingan di desa” ungkapnya.

“Kalau di tahun lalu kita mampu naikkan status desa mandiri 195 dan tahun ini menjadi 295, kita optimis di Sulsel tidak ada lagi desa berkategori desa sangat tertinggal,” optimisnya.

Mantan pejabat Pemda Bone ini lanjut mengatakan, sesuai DIPA Tahun 2023, jumlah dana desa di Sulsel mengalami penurunan. Meski demikian kata Muh Saleh, penggunaan dana desa mesti dimaksimalkan untuk menyelesaikan permasalahan krusial di desa yakni, kemiskinan ekstrim, infrastruktur dan pelayanan dasar.

Baca Juga  13 Kepala Desa di Bone Belajar Penguatan Desa Mandiri Benih, Kadis Asman: Maksimalisasi Penggunaan 20 Persen Dana Desa

Diakhir kegiatan, Kadis PMD Sulsel Muh Saleh memberikan apresiasi kepada peserta pelatihan yang memenangkan lomba yel-yel yang dilombakan per kelas.

Sedangkan Koordinator TPP Provinsi Sulsel, H Rahman menjelaskan pelatihan ini merupakan proyek perubahan, agar ke depan para pendamping desa mampu menemukenali citra diri sebagai pendamping.

Dia juga berharap agar inklusi sosial dan akuntabilitas sosial terus didorong, agar dikemudian hari tidak ada lagi kepala desa bersentuhan dengan kasus hukum

“SDGs Desa merupakan arah pembangunan desa, sehingga para pendamping desa kami harap mampu mengawal dengan baik proses perencanaan di desa, agar pemanfaatan dana desa dapat lebih maksimal,” kuncinya. (dy)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan